Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M. Dian Akbar
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peta kognitif pemilih terhadap pembentukan identifikasi partai di kalangan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penelitian mengenai perilaku pemilih di Indonesia sendiri tergolong jarang dilakukan. Fokus dari penelitian ini terletak pada isu politik yang digunakan oleh kandidat PKS di Pilkada Banten. Adapun yang dimaksud dengan isu politik adalah visi, misi dan jargon yang digunakan oleh kandidat PKS. Peta kognitif mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Bone dan Ranney (1963) yang terdiri dari persepsi, konseptualisasi, dan keterlibatan. Sedangkan untuk identifikasi partai adalah kedekatan seseorang dengan partai politik. Penelitian ini dibatasi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini didasarkan pada fenomena PKS pada pemilu 2004 yang berhasil mendulang suara cukup tinggi dan memenangkan pemilu legislatif di Jakarta. Selain itu, kemenangan PKS pada beberapa Pilkada juga menjadi alasan pengambilan PKS sebagai batasan penelitian Subjek penelitian ini adalah simpatisan PKS yang berdomisili di Banten. Konsep simpatisan dibatasi dengan menggunakan teori struktur psikologis partisanship yang dikemukakan oleh Greene (1999). Simpatisan dalam hal ini dibatasi dengan afek positif dan negatif yang dimiliki responden terhadap PKS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah berjalan, peneliti menyimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh persepsi isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS, (2) terdapat pengaruh konseptualisasi isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS, (3) tidak terdapat pengaruh keterlibatan isu politik terhadap pembentukan identifikasi partai simpatisan PKS. Di antara ketiga variabel bebas, variabel persepsi merupakan variabel yang paling besar mempengaruhi pembentukan identifikasi partai.

This research aimed to examine the influence of the voter`s cognitive map to the formation of the identification of the party in the sympathizer's of PKS. The research about the behavior of the voter`s in Indonesia personally was limited. The research focus on political issues that was used by the PKS candidate in Banten governor election. Political issues refer to the point of view, the mission and the slogan that were used by the candidate of PKS. The concept of cognitive map raised by Bone and Ranney (1963) they propose that cognitive map of the perception, conceptualization, and the involvement. Whereas for the party identification refer to emotional attachment to the political party. This research focus to the PKS (Partai Keadilan Sejahtera). As in the 2004 election, PKS succeeded in getting high enough voter`s and won the legislative general election in Jakarta. Moreover, the PKS achievement in several local governor election also became the reason for conducting this research. The participant of this research was the PKS sympathizer`s that was domiciled at Banten. The sympathizer was defined using the theory of the psychological structure partisanship raised by Greene (1999). The sympathizer was restricted to those PKS sympathizer`s who have positive affect and negative affect. Results of the research found that that (1) there is an influence of the perception to political issues on forming party identification between the PKS sympathizer`s, (2) there is an influence of the conceptualization to political issues on forming party identification of the PKS sympathizer`s, (3) there is no influence of the involvement to political issues on forming party identification of the PKS sympathizer`s. Among of the three independent variables, the perception variable has the highest influence on forming party identification."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"dalam sastra sebuah novel adalah suatu ketegangan antara kenyataan dan rekaan. begitu pula novel titik balik kesunyian karya Ilham Zoebazary. peristiwa nyata yang terjadi pasca-kemerdekaan,orde lama,orde baru, meliputi periode tahun 1948-1970 an ini membentang sepanjang cerita. novel ini menarik dikaji karena novel ini mampu menukilkan refleksi sejarah di Indonesia pada tahunnya. penelitian ini mendeskripsikan sejarah di Indonesia yang terefleksikan dalam novel Titik Balik Kesunyian (TBK) berikut nilai-nilai sosial-politik yang terdapat dalam novel tersebut meliputi nilai kelaurga, masyarakat, cinta kasih, dan sosial-politik novel Titik Balik Kesunyian karya Ilham Zoebazary merupakan novel berlatar depan peristiwa G 30 September 1965. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra dan menggunakan teori mimetik."
310 Bebasan 3:1 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Kompas , 2001
321.802 MAS
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Anastasia Soeryadinata
"Informasi dan teknologi komunikasi seringkali dianggap sebagai faktor pendorong terjadinya globalisasi, Internet merupakan salah satu bukti kongkrit dari fenomena ini. Internet menjadi bentuk teknologi informasi yang sangat modern, pesat perkembangannya, tersebar secara luas, dan signifikan. Namun dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet, teryata internet juga membawa berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah mengganggu stabilitas sosial dan politik. Dan sebagaimana negara di belahan dunia lainnya, perkembangan internet di Cina Juga sangatlah pesat. Cina mengalami apa yang dinamakan paradoks modern. Di satu sisi pemerintah memahami bahwa teknologi informasi adalah mesin menuju ekonomi global, sehingga pertumbuhan ekonomi Cina akan sangat tergantung dengan upaya untuk mengintegrasikan Cins dengan Infrastruktur informasi global. Namun di satu sisi, berbagai peristiwa telah membuktikan bahwa internet berkembang menjadi sarana komunikasi bagi kelompok oposisi yang menentang pemerintah, salah satu contoh kongkritnya adalah Falingong Bahkan berbagai kelompok pendukung hak asasi manusia, baik dalam peristiwa Tiananmen maupun Tibet, seringkali memanfaatkan media internet ini untuk menyebarluaskan ide-ide mereka dan menjaring massa dan dukungan. Yang menarik, seolah mengesampingkan berbagai dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik, pemerintah Cina pada saat bersamaan mendorong masyarakatnya untuk memanfaatkan internet dan mendorong penggunaan internet di semua sektor kehidupan, khususnya ekonomi. Pemerintah secara proaktif berinisiatif mengembangkan infrastruktur internet, meskipun dengan biaya yang tidak sedikit. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa pemerintah Cina mengambil kebijakan yang mendorong pengembangan intermet di Cina? Apakah faktor-faktor yang melatarbelakanginya? Fenomena ini tentunya sangat menarik dibahas dalam kajian hubungan internasional. Karena sebagai negara yang memiliki karakteristik yang sangat khas, fenomena internet menjadi sebuah kasus yang dapat menggambarkan reaksi pemerintah Cina terhadap sistem internasional secara keseluruhan. Alat untuk menganalisa adalah beberapa kerangka pemikiran yang diantaranya pemikiran tentang pentingnya informasi dalam kepentingan ekonomi, pemikiran Peter F Drunken dalam teori ckonomi baru, pemikiran tentang e-commerce, pemikiran dari Michael Foucault yang mengembangkan ide Jeremy Bentham tentang panoptikon, dan pemikiran fungsi kontrol yang dikemukakan olch Lawrence Lessig Adapun faktor yang meriyebabkan pemerintah Cina mendorong pengembangan internet dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, perkembangan infrastruktur teknologi informasi sebagai infrastruktur internet, akan mendorong kompetituf dan pendapatan ekonomi yang lebih baik bagi perekonomian Cina. Kedua, bahwa justru dengan mendukung penggunaan internet tersebut, pemerintah Cina dapat menerapkan kontrol yang lebih luas sesuai dengan konsep panoptikon yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Kontrol ini dapat dilihat dalam hukum dan peraturan yang dijalankan, arsitektur yang dibentuk, norma sosial yang berkembang, dan mekanisme pasar yang ada. Kedua elenmen ini saling mempengaruhi dan tarik menarik satu dengan lainnya. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi membutuhkan modemisasi teknologi Informasi. Namun disisi lain modernisasi teknologi ini berpotensi untuk mengesampingkan kontrol politik. Oleh karena itu pemerintah Cina kemudian justru menggunakan internet sebagai media dan sarana untuk mengontrol masyarakat pengguna internet di Cina.

Information and communication technology is often considered a driving factor for globalization, the Internet is one concrete proof of this phenomenon. The internet is a very modern form of information technology, rapidly developing, widely spread and significant. However, behind the various conveniences offered by the internet, it turns out that the internet also brings various negative impacts. One of them is disrupting social and political stability. And like countries in other parts of the world, internet development in China is also very rapid. China is experiencing what is called a modern paradox. On the one hand, the government understands that information technology is the engine for the global economy, so China's economic growth will depend heavily on efforts to integrate China with the global information infrastructure. However, on the one hand, various events have proven that the internet has developed into a means of communication for opposition groups opposing the government, one concrete example of which is Falingong In fact, various groups supporting human rights, both in the Tiananmen and Tibet incidents, often use this internet medium to disseminate their ideas and gain mass support. What is interesting, as if to put aside the various negative impacts on social and political stability, the Chinese government at the same time encourages its people to take advantage of the internet and encourages internet use in all sectors of life, especially the economy. The government has proactively taken the initiative to develop internet infrastructure, although at a significant cost. The question then is why did the Chinese government adopt policies that encourage internet development in China? What are the factors behind it? This phenomenon is certainly very interesting to discuss in the study of international relations. Because as a country that has very distinctive characteristics, the internet phenomenon is a case that can illustrate the Chinese government's reaction to the international system as a whole. The tools for analysis are several frameworks of thought, including thoughts about the importance of information in economic interests, Peter F Drunken's thoughts in new economic theory, thoughts about e-commerce, thoughts from Michael Foucault who developed Jeremy Bentham's idea of ​​the panopticon, and the control function thought put forward by Lawrence Lessig. The factors that cause the Chinese government to encourage internet development are influenced by various factors. First, development information technology infrastructure as internet infrastructure, will encourage better competitiveness and economic income for the Chinese economy. Second, that precisely by supporting internet use, the Chinese government can implement broader controls in accordance with the panopticon concept put forward by Jeremy Bentham. This control can be seen in the laws and regulations that are implemented, the architecture that is formed, the social norms that develop, and the existing market mechanisms. These two elements influence each other and attract each other. On the one hand, economic growth requires modernization of information technology. However, on the other hand, this technological modernization has the potential to override political control. Therefore, the Chinese government then actually used the internet as a medium and means to control the internet user community in China.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S10541
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakob Oetama, 1931-
Jakarta : Kompas, 2001
320.959 8 JAK b;320.9598 JAK b (2)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library