Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Mochilla Shakina

Sengketa harta benda perkawinan yang memakai nama bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1358K/PDT/2012 = Dispute on joint matrimony that use share name in connection with a pre nuptial agreement analysis supreme court decision number1358K/PDT/012

" ABSTRAK
Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon isteri sebelum melangsungkan perkawinan.Substansi dari perjanjian perkawinan salah satunya dapat berupapengaturan harta perkawinan.Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana ketentuan mengenai perjanjian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan serta bagaimana penyelesaian sengketa harta benda perkawinan yang memakai nama bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1358K/Pdt/2012 . Penelitian ini merupakan penelitian ... "

2018

T49699

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Risfan Nirwana Putra

Pembatalan perjanjian perkawinan disebabkan perjanjian perkawinan tidak dicatatkan : analisis putusan Mahkamah Agung nomor 598 PK/PDT/2016 = Nullification of the prenuptial agreement caused by unregistered prenuptial agreement : analysis on the supreme court judgement number 598 PK/PDT/2016

" Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Disahkannya perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian perkawinan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetap berlaku bagi para pihak (suami-istri) yang membuatnya. Tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan tidak dapat dijadikan alasan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50190

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nursalyni

Pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh pasangan berbeda kewarganegaraan yang menikah diluar negeri = Registry prenuptial agreement in Indonesia, by diferent couple nationality, marriage in other country

" Perkawinan berbeda kewarganegaraan menyebabkan persatuan harta dikemudian waktu. Banyak peraturan peraturan di negara ini, yang membedakan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia untuk sistem kepemilikan suatu harta benda, jika menikah tanpa Perjanjian Perkawinan, maka harta tersebut akan menjadi bulat, oleh karna itu dibuatlah Perjanjian Perkawinan, untuk melindungi masing masing pihak. Berlakukanya Perjanjian Perkawinan setelah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan semenjak perkawinan berlangsung. Oleh karna itu, Perjanjian Perkawinan berlaku apabila Perkawinan yang dijalani oleh ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31852

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Cut Nabilla Sarika

Akibat hukum penetapan pengadilan mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta benda sebelum adanya penetapan: studi kasus penetapan-penetapan pengadilan = Concequences of law of court decree about prenuptial agreement to marriage property before the court decree: case study court decrees

" ABSTRAK
Sebuah akta perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga apabila telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, jika tidak dicatatkan maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku untuk para pihak saja, yaitu suami istri. Dalam praktek, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang telah membuat akta perjanjian perkawinan lalai untuk mencatatkan perjanjian perkawinan mereka. Sehingga, dalam hal ini, pada praktek pasangan suami istri tersebut akan meminta penetapan dari pengadilan untuk mencatatkan perjanjian perkawinan mereka. Skripsi ini membahas bagaimana ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kiki Annivia Pravita Gunadi

Penyimpangan dari syarat pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri (suatu analisis penetapan pengadilan negeri jakarta Barat nomor 326/pdt-p/2000/PN-jkt-Bar)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S24825

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rizki Amalia Yuliani

Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 69/PUU-XIII/2015: studi kasus: penetapan Pengadilan Negeri nomor 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng = The legalization of postnuptial agreement before and after constitutional court decision number 69/PUU-XIII/2015: case study: court decision number 269/PEN.PDT.P/2015/PN.Tng

" Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, kini perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan dapat dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu dan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan cara melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan oleh Notaris dianggap membingungkan karena dianggap tidak jelas maksudnya. Hal ini menimbulkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S68822

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Agnes Natasia

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan atas pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca putusan Mahkamah k\Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 = Legal protection for the third party whose rights are being violated due the prenuptial agreement that is made after the marriage is being held after Constitutional Court decision number 69/PUU-XIII/2015

" Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Skripsi ini membahas mengenai Penetapan No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, yang dalam pertimbangannya terdapat pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, dan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan menggunakan metode yuridis ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aviceena Pratikto Raharjo

Tinjauan yuridis akta nikah tidak sah sebagai alasan perceraian: studi kasus putusan Pengadilan Agama Bojonegoro no 1679/PDT.G/2012/PA.Bjn = Judicial review on Illicit marriage certificate as a motive of divorce: case study of Religious Court of Bojonegoro's Verdict no 1679/PDT.G/2012/PA.Bjn

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pelepasan pemutusan hubungan perkawinan antara pasangan suami dan istri yang menikah tanpa saling mencintai dan hanya karena kesepakatan. Dalam permohonannya kepada Pengadilan Agama, suami yang bertindak sebagai Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan dasar akta nikah tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Pemohon. Penulisan skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan perceraian yang secara limitatif diperbolehkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjadi indicator pembahasan ... "

2017

S69743

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian