Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan praktek jaminan kebendaan (dalam Pengikatan Gadai) dalam dunia perbankan ditinjau dari segi yuridis dengan beberapa permasalahan yang ada. Bank selaku kreditut dalam salah satuusahanya memberikan kredit berlandaskan UU No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 24 ayat 1 yang mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan tersebut bukanlah merupakan satu-satunya yang dipertimbangkan untuk memberikan fasilitas kredit, melainkan adalah mempertimbangkan usaha yang dilakukan nasabah yang menjadi debiturnya yang mempunyai potensi berkembang."

"Merek atau merek dagang (trademark) sebagai hak milik intelektual mempunyai nilai tinggi bagi pemiliknya disamping nilai ekonomi tinggi yang terkandung dalam merek itu sendiri, setelah merek itu terkenal. Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya, termasuk di dalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannyaadapun tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, ingin membuktikan ada perbedaan latar belakang lahirnya UU. Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat. Kedua, mencoba membuktikan bahwa substansi UU. Merek Amerika Serikat masih lebih bervariasi dibandingkan dengan UU Merek Indonesia, walaupun UU Merek Indonesia yang telah beberapa kali diperbarui itu telah mengikuti sebagian besar ketentuan-ketentuan merek internasional. Selanjutnya, menooba membuktikan adanya perbedaan dan persamaan pcrtimbangan-pertimbangan pengadilan dalam memutus sengketa-sengketa merek di Indonesia dan di Amerika Serikat. Akhirnya, penelitian ini ingin membuktikan bahwa UU Merek 2001 dalam pengaturan kepastian hukumnya lebih baik dari UUU Merek 1961, baik yang berkenaan dengan perlindungan merek maupun dalam penanganan permasalahan merek atau persaingan curang melalui peniruan merek."

"Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, selalu berusaha untuk melakukan pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu hasil penting sejak Pelita II sampai sekarang adalah pertumbuhan pengangkutan udara yang meningkat terus, baik yang berkaitan dengan banyaknya pesawat udara, jumlah frekuensi penerbangan, besarnya jumlah muatan penumpang, maupun barang serta luasnya jangkauan wilayah penerbangannya. Pada saat sekarang ini, penggunaan angkutan udara di Indonesia sebagai negara yang memiliki teritorial yang luas terdiri dari beberapa pulau, mempunyai peranan semakin besar dalam rangka pengangkutan antar pulau dan antar daerah, disamping pengangkutan melalui laut dan darat.kemajuan teknologi yang pesat sejak berakhirnya Perang Dunia II telah membawa perubahan besar dalam hidup manusia. Hasil teknologi dapat membuat manusia hidup lebih nyaman. Demikian pula di bidang pengangkutan, kemajuan teknologi membawa perubahan yang sangat menakjubkan, dan perkembangan pesawat udara telah menunjukkan kemajuan yang sangat besar. Pesawat udara sebagai salah satu alat pengangkutan yang paling cepat yang pernah dibuat/diciptakan manusia tidak selamanya memberi keamanan bagi penumpangnya maupun barang yang diangkut. Meskipun teknologi sudah modern dan para petugasnya ("crew") sudah dididik tetapi kecelakaan-kecelakaan pesawat udara masih juga terjadi. Bahaya/risiko yang dihadapi oleh pengangkutan udara mengemban sifat-sifat yang khusus bila dibandingkan dengan bahaya yang terdapat pada alat pengangkutan lainnya. Sebagai perbandingan dengan pengangkutan laut jika terjadi kecelakaan di laut akan datang pertolongan dari berbagai penjuru untuk dapat menyelamatkan sesuatu yang bisa dilakukan. Jika ternyata kapal tidak mungkin diselamatkan maka masih memungkinkan untuk menyelamatkan penumpang, awak kapal, muatan seluruhnya ataupun sebagian. Lain halnya pada pesawat udara, seringkali pesawat udara yang melakukan penerbangan dari ketinggian yang semula aman tiba-tiba berubah dalam beberapa menit saja menuju 3 kehancuran total. Tidak dimungkinkan adanya pertolongan dari luar, melainkan pesawat itu sendiri yang harus menyelamatkannya sehingga kerugian yang terjadi sering kali merupakan "total loss", yaitu kerugian yang menyeluruh. Apabila terjadi kecelakaan pesawat udar, maka perusahaan angkutan udara tidak hanya dihadapkan pada kerugian yang diderita akibat hancurnya pesawat yang berharga mahal, juga menderita kerugian akibat tewasnya anak buah pesawat ("crew") serta menghadapi tanggung jawab-tanggung jawabnya yang besar. Tanggung jawab ini berupa tuntutan dari pihak ahli waris para penumpang yang menjadi korban, para pengirim/pemilik barang, dan tuntutan dari para korban kejatuhan pesawat tersebut. Risiko menderita bermacam-macam kerugian tersebut menimbulkan pemikiran untuk memperkecil risiko yang dihadapi dengan jalan mengalihkan/membagi risiko melalui asuransi."

"Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai proses perolehan hak milik atas satuan rumah susun di dalam praktek dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan mengetahui proses dan persyaratan Serta masalah-masalah yang dihadapi dalam hal pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan di dalam prakteknya, sering terjadi bahwa jual beli satuan rumah susun dilakukan sebelum bangunan rumah susun selesai dibangun. Sebaliknya Undang-Undang Rumah Susun, menetapkan bahwa penjualan dan pengalihan hak milik atas satuan rumah susun baru dapat dilakukan setelah bangunan rumah susun atau selesai, setelah diperoleh izin layak huni, serta setelah dikeluarkannya sertifikat hak milik atas satuan-satuan rumah susun atau apartemen yang akan dijual.Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ditimbulkan Serta untuk melegalisasi tata Cara jual beli satuan rumah susun tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli dikeluarkan untuk mencoba mengatasi dominasi penyelenggara pembangunan dalam membuat isi perjanjian pengikatan jual beli. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996, jika oranq asing membeli rumah tempat tinggal dalam bentuk satuan rumah susun tersebut harus dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara. Dan apabila dalam hal penyelenggara pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah Hak Guna Bangunan, maka upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang asing tersebut adalah dengan Sewa-menyewa, Convertible lease, Nominee/Trustee."

"Dengan diundangkannya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang Kepemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka kepastian hukum bagi keberadaan orang asing yang menyangkut tempat tinggal telah cukup diatur oleh pemerintah Indonesia dan telah cukup mengakomodir keinginan orang asing tersebut. Pemerintah menyadari bahwa dengan keberadaan orang asing yang menginginkan untuk bertempat tinggal atau memiliki hunian terutama dalam rangka penanaman modal asing dalam usaha meningkatkan perekonomian nasional, perlu mendapat pengaturan yang tidak merugikan, baik bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia maupun para investor itu sendiri. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan suatu fakta bahwa orang asing menganggap jangka waktu kepemilikan hunian atau rumah tinggal belunl mengakomodir keinginan, mereka.Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah apabila Rancangan Undang-undang Sumber Daya Alam dapat direalisasikan menjadi Undang-undang, maka jangka waktu Hak Pakai menjadi selama 50 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun Serta dapat diperbaharui. Dengan demikian yang dapat dikemukakan adalah untuk sesegera mungkin melakukan pembaharuan atau perubahan yang mendasar terhadap peraturan-peraturan yang ada saat ini untuk lebih mengakomodir keinqinan warga negara asing yang ingin memiliki hunian atau tempat tinggal di Indonesia, yang pada prinsipnya tidak akan tinggal selamanya di Indonesia, tetapi pada akhirnya harus kembali ke negaranya."