Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pascalis Jiwandono
Ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan tata kelola APBN = The scope of government procurement based on APBN governance
" ABSTRAK
Pengaturan ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penting untuk memberikan kepastian hukum terkait dana APBN yang tunduk pada mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adanya kesalahan penerapan aturan pengadaan barang/jasa oleh badan usaha/individu dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Contohnya dalam sengketa pengadaan barang/jasa antara PT Bank Sumut dan Endang Sriasih tahun 2004 dan dalam kasus tindak pidana korupsi untuk pengadaan LTE PLTGU Belawan PT PLN Pembangkit Sumatera Utara tahun 2015. Penelitian ini ... "
2017
T51025
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andika Kurnia Putra
Analisis e-service pada implementasi e-procurement menggunakan metode e-lelang cepat oleh unit layanan pengadaan pada lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah = E service analysis on e procurement implementation using quick e auction method by procurement unit at government procurement policy institution
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas analisi steori E-Service terhadap Implementasi E-Procurement Menggunakan Metode E-Lelang Cepat Oleh Unit Layanan Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post-Positivist, dengan teknik pengumpulan data Kualitatif melalui wawancar amendalam. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan apakah Implementasi E-Lelang Cepat sebagai salah satu metode pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah memenuhi dimensi E-Service. Hasil penelitian pemaparan ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi pelaksanaan E-Lelang cepat di LKPP telah ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Flora Bougenvilia Kusumawardhani
Analisis implementasi sistem e-procurement dan pengaruhnya terhadap fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia = Analysis of e-procurement system implementation and its influence on fraud of government procurement of goods and services in the Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi e-procurement di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan mengetahui apakah penggunaan e-procurement dapat menurunkan risiko terjadinya fraud di masa mendatang. Walaupun Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menggunakan e-procurement dalam kegiatan pengadaannya dan tahapan pelaksanaannya pun telah diipastikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sampai dengan perubahan yang terakhir, ada aspek lain yang berpotensi untuk menimbulkan fraud seperti aspek sumber daya manusia, revisi target produksi tanaman ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Seni Sri Damayanti
Potensi Keterlambatan atau Gagal Bayar Pemerintah pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan Diberlakukannya Pasal 3 Ayat (3) PMK Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan PNBP = Potential Delay or Failure to Pay of Government on Government Procurement Contracts as the Result of Implementation of Article 3 (3) PMK Number 110/PMK.05/2021 concerning Procedures for Determining the Maximum Disbursement of PNBP
" Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai upaya perbaikan tata kelola PNBP. Pada PMK 110/PMK.05/2021, diatur bahwasanya penetapan Maksimum Pencairan PNBP menjadi lebih sederhana dan terotomasi. Namun, dengan diaturnya prasyarat berupa persentase dan linimasa waktu untuk pencairan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak menimbulkan risiko terjadinya keterlambatan atau kegagalan pembayaran pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, selain itu, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library