Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penelitian ini, penulis melihat hubungan antara waktu pemilihan umum dan stabilitas politik dengan menggunakan data panel yang berisi data mengenai berbagai macam negara. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara waktu pemilihan umum dengan stabilitas politik setelah penulis mengontrol variabel-variabel ekonomik, demografik, dan institusi lainnya. Jika negara-negara dalam set data yang digunakan penulis digolongkan kepada negara-negara autokratik, semi-autokratik, semi-demokratik, dan demokratik, penulis menemukan bahwa ada korelasi yang positif dan signifikan antara waktu pemilihan umum dengan dengan stabilitas politik negara-negara autokratik. Saat variabel 'faktor spesifik negara' digunakan di dalam model, hubungan antara dua variabel tersebut menjadi tidak lagi signifikan. Penulis percaya bahwa beberapa faktor spesifik dalam sebuah negara, seperti kultur dan tingkat kereligiusan, dapat mempengaruhi stabilitas politik sebelum, saat, dan sesudah waktu pemilihan umum.

---

ABSTRACTThis study examines the relationship between election period and political stability through the use of panel dataset with country level data. The analysis suggests that there is no significant correlation between election period and political stability after controlling for economic, demographic, and institutional factors. When countries are grouped into autocratic, semi-autocratic, semi-democratic, and democratic countries, the author finds that there is a significant and positive correlation between election period in autocratic countries and political stability. Applying country fixed effects into the model reveals that the relationship between election period in autocratic countries and political stability is no longer significant. The author believes that certain country specific factors, such as culture and religiosity, play an important part in the disturbances and violence happening prior, during, and after an election."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami aspek ekonomi politik dalam pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial di Indonesia secara kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, tinjauan literatur dan didukung dengan wawancara intensif. Reforma agraria merupakan agenda penting di masa pemerintahan Joko Widodo karena tercantum dalam Nawacita, untuk mencapai pemerataan ekonomi. Akan tetapi pasang surut dalam proses pelaksanaanya membuat program ini menjadi terhambat terlebih konflik agraria yang seharusnya berkurang dengan adanya reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS ini justru semakin bertambah setiap tahunnya. Tujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi ini dihambat dai faktor internal para pelaksana reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS. Lemahnya koordinasi dan perbedaan tingkat kepentingan antara tujuan negara dengan para pelaku pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS membuat program ini berjalan masih jauh dari harapan meskipun sudah menunjukkan progress yang cukup baik. Warisan buruk pemerintahan sebelum-sebelumnya juga berpengaruh dalam pelaksanaan saat ini. Dalam Penelitian, penulis membahas sisi sejarah dan ekonomi politik reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS dari pasca kemerdekaan hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to understand the political economics of Indonesian agrarian reform and social forestry. Analysis was conducted qualitatively with descriptive analytic method, literature review, and supported with intensive interview. Agrarian reform is an important agenda of Joko Widodo rsquo s administration as it is included in Nawacita with the purpose to achieve equality in economic development. However, the ebbs and flows in its implementation process undermine the program. Moreover, the agrarian conflict ndash which is supposed to be decreasing as a result of implementing agrarian and social forestry reform RAPS ndash is increasing annually. The process in achieving the goal of achieving equality in the economic development has been furthermore undermined by internal factors of those in charge of implementing the agrarian and social forestry reform RAPS. Despite of having showed good progress, weak coordination and different interests between the state and the actors involved in the RAPS continue to be the core problems that undermine the success of the program. Inheritances of bad practices from previous governments also play a role in present day implementation. In this study, the writer analyzes the historical and political economy side of the RAPS from the post independence era to the era of Joko Widodos administration 2014 2019. "