Hasil Pencarian

Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query

Febiana Rima

Kritik terhadap hukum liberal: refleksi filosofis pemikiran Roberto Mangabeira Unger dan relevansinya bagi system hukum Indonesia

" ABSTRAK
Hukum sebagai fenomena sosial tidak pernah bisa lepas dari konteks sosial dan politik dimana hukum itu hidup dan berkembang. Dalam pengertian itu hukum dapat dimengerti bukan hanya sebagai instrumen belaka melainkan sebagai basis berdirinya bangun sosial dan politik yang dibangun dalam setiap bentuk kehidupan sosial. Hukum liberal atau hukum modern mendasarkan diri pada positivisme untuk menemukan hukum-hukum yang tetap bagi gejala-gejala sosial. Metode positivistik menghasilkan sistem politik berbasis demokrasi dan sistem ekonomi berbasis pasar. Sistem hukum ... "

2007

T19533

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Floretta Rosari

Keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli terkait adanya salah satu pihak yang tidak berwenang : studi kasus Akta Notaris Tangerang = The validity of deed of conditional sale and purchase agreement related to one of unauthorized person : case study Notary's Deed in Tangerang

" Dewasa ini banyak kasus yang dialami oleh Notaris terkait itikad tidak baik para pihak. Contohnya adalah adanya penandatanganan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh salah satu pihak yang tidak berwenang. Penulis bermaksud mengkaji dan memahami tentang keabsahan akta dan perlindungan hukum terhadap Notaris berhubungan dengan penandatanganan akta oleh salah satu pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian secara preskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa terlanggarnya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43026

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Sulistyowati

Pelaksanaan pemberian surat kuasa membebankan hak tanggungan dalam praktek

" Pembebanan jaminan dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) harus dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan. APHT tidak dapat dibuat apabila persyaratannya belum terpenuhi, hal tersebut dapat di siasati dengan pemberian surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) yang bentuk dan jangka waktunya telah ditentukan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan SKMHT harus ditindaklanjuti dengan pembuatan APHT agar kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferan. Mengapa SKMHT dipergunakan dalam praktek, apa kendala yang dihadapi dalam pembuatan APHT berdasarkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S21286

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sibarani, Ramadhanya Elwinne Huzaima

Perbandingan Pengaturan Kuota Pemilihan Perempuan dan Kondisi Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia = Comparison of Women's Electoral Quotas Regulations and Conditions of Women's Representation in Parliament: Case Studies of Indonesia, Timor-Leste, and Finland

" Keterwakilan perempuan di parlemen merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesetaraan gender di sebuah negara. Per pemilihan anggota parlemen 2019, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) baru mencapai 21.4%. Angka tersebut berada jauh di bawah Timor-Leste dan Finlandia yang masing-masing memiliki 40% dan 47% keterwakilan perempuan di parlemen nasionalnya. Dalam rangka meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen, terdapat sebuah konsep yang disebut dengan kuota pemilihan perempuan. Untuk itu, penelitian ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library