Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Anik Farida
Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008
306.842 3 ANI m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Siti Musdah Mulia
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
297.431 7 MUL i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Candani Sutana
"
Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki (mengawini) lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Undang-Undang No.1/1974, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang diatur secara limitatif. Begitu pula dalam lima Hukum Agama yang berlaku di Indonesia. Selain itu, poligami juga mengundang berbagai kontroversi dalam masyarakat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan poligami itu sendiri di dalam UU No.1/1974 dan Hukum Agama, dan memberikan solusi terhadap pandangan keliru ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S21088
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2007
S21303
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Astrid Juni Andriati
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S21083
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Diza Faraskhansa
"
Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan karena ketiadaan izin istri pertama yang dilakukan saat suami yang bersangkutan telah meninggal dunia. Perkawinan poligami boleh dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Penelitian ini merupakan penilitian dengan metode yuridis normatif dan tipologi yang bersifat deskriptif analitis.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum poligami dengan memalsukan identitas istri, bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan yang telah putus ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62768
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andy Kurniawan
"
Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak hasil perkawinan sirri hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, naum Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 KHI menyatakan bahwa yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga adalah ayahnya, sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 diubahlah cara membaca Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimana suami dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila dapat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62778
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library