Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya angka golongan putih (golput) pada Pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Timur 2018. Secara keseluruhan golput di Jawa Timur memang termasuk tinggi kisaran 30% dari total daftar pemilih. Jumlah golongan putih generasi millennial pada pilgub di Provinsi Jawa Timur sebesar 28% atau sebanyak 58 responden dari total 207 responden. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Karena golput bisa menjadi bentuk apatisme masyarakat terhadap pemilu yang dinilai tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan kepada mereka.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan millenial menjadi golput serta membuat strategi pencegahan golput untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Timur dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Menurunnya kinerja partai politik, merosotnya integritas partai politik, dan tidak terealisasinya janji politik membuat millenial memilih golput.

---

The high number of non voters in the 2018 East Java Governor Election. Overall golput in East Java does include a range of 30% of the total voter list.   The number of non voters in the millennial generation in the East Java Governor Election was 28% or as many as 58 respondents out of a total of 207 respondents. This will certainly be a threat to democracy in Indonesia. Because abstentions can be a form of community apathy towards elections that are considered unable to provide significant changes to them.This study aims to determine the factors that cause millennial to become abstentions and make strategies to prevent abstentions to improve the Indonesian Democracy Index (IDI) in East Java using quantitative and qualitative methods. The decline in the performance of political parties, the decline of the integrity of political parties, and the lack of realization of political promises make millennials choose abstentions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana seluruh partai berkoalisi mengusung calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus serta teori pilihan strategis (Collier dan Norden, 1991) dan teori pembangunan koalisi model dinamis (Riker, 1962), hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) keputusan seluruh partai untuk berkoalisi mengusung petahana sebagai calon tunggal merupakan pilihan strategis partai. Partai menilai petahana secara objektif dan subjektif memiliki kekuatan dan peluang kemenangan yang lebih besar daripada bakal calon lainnya; dan 2) koalisi seluruh partai pengusung calon tunggal merupakan hasil dari proses yang dibangun oleh petahana melalui politik pembayaran-sampingan berupa janji kebijakan, janji keputusan, kepuasan emosional, materi, dan efek ekor jas (coat-tail effect). Jika kesepakatan tidak terjadi dengan partai di daerah maka petahana akan langsung ke pimpinan pusat partai karena kewenangan penetapan rekomendasi pengusungan calon ada di pusat. Rekomendasi pengusungan calon dari pusat mau tidak mau harus diterima oleh partai di daerah sehingga munculnya fenomena calon tunggal menunjukkan ketidakberdayaan partai di daerah menghadapi kekuasaan partai di pusat.

---

This study aims to explain why and how all coalition parties carry a sole candidate in the Tangerang Regency Election in 2018. Using a qualitative approach to case study methods, and strategic choice theory (Collier and Norden, 1991) and the theory of dynamic model coalition building (Riker, 1962), the results of the study show that: 1) the decision of all parties to coalition carrying incumbents as a sole candidate is the party's strategic choice. The party values ​​incumbent objectively and subjectively has greater strength and opportunity for victory than other candidates; and 2) the coalition of all sole candidate bearers is the result of a process built by incumbent through side-payment politics in the form of policy promises, decision promises, emotional satisfaction, material, and coat-tail effects. If the agreement does not occur with the party in the area, the incumbent will go directly to the party`s central leadership because the authority to determine the recommendations for nomination is at the center. Recommendations for the promotion of candidates from the center must inevitably be accepted by parties in the regions so that the emergence of the phenomenon of single candidates shows the powerlessness of parties in the regions to face party power at the center."

"Pilkada Kota Depok tahun 2015 telah memenangkan pasangan walikota dan wakil walikota yaitu Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Dalam janji politiknya selama masa kampanye pasangan ini ingin menjadikan Kota Depok sebagai kota yang unggul, nyaman dan religius. Janji politik saat masa kampanye adalah sebuah visi misi dan agenda pasangan ini dalam mengusung rencana kerja jika terpilih saat pemilihan kepala daerah. Setelah terpilih sebagai kepala daerah, maka janji politik tersebut dimasukan ke dalam dokumen RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pengesahan RPJMD harus melalui pembahasan di DPRD dan mendapat persetujuan dimana DPRD Kota Depok hasil Pemilu Legislatif diisi oleh 30 kursi partai politik non-pengusung walikota terpilih. Tulisan ini menjelaskan mengenai faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok tahun 2016. Teori aktor kebijakan dan kompromi serta penggunaan metode kualitatif akan menjadi pisau analisis untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok Tahun 2016. Faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih adalah faktor konstituen, faktor kesamaan visi dan misi dalam membangun Kota Depok, faktor persentase kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah dan kesepahaman eksekutif dan legislatif sebagai sebuah mitra. Akhirnya paripurna pengesahan menghasilkan musyawarah dengan hasil semua partai politik mendukung Raperda RPJMD 2016-2021.

---

Depok City mayor election of 2015 have won Idris Abdul Somad and Pradi Supriatna who were supported by PKS, Gerindra Party, and Demokrat Party. During their political campaign, Idris ndash Pradi promises to make Depok City as superior, comfortable, and religious city. These campaign promises are vision, mission, and agenda of this pairs for carrying out the work plan when elected as mayor and deputy mayor of Depok City. After elected, these campaign promises were included in the RPJMD Medium Term Regional Development Plan. RPJMD ratification must be discussed with and approved by DPRD. More than half of DPRD, 30 seats, consist of political parties which didn rsquo t support Idris ndash Pradi in election. This study seeks to explain about factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study uses theory of policy actors and compromises, as well as qualitative methods as analytical tools to explain factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study found four factors, which were constituent factors, similarity of vision and mission in developing Depok City, increase of percentage in local revenue reception, and understanding between executive and legislative as partners. Eventually, all political parties through discussion reach consensus in favor of Raperda RPJMD 2016 2021. "