Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Perspektif orang minang terhadap poligami dalam novel Sitti Nurbaya
MUL 9 (1-2) 2010
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Keadilan sebagai salah satu persaratan poligami dalam UU No.1 tahun 1974 dalam putusan pengadilan Agama dan Masyarakat
Universitas Indonesia, 1992
S26324
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizkiya Laili Maghfirah
Pembatalan perkawinan kedua karena poligami tanpa adanya izin istri pertama ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: analisis putusan No. 43/Pdt.G/2014/PN.BTM = Cancellation of second marriage due to polygamy without first wife permission reviewed from law number 1 of 1974 on marriage: the analysis of decree number 43/Pdt.G/2014/PN.BTM
"
Perkawinan poligami merupakan bentuk pengecualian atas asas monogami dalam Undang ndash; Undang Perkawinan, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang ndash; Undang Perkawinan. Dalam melaksanakan suatu perkawinan poligami, salah satu syarat yang diwajibkan oleh Undang ndash; Undang Perkawinan adalah adanya izin dari istri/istri-istri dari suami yang akan beristri lebih dari seorang. Izin dari istri/istri ndash; istri tersebut adalah syarat wajib ketika seorang suami akan mengajukan permohonan untuk berisitri lebih dari ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Musdah Mulia
Pandangan islam tentang poligami /Musdah Mulia
Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, 1999
297 MUS p (1)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Perlindungan hukum terhadap status isteri pertama dalam perkawinan poligami tanpa izin (analisis putusan Mahkamah Agung no. 2039.K/Pdt.G/1997/MA)
" Salah satu asas yang dianut dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dimana seorang pria hanya di perbolehkan beristrikan seorang wanita saja dan begitu pula seorang wanita. Akan tetapi, terdapat pengecualian atas asas tersebut atau lazimnya disebut asas monogami terbuka dimana diperbolehkan bagi seorang pria untuk beristeri lebih dari satu orang dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan. Sayangnya dalam penerapannya, persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan sering di simpangi yang akibatnya makin banyak praktek poligami yang tidak sehat seperti pelaku poligami bebas membuat ... "
Universitas Indonesia, 2007
S21440
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diza Faraskhansa
Pembatalan perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang dilakukan setelah kematian suami: studi kasus putusan pengadilan agama pandeglang nomor 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg = Annulment of polygamous marriage with the absence of wife s permission which done after the husband's death: analysis of the sentence of religious court of pandeglang No: 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg
" Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan karena ketiadaan izin istri pertama yang dilakukan saat suami yang bersangkutan telah meninggal dunia. Perkawinan poligami boleh dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Penelitian ini merupakan penilitian dengan metode yuridis normatif dan tipologi yang bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum poligami dengan memalsukan identitas istri, bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan yang telah putus ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62768
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andy Kurniawan
Tinjauan yuridis keputusan mahmakah konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak hasil kawin sirri menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam = Judicial analysis of mahkamah konstitusi decision No.46/PUU/VII/2010 regarding responsibilities of parents against children as the result from sirri marriage according to Indonesian marriage act and indonesian Islamic law compilation
" Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak hasil perkawinan sirri hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, naum Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 KHI menyatakan bahwa yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga adalah ayahnya, sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 diubahlah cara membaca Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimana suami dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila dapat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62778
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library