Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query

Bambang Sadono S. Y.

Penyelesaian delik pers di luar sistem peradilan pidana

1991

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dedy Efrizal

Analisis Delik Pers Sebagai Lex Specialis Menurut UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Berdasarkan Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Penerapan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik pada Media Cetak)

" Setelah dibentuknya UU. No. 40 Tabun 1999 tentang Pers, pemberlakuan delik pers menurut KUHP terhadap pers ternyata tidak lagi disepakati oleh sebagian kalangan terutama pers, karena dianggap bertentangan dengan asas lex specialis derogar lex generalis. Untuk menelusuri persepsi lex specialis terhadap UU Pers tersebut, permasalahan yang penulis ajukan tertuju pada tiga hal, yaitu berkaitan dengan pengkonstruksian delik-delik terhadap pers menurut UU Pers yang dihubungkan dengan asas legalitas dan asas lex specialis derogal lex generalis, kemudian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T19191

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aspek hukum terhadap pers

" Press freedom in Indonesia is not apart from its accountabilities for particular delicts as set forth in Press Act and Criminal Law currently revised in line with the development of era and Indonesian cultures. Accountability of the press for delicts including humiliation, slandering and pornography where such involved parties shall account for. Meanwhile legal aspects for such involved parties include editor, writer, publisher, printing agency and distributors, with more advantageous legal position compared to the ... "

384 WACA 7:26 (2009)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Neneng Rahmadini

Kriminalisasi dan penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pers melalui jalur hukum pidana di Indonesia sejak terbitnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers: Studi kasus di wilayah hukum DKI Jakarta kurun waktu tahun 2000-2004

" Dalam melaksanakan profesinya, seorang wartawan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena kebebasan pers penting demi tegaknya negara hukum yang demokratis, bahwa press as a fourth estate. Mengingat sejarah Indonesia sebagai negara bekas jajahan dimana hukum yang digunakan masih merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang memang ditujukan untuk meredam segala bentuk pergerakan perjuangan kemerdekaan kaum nasionalis, maka dianutlah kriminalisasi pers. Hal ini tetap terus dipertahankan setelah Indonesia merdeka, hanya rezim yang melakukannya berbeda. Pers terus ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T15569

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Robby Permana Amri

Penyelesaian delik penghinaan oleh pers menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers = Settlement of offense of defamation by the press according to Law no. 40 of 1999 regarding the press

" Hak dari pers untuk menyatakan pendapatnya secara bebas namun hal itu harus dihubungkan dengan hak publik untuk mendapat pelayanan dengan menerima suatu pemberitaan yang fair dan benar, agar publik dapat mengadakan suatu penilaian yang sehat tentang persoalan-persoalan umum yang dihadapi. Di pihak lain, kebebasan pers menimbulkan persoalan krusial tentang sejauh mana dapat diterimanya pembatasan (restriksi) terhadap kebebasan pers menjadi suatu pertentangan antara prinsip kebebasan pers dengan prinsip persamaan didepan hukum serta prinsip negara demokrasi yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35540

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bayu Hardiyudanto

Penerapan hukum pidana terhadap pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat

" Tesis ini menggambarkan tentang Pemberitaan pers dalam sebuah kasus konflik dapat berdampak kondusif maupun destruktif. Berdampak kondusif apabila pemberitaan yang dihasilkan secara objektif mampu memberikan rasa damai terkait dengan situasi yang ada. Sedangkan bersifat destruktif apabila pemberitaannya malah dapat memicu atau memperbesar sebuah konflik. Untuk pemberitaan yang dianggap bersifat destruktif, insan pers dapat dikenakan pertanggungjawaban atau dijerat dengan tindak pidana pers (delik pers), baik mengacu pada pasal-pasal KUHP dan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yang saling melengkapi. Delik pers yang dapat ... "

Universitas Indonesia, 2011

T29298

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library