Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fauziah Amatul Chairanni
Keabsahan perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung melalui penetapan pengadilan ditinjau dari ketentuan pasal 186 kitab undang-undang hukum perdata (Studi kasus penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan No 498/PDT.P/2014/PN.JAK.SEL) = Legality of separation of property or assets agreement after marriage through the determination of the court from the provisions of article 186 indonesian civil code (Case study south jakarta district court decision No 498/PDT.P/2014/PN.JAK.SEL)
" Perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri untuk mengatur akibat-akibat yang timbul terhadap harta kekayaan perkawinan mereka. Di dalam ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Perkembangan yang terjadi di masyarakat, beberapa perjanjian perkawinan pembuatannya dilakukan oleh pasangan suami-isteri sesudah perkawinan dilangsungkan dengan cara mengajukan mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44643
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heristika Nirwani
Analisis pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks BPPN pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan = The analysis of internal control in management of property assets Ex-IBRA at The Directorate General of State Asset Management Ministry of Finance
" Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang berperan sebagai manajer aset publik di Indonesia. Tugasnya meliputi merumusan dan melaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sejak tahun 2009 ketika ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library