Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mohammad Riza Widyarsa
Pola patron-client dalam gerakan politik masyarakat Arab: Studi kasus Zaim di Libanon (1943-2006)
"ABSTRAK
Libanon adalah sebuah negara di Timur Tengah yang menerapkan pola patron-client dalam dinamika politik. Pola ini berjalan sejak jaman Usmani sampai pada masa pemerintahan Republik Libanon dan terns berjalan dalam memasuki abad ke-21. Di Libanon zaim (tokoh masyarakat) adalah sang patron, sementara masyarakat adalah para client. Kepemimpinan zaim (jamak: zuama') di Libman sangat dominan pada masa terbentuknya Republik Libanon pada tahun 1943, perang saudara dan pada pemilu parlementer. Ini menunjukkan bahwa pola patron-client yang feodal, dapat eksis pada sebuah negara dan masyarakat yang telah mengadopsi ideologi republik.
Metode yang diterapkan dalam penulisan tesis ini adalah metode studi kasus. Di mana tesis ini hanya menjelaskan pola patron-client di Libanon. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi pustaka.
Pola patron-client dapat tetap berjalan di Libanon, karena pola ini adalah sebuah pola yang 'nail?. Pola patron-client dapat memasuki dan 'berasimilasi' dengan sistem republik. Zuama' juga dipandang sebagai pengikat sebuah komunitas, tidak hanya sekedar pemimpin komunitas. Sistem patriarchal yang telah membudaya di Libanon selama berabad-abad juga menjadi penyebab mengapa pola patron-client tetap berjalan di Libanon. Zuama' dipandang sebagai sang ayah dan provider, yang otoritasnya tidak dapat diganggu gugat oleh komunitas. Namun dengan berjalannya waktu, kekuasaan zuama' tergeser dengan naiknya pamor politisi-politisi non-zuama', khususnya dari warga Syiah. Hal ini dikarenakan zuama' tidak dapat memberikan sesuatu kepada komunitas, khususnya warga Syiah.
ABSTRACT
Lebanon is a country in the Middle East that's still use patron-client relationships in her political dynamics. Patron-client relationships in Lebanon have existed since the Ottoman time up to the present time. In Lebanon zuama' (community leaders) act as the patrons, while the clients are the rest of the populations. Zaim or zuama' (p1.) have been very dominant during the establishment of the republic in 1943, civil wars, and parliamentary elections. It shows that, even though patron-client system is feudal in nature, it has survived in a country which adopting republican system of government.
The method use for this thesis is a study case method. Since this thesis is concentrate in explaining patron-clients patterns in Lebanon. Researched for this thesis was done through library researches.
Patron-client patterns still exist in Lebanon because of its 'fluidity'. It can 'penetrate' and 'assimilate' with the republican system. As for the community, zuama' are seen as someone who holds the community together, not only as a mere leader. Patriarchal system in Lebanon, which had become a part of the local culture, had contributed to the existence of patron-clients patterns. Zaim is seen as the father and the provider of the community with unquestioned authority. However, as the time moves on, the authority of zuama' had been challenged by non-zuama' politicians, especially among the Shi'a community. These changes occur because some zuama' are unable to fulfill the needs of their communities."
2007
T20729
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sigiro, Atnike Nova
Memperkuat representasi substantif perempuan melalui model keterlibatan gerakan perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia
"ABSTRAK
Although it has not yet reached an ideal composition, the adoption of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the number of women in parliament, both at the central level (House of
Representative/DPR) and at the regional level (local legislative councils/DPRD). However, the issue of womens representation in parliament is not only a matter of representation based on sex, but also of substantive representation, where womens political agenda can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is the concept of critical actors. This article seeks to explain how womens organizations and parliamentarians are critical actors that encourage womens involvement with parliament. This article explains how the involvement between womens organizations and parliament can strengthen the substantive representation of women in both the DPR and the DPRD. It is based on studies conducted on a model of strengthening the involvement of several womens organizations with the DPR and DPRD, which was developed by MAMPU and its partner organizations."
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019
305 JP 24:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sigiro, Atnike Nova
Strengthening substantive representation of women through the engagement model of the women's movement with the DPR and DPRD in Indonesia
"ABSTRAK
Meski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota pencalegan 30% perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat / DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPRD). Namun persoalan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan keterwakilan substantif, dimana agenda politik perempuan dapat disuarakan. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep 'critical actors atau aktor kritis. Artikel ini berusaha memaparkan dan menjelaskan bagaimana orghanisasi perempuan dan anggota parlemen menjadi aktor kritis yang mendorong pelibatan perempuan dengan parlemen. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan antara organisasi perempuan dengan parlemen tersebut dapat memperkuat keterwakilan substantif perempuan baik di DPR maupun DPRD. Artikel ini disusun berdasarkan studi terhadap model keterlibatan beberapa mitra Mampu dengan DPR dan DPRD. "
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019
305 JP 24:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Madjid Sallatu
Menjamin agenda politik perempuan: studi terhadap anggota parlemen perempuan di sembilan kabupaten/kota kawasan timur Indonesia
"ABSTRACT
Representation of women in the legislature is important. The presence
of women members of parliament (MPs) does not only balance the
number of parliamentarians (gender balance), but also encourages
womens issues to be a priority, so that various gender sensitive policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women legislators portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative studies. Data collection is done througt document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to guarantee the struggle for womens political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern Indonesia."
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019
305 JP 24:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sihotang, Karina Nathania
Respon terhadap Aktivisme Selebriti Hollywood: Studi Kasus Keterlibatan Susan Sarandon dalam Unjuk Rasa #FreePalestine = Responses to Hollywood Celebrity Activism: A Case Study of Susan Sarandon's Involvement in the #FreePalestine Protests
"Hollywood, sebagai pusat industri film yang terkenal, telah memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Terutama dalam konteks hubungannya dengan Negara Israel, Hollywood menjadi alat utama dalam mempengaruhi pandangan masyarakat. Selama bertahun-tahun, Hollywood menampilkan narasi yang menguntungkan pihak Israel dalam meruntuhkan citra Bangsa Palestina. Tidak jarang propaganda ini mengikutsertakan selebriti yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap audiensnya. Munculnya suara baru yang menentang narasi tersebut datang dari beberapa aktivis dan selebriti seperti Susan Sarandon. Kendati demikian, pidato sang aktris dalam demonstrasi 17 November 2023 diputar balikkan oleh media Barat yang mengakibatkan publik dan industri “membalikkan punggung” mereka dari sang aktris. Susan dipecat oleh agensi yang telah menaunginya selama 10 tahun akibat tuduhan anti semitism yang dilekatkan padanya. Respon media Barat dan industri terhadap keterlibatan sang aktris akan ditinjau melalui teori Manufacturing Consent dan dianalisis melalui media framing. Penulis menggunakan metode penulisan kualitatif dan pengumpulan data secara studi literatur dari buku, jurnal, artikel, dan berita internet dari sumber terpercaya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kuasa media oleh elit dan korporat tetap kuat, bahkan di era media sosial. Namun, masyarakat terus berupaya membangun solidaritas untuk mendukung isu-isu yang mengancam kehidupan di Palestina. Dengan mengecam ketidakadilan yang diterima aktivis dan figur publik yang menunjukkan advokasi #FreePalestine seperti Susan Sarandon, hingga upaya untuk melawan balik sistem yang membatasi ruang kebebasan berbicara seperti akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan gerakan media sosial.
Hollywood, as the center of the famous film industry, has played an important role in shaping public opinion. Including in the context of the State of Israel, Hollywood is the main tool in influencing people's views. Over the years, Hollywood has performed narratives that benefit the Israelis in undermining the image of the Palestinians. It is not uncommon for this propaganda to include celebrities who are considered to have a great influence on their audiences. The emergence of a new voice against the narrative came from several activists and celebrities such as Susan Sarandon. However, the actress's speech in the November 17, 2023 demonstration was reversed by Western media which resulted in the public and industry "turning" their backs from the actress. Susan was fired by the agency that had been watching her for 10 years due to allegations of antisemitism attached to her. The response of Western media and industry to the actress's involvement will be reviewed through the Manufacturing Consent theory and analyzed through media framing. Authors use qualitative writing and data collection methods to study literature from books, journals, articles, and internet news from reliable sources. This research reveals that media power by elites and corporations remains strong, even in the era of social media. However, the community continues to strive to build solidarity to support issues that threaten life in Palestine. By condemning the injustices received by activists and public figures who demonstrate #FreePalestine advocacy such as Susan Sarandon, and efforts to fight back against systems that limit the space for free speech, such as will contribute to the success of the social media movement."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Madjid Sallatu
Ensuring the women's political agenda: A study of women members of parliament in nine regencies/ cities in eastern indonesia
"ABSTRACT
Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. kehadiran anggota parlemen perempuan (APP) tidak sekedar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan indonesia timur yaitu: kabupaten maros, kabupaten bone, kabupaten tana toraja, kota parepare, kota mataram, kabupaten lombok timur, kota kendari, kabupaten belu, dan kota ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di kawasan Timur Indonesia."
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019
305 JP 24:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Telaumbanua, Harlitus Berniawan
Koalisi vertikal dan kompetisi elit dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia: studi kasus usulan pembentukan provinsi Tapanuli tahun 2002-2009 = Vertical coalitions and elite competition in the proliferation of new autonomous region in Indonesia a case study on the proliferation proposal of Tapanuli province years of 2002-2009
" ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada analisa terhadap usulan pembentukan Provinsi Tapanuli Protap tahun 2002-2009. Pertanyaan utama yang diangkat adalah mengapa usulan pembentukan Protap dari tahun 2002-2009 tidak dapat terwujud. Pertanyaan tersebut dielaborasi melalui metode penelitian kualitatif dan disajikan dalam ekplanasi analitis. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis koalisi vertikal dengan melihat aktor yang hadir dalam relasi institusional, sosial, dan personal. Dalam studi Kimura, koalisi vertikal menjadi penentu keberhasilan usulan pembentukan DOB. Namun, dalam penelitian ini usulan pembentukan Protap tidak terwujud walaupun koalisi vertikal berhasil terbentuk. Hal ini disebabkan oleh munculnya kompetisi elit sebagai intervening variable. Munculnya kompetisi elit tersebut dipicu oleh beberapa faktor, seperti kompetisi lokasi ibukota, kompetisi teritorial antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, kompetisi partai politik, kompetisi untuk kursi gubernur, dan kompetisi media massa. Kompetisi elit ini yang kemudian menyebabkan koalisi vertikal tidak dapat bekerja dalam mendukung terwujudnya Protap dan sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan utama dalam penelitian ini.
ABSTRACT This study focuses on the analysis of the proliferation proposal of Tapanuli Province in 2002 2009. The main question is why the proliferation proposal of the Tapanuli Province in 2002 2009 cannot be realized. The question is elaborated through qualitative research methods and presented in an analytical explanation. This study uses the analytical framework of vertical coalition to see the actors present in the institutional, social, and personal relations. In Kimura rsquo s study, vertical coalitions determines the success of a new autonomous region proliferation proposal. This study shows that the proliferation proposal of Tapanuli Province fails to materialize despite the formation of a vertical coalition. This is due to the emergence of elite competition as an intervening variable. The emergence of the elite competition was triggered by several factors, such as the competition about the location of the capital city, territorial competition between North Sumatera Government and the Tapanuli Province Proliferation Committee, political party competition, the competition for the governorship seat, and the competition between mass media. The existence of elite competition hampers vertical coalition to support the realization Tapanuli Province, and such is also the answer to the main question of this study."
Depok: 2016
S66187
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bima Yudha Pangestu
Prediksi Afektif Memoderasi Pengaruh Paparan Selektif Terhadap Polarisasi Politik = Affective Forecasting Moderate The Effects of Selective Exposure to Political Polarization
"Penelitian ini melibatkan variabel pengaruh paparan selektif dan prediksi afektif terhadap polarisasi politik. Penelitian menggunakan desain eksperimental. Partisipan penelitian adalah masyarakat umum dengan kriteria usia di atas 17 tahun dan pernah berpartisipasi dalam kegiatan politik masif di Indonesia seperti PilPres dan PilLeg ( N = 242). Instrumen yang digunakan adalah Political Ideology Scale dan Positive Affect Negative Affect Schedule.
Hasil analisis Mixed ANOVA menunjukan polarisasi politik atau penguatan sikap awal partisipan setelah pemberian informasi yang berlawanan pada kategori kelompok Eksperimen-“Tidak”/kontra LGBT, Eksperimen-Konservatif dan Liberal- Konservatif. Hasil analisis Hayes Macro Process menemukan pengaruh moderasi prediksi afektif dalam pengaruh paparan selektif terhadap perubahan sikap ideologi politik.
This study involve effect of selective exposure and affective forecasting on political polarization. This study have experimental design. Participants of this study are general public that have criterion age above 17 years old and at least once participated in general public leaders election like Presidential election or Legislative election at Indonesia (N = 242). The instruments used in this study are Political Ideology Scale and Positive Affect Negative Affect Schedule.
The results of Mixed ANOVA showed that political polarization or strengthening of initial attitude that participants have after exposure of opposing view happen in group category Experiment-Contra LGBT, Experiment- Conservative and Control-Conservative. Hayes Macro Process Analysis results found that there is moderation effect of affective forecasting on the effect of selective exposure to change in political ideology."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Kartika Putri
Partisipasi Politik Perempuan dalam Pilkada Kabupaten Temanggung 2018 : Jaringan Srikandi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Hadik-Bowo = Women Political Participation in Temanggung Regency Local Election 2018 : Jaringan Srikandi as Campaigner of Hadik-Bowo Candidate
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbentuknya tim sukses perempuan yang baru pertama kali ada di Kabupaten Temanggung. Tim sukses tersebut bernama Jaringan Srikandi yang mendukung pasangan calon Hadik-Bowo dalam Pilkada Kabupaten Temanggung Tahun 2018. Jaringan Srikandi dibentuk oleh Denty, istri Bowo, calon wakil bupati yang menang dalam pilkada tersebut. Tugas dari tim sukses ini adalah merekrut perempuan lain untuk bergabung menjadi anggota Jaringan Srikandi dan menjaring suara pemilih di wilayah mereka masing-masing. Dalam pembentukan Jaringan Srikandi, Denty memanfaatkan relasinya dengan perempuan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Persatuan Wanita Olahraga (Perwosi). Selain Jaringan Srikandi, Hadik-Bowo juga memiliki tim sukses dari partai politik dan relawan bentukan Hadik, bernama Timses HB, yang anggotanya adalah laki-laki. Meskipun pembentukannya terpisah, namun dalam perjalanannya kedua tim ini bergabung.
Keputusan perempuan untuk menjadi tim sukses, yang aktivitasnya membutuhkan waktu, tenaga, dan mengharuskan mereka keluar dari ranah domestiknya, tentu memiliki motivasi tertentu. Oleh sebab itu, tulisan ini meneliti motivasi perempuan bergabung dengan Jaringan Srikandi. Selain itu, masuknya perempuan sebagai elemen baru dalam tim sukses yang selama ini identik dengan laki-laki, menjadi warna tersendiri. Ketiadaan pengalaman berpolitik perempuan dalam masyarakat patriarki mempengaruhi relasi keduanya. Dengan demikian tulisan ini juga akan meneliti relasi yang terjalin antara Jaringan Srikandi dengan Timses HB.
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan teori perempuan dan politik, teori partisipasi politik, dan teori rekrutmen politik untuk menganalisa permasalahan di atas.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi perempuan bergabung dengan Jaringan Srikandi adalah keinginan balas budi, sungkan menolak ajakan perekrut, dan senang dengan aktivitas tersebut (social gratification); keinginan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (civic gratification); keinginan dekat dengan tokoh demi kepentingan materi tertentu (material benefit); serta keinginan untuk mengembangkan potensi diri dan menunjukkan kemampuan diri. Dalam kaitannya antara relasi perempuan (Jaringan Srikandi) dan laki-laki (Timses HB), penelitian ini menemukan bahwa stereotype gender mempengaruhi relasi laki-laki dan perempuan yang bekerja dalam suatu tim.
The background of this study is the firstly forming of the women campaigner team in Temanggung Regency. This women campaigner team, named Jaringan Srikandi, which support Hadik-Bowo in Local Election of Temanggung regency 2018. This team was initiated by Denty, Bowo’s wife, the candidate of vice regent who win that election. Jaringan Srikandi is assigned for recruiting other women joining the team and soliciting votes on their living area. In initiating this team, Denty empowering her relations with small and medium enterprises (UKM), women peasant association (KWT), and sports women union (Perwosi). As a campaigners, Jaringan Srikandi did not stand alone. Hadik-Bowo also has a campaigner team from political party and Hadik’s volunteer. This team named Timses HB, whose members are men. Even though they were formed separately, but they work together.
Women’s decision to be a campaigner, that requires investing time and effort, moving outside their domestic space, must be based on certain motivation. Therefore, this research was conducted to investigate women’s motivation in joining Jaringan Srikandi. Moreover, the inclusion of women as a new element in the campaign team, which mostly was men, brought a new color. The absence of women political participation in a patriarchal society affcts men-women relation. Thus, this paper will also examine the relations between Jaringan Srikandi and the campaign team of Hadik-Bowo.
By using qualitative research method, this reseach operating theory of women and politics, theory of political participation theory, and theory of political recruitment to analyze the problems.
The research findings show that the women’s motivation in joining Jaringan Srikandi are return the favor and hesitate to reject the recruiter’s invitation, enjoy doing joint activites in groups (social gratifications); striving for community welfare (civic gratification); desiring to have close relation to the figure (material benefits); and desiring to empower themselves and showing their abilities. Gender stereotyping as the result of social construction affects the relationship of Jaringan Srikandi and Timses HB."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Coryati
Masalah peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI: studi kasus Partai Amanat Nasional dalam Pemilu 2004
"Tesis ini menguraikan dan menganalisis tentang masalah-masalah dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan mengambil studi kasus Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemilu 2004. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI.
PAN mempunyai rumusan konseptual mengenai posisi perempuan dalam politik yang dituangkan dalam platformnya. PAN juga merupakan kekuatan politik signifikan di parlemen yang turut berperan aktif mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dengan mendorong pemberian kuota kepada perempuan yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Politik. PAN mengikuti pemilu 2004 dengan mengajukan caleg perempuan lebih dari 30% sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dalam pemilu 2004 caleg perempuan yang terpilih sangat jauh dari angka 30%. Caleg PAN yang terpilih menjadi anggota DPR RI berjumlah 53 orang dan hanya ada 7 di antaranya yang berjenis kelamin perempuan.
Teori-teori yang digunakan sebagai landasan pijak tesis ini adalah teori demokrasi dan keadilan, sistem pemilu dan kuota, patriarki dan jender, dan rekrutmen. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan teknik deskriptif, analisis mengenai masalah peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen ini dapat diuraikan secara jelas dengan cara mempelajari sumber-sumber kepustakaan yang membahas tentang peran politik perempuan, terutama yang menyangkut tentang PAN, hasil-hasil rapat DPP PAN, dan wawancara mendalam dengan 15 informan yang terdiri atas 9 perempuan dan 6 laki-laki yang merupakan pengurus dan caleg-caleg perempuan PAN.
Temuan penelitian ini adalah bahwa dominasi laki-laki dan budaya patriarki masih kental dalam kepengurusan PAN. Kemauan politik (political will) elite PAN juga sangat lemah untuk memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, ditemukan pula kesenjangan antara semangat yang terdapat dalam konsep PAN dengan prakteknya. Sedangkan masalah yang paling menentukan dalam upaya peningkatan keterwakilan adalah keberpihakan partai kepada perempuan, karena partailah yang mempunyai kewenangan memberikan posisi nomor urut dan daerah pemilihan seorang caleg.
Implikasi dari teori-teori yang dikemukakan dalam tesis ini sesuai untuk rnenganalisis dan mendeskripsikan kondisi keterwakilan perempuan dalam PAN. PAN pada prakteknya terlihat sebagai partai yang belum mempunyai komilmen nyata dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.
This thesis describes and analyzes the problems related to the women representation enhancement in parliament on Partai Amanat Nasional (PAN) during 2004 election as a case study. The main purpose of this research is to know the hindrances of women representation enhancement in the House of People's Representatives (DPR-Rl).
PAN has a conceptual draft on women political position in its platform. PAN is also a significant political power within the parliament which involved in supporting women representation enhancement by granting quota for women through a political law. PAN ran for 2004 election with more than 30% women candidates as stated in the regulation. However, during the 2004 election, the women candidates elected are far less than 30%. PAN's candidates elected as members of people's representatives in 2004 accounted to 53 persons and only 7 of them are women.
Theories used as a foundation for this thesis were theories of democracy and justice, election and quota system, patriarchy and gender, and recruitment. By using qualitative method based on descriptive technique, the analysis on the problem of women representative enhancement in parliament can be describe clearly by studying the literature resources that discuss women's political role, particularly related to PAN, meetings' transcripts of DPP PAN, and in-depth interview with 15 informants comprised of 9 women and 6 men, whom were also PAN's leaders and women candidates.
This result of this research is that the male dominance and patriarchy's culture are still dominating PAN's leadership. The political will of PAN's political elite was also weak in urging women representative enhancement within the parliament. There was also a gap between the spirit of PAN's foundation and the practice. The most crucial problem in the effort to enhance representation is the low support of party for women candidates, which was caused by the position of the party in deciding the position and district of a candidate.
The theories posed in this thesis imply an accordance to be used to analyze and describe the condition of women representation in PAN. PAN has been proven to be not having a real commitment in enhancing women representation within the parliament."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22044
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>