Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejalan dengan perkembangan industri properti di Indonesia, khususnya di sektor ritel, maka permintaan akan ketersediaan laban untuk melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan juga semakin bertambah. Walaupun beberapa kali diterjang oleh krisis dibidang ekonomi seperti naiknya tingkat inflasi, terpuruknya nilai mata uang rupiah, hingga kenaikan barga BBM yang amat besar, tetapi pada akhirnya, industri properti di Indonesia berhasil bangkit, keluar dari keterpurukan dan menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Dengan adanya peluang tersebut, disamping untuk persiapan dalam rangka menghadapi persaingan didalarn industri properti ritel yang diprediksi akan semakin ketal, maka PT.XYZ juga berniat untuk menyediakan suatu tempat usaha bagi para pelaku bisnis dengan cara membangun mall MNO di Kota Malang, yang sekaligus juga akan membantu dalam mensejahterakan masyarakat di kota Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, perlu dilaknkan suatu analisis: keuangan dengan menggunakan metode capital budgeting dalam menilai apakah investasi dibidang mall ini akan cukup menguntungkan bagi para investor atau tidak.

---

Along with the growth of property industry in Indonesia, especially in the retail sector, tile demand of the space availability for doing business and trades are also increasing. Even thoogh several times hit by several economic crisis such as high inflation rate, devaluation of rupiah against US dollar, up to the energy prices increase, but at the end. the property industry in Indonesia manage to fix its condition and showing a pretty fast growth rate.

With all the chances in the industry and as the preparation to face the competition that will become tougher, PT. XYZ are trying to provide same business and trading spaces by building a shopping centre, MNO mall in Malang City, which will also help the economy of the city. So, a financial analysis is needed Ia be conducted by using capital budgeting method in order to make assessment whether the investment in building a mail would be profitable enough for the investors."

"Suatu perjanjian jaminan kebendaan dapat menjadi perjanjian tambahan terhadap suatu perjanjian pokok yang tunduk pada hukum asing. Akan tetapi, perjanjian kebendaan di Indonesia diatur oleh sejumlah Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai objek benda tidak bergerak. Hal ini karena adanya prinsip lex rei sitae yang merujuk pada kewajiban tunduknya hukum negara dimana benda tersebut terletak terhadap perkara-perkara yang menyangkut benda tersebut. Penelitian ini akan membahas prinsip lex rei sitae sebagai kaedah super memaksa yang terkandung dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia serta implikasinya terhadap hukum yang berlaku terhadap perjanjian jaminan kebendaan. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menganalisis relevansi titik pertalian accessoir sebagai penentu hukum yang berlaku terhadap perjanjian jaminan kebendaan. Kemudian, penelitian ini akan membahas pertimbangan majelis hakim terkait keberlakuan hukum Indonesia terhadap perjanjian jaminan fidusia dan hipotek dalam Putusan Kasasi No. 1713 K/Pdt/2007 Dan Putusan Peninjauan Kembali No. 445 Pk/Pdt/2007.

---

A property security agreement could server as ancillary agreement to a primary agreement governed by foreign law. However, property security agreements in Indonesia are regulated by various regulations, particularly concerning immovable property. This is because of the prinsiple of lex rei sitae, which mandates that the law of the country where the property is located must govern matters related to that property. This study will discuss the principle of lex rei sitae as a mandatory law to property security agreements as well as analyze the relevance of the accessory allocation as a determinant of the applicable law in property security agreements. Furthermore, this study will examine the judicial considerations regarding Indonesian law as the governing law to fiduciary and mortgage agreements in Supreme Court Decision No. 1713 K/Pdt/2007 and the Judicial Review Decision No. 445 Pk/Pdt/2007."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak dan akuntansi atas transaksi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Yang menjadi perhatian penulis adalah apa saja yang termasuk Hak Kekayaan Intelektual menurut peraturan perundang-undangan RI, setelah itu jika suatu transaksi berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tentu memiliki implikasi perpajakan. Bagaimana implikasi perpajakannya jika transaksi HaKI dilakukan lintas negara dan bagaimana jika dilakukan di dalam negeri. Selain itu bagaimana pencatatan akuntansinya atas transaksi tersebut oleh wajib pajak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa HaKI menurut peraturan perundangundangan RI tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perpajakan dan ketentuan akuntansi. Dalam peraturan perundang-undangan HaKI RI, ada 2 (dua) hal penting yang diatur terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan akuntansi yaitu Royalti dan pengalihan HaKI dan Lisensi. Royalti merupakan imbalan karena penggunaan HaKI atau penggunaan lisensi. Sedangkan pengalihan HaKI dan Lisensi kepada pihak lain dapat menimbulkan Capital Gain atau Capital Loss.Baik Royalti maupun Capital Gain atau Capital Loss keduanya diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Bahkan dalam ketentuan perpajakan juga diatur mengenai jasa teknik. Agar suatu HaKI dapat dipergunakan oleh pengguna HaKI maka perlu adanya tenaga ahli yang datang kepada pengguna HaKI untuk menset segala sesuatunya agar siap digunakan. Jasa yang diberikan oleh tenaga ahli yang berasal dari pemegang HaKI atau pemilik HaKI tersebut merupakan jasa teknik. Berkaitan dengan transaksi lintas negara terutama dengan negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, Wajib Pajak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam P3B tersebut."

"Peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh pemerintah sepatutnya perlu dilihat mengenai efektifitas keberlakuannya di masyarakat. Sistem perlindungan hak desain industri di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada dasarnya terdapat beberapa indikator yang dapat menentukan apakan suatu peraturan perundang-undangan efektif atau tidak berlaku di masyarakat. Keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis menjadi indikator yang cukup penting untuk mempertimbangkan apakah suatu ketentuan hukum berlaku secara efektif di masyarakat. Penelitian ini mencoba melihat dan memperoleh jawaban mengenai bagaimana efektifitas sistem perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan melaksanakan titik penelitian pada industri-industri kecil yang tersebar pada wilayah industri pembuatan sepatu di Desa Sukarata, Cibaduyut, Jawa Barat. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, sistem perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri belum berlaku efektif secara menyeluruh. Beberapa faktor yang menentukan tidak efektifnya suatu peraturan perundangan-udnangan berlaku di masyarakat antara lain kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap perlindungan desain industri, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melindungi desain industri, desain sepatu diperoleh dengan meniru sepatu merek terkenal, tidak adanya tindakan hukum terhadap peniruan desain sepatu, desain sepatu cepat berganti (tidak sebanding dengan jangka waktu hak desain industri yang cukup panjang), spesifikasi desain sepatu yang tidak jelas, kebudayaan masyarakat yang komunal dan kekeluargaan, prosedur pendaftaran hak desain yang berbelit-belit, biaya pendaftaran hak desain industri yang cukup mahal, dan belum adanya pengusaha industri kecil yang mendaftarkan hak desain industrinya."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan.Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berjumlah 511 orang, dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar berjumlah 200 orang. Sampel penelitian ini adalah 511 responden yaitu seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 70 orang Konsultan HKI terdaftar yang dipilih sebagai responden dengan kriteria khusus yaitu yang paling banyak mendaftarkan permohonan HKI selama 2 tahun terakhir, dan 10 orang responden ahli.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 43. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,29 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja keuangan, dan kinerja kepuasan pelanggan. Sedangkan kinerja yang mendapat skor paling kecil adalah kinerja proses bisnis internal, dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik terutama pada kinerja proses bisnis internal dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Dari kinerja proses bisnis internal, perlu adanya peningkatan kualitas otomasi administrasi HKI, dan kerja sama antar institusi. Untuk kinerja pembelajaran dan Pertumbuhan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai. Dalam rangka memperbaiki pelayanan publik, Ditjen HKI dapat memberikan perhatian pada prioritas utama perbaikan layanan Ditjen HKI yang diperoleh dari unsur tingkat penting pelanggan yaitu pada unsur reliability. Prioritas selanjutnya adalah Emphaty, Responsiveness, Assurance, dan Tangibility. Kinerja keuangan juga perlu ditingkatkan agar pendapatan negara bukan pajak dapat mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya sehingga kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat baik.

---

This research focuses on performance measurement using Balanced Scorecard approach at Directorate General of Intellectual Property Rights Department of Law and Human Rights Indonesia. Balanced Scorecard approach measures 4 different perspectives such as learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.The research population are 511 employees of Directorate General of Intellectual Property Rights, and 200 Intellectual Property Consultants. The research sampels are 511 respondents, all of Directorate General of Intellectual Property Rights employee, 70 Intellectual Property Consultants who are selected based on the number of application during these two years, 10 expert respondents who are 1 Director General of Intellectual Property Rights, 2 Directors, 5 Head of Sub Directorate, and 2 examiners (1 senior paten examiner and 1 senior trademark examiner).The result of this research can be concluded that Directorate General of Intellectual Property Rights performance using Balanced Scorecard approach is quite good with total score 43. Performance measure based on the expert judge is good with total score 3,29. The highest scores are in financial performance, and customer performance. The lowest scores are internal business process performance and learning and growth performance.The strategic efforts to enhance Directorate General of Intellectual Property Rights performance should be remain continually so the level of performance can achieve best conditions, mainly to internal business process performance and learning and growth performance. For internal business process performance, needs to improve the quality of intellectual property administration automation, and cooperation among the institutions. For learning and growth performance needs to improve employee?s knowledge and welfare. In the effort to improve the quality of public service, Directorate General of Intellectual Property Rights should pay attention on first priority of improvement that is reliability. Next priorities are Emphaty, Responsiveness, Assurance, and Tangibility. Financial performance needs to be improved so that Directorate General of Intellectual Property Rights can achieve target on Country Income Besides Tax annually so financial performance will be best."