Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan hak cipla di Indonesia sudah ada sejak lahun 1911 dengan diberlakukannya Oclrooi Wel no. 136. Setelah Indonesia merdeka, kriminalisasi pelanggaran hak cipta dirumuskan dengan UU no. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan UU no. 7 lahun 1987 dan UU no. 12 lahun 1997. Tetapi, dalam implementasi, lidak dapat berjalan sesuai yang dirumuskan. Di antaranya adalah, kekurangmampuan polisi dan PPNS menghadapi maraknya peredaran vcd bajakan film-musik di seluruh Indonesia dan khususnya di Glodok sebagai pasar besar dan sumber peredaran vcd bajakan.Alas dasar alasan tersebul dilakukan penelitian mengenai inkonsislensi implementasi kebijakan hak cipta khususnya vcd bajakan. Tesis ini selanjutnya menjawab pertanyaan lenlang bagaimana benluk dan pola inkonsislensi implemenlasi kebijakan kriminal hak cipla khususnya vcd bajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implemenlasi kebijakan kriminal hak cipta lerhadap lerjadinya inkonsistensi, dengan pengumpulan dala dan informasi perpustakaan, wawancara dan observasi/pengamatan.Kriminalisasi pelanggaran hak cipla sebagaimana dirumuskan dalam UU HC teiah memenuhi tujuh kriteria kriminalisasi perbuatan yang syaratkan George F Cole yaitu memenuhi unsur legality, aclus reus, causation, harm, concurrance, mens rea dan punishment. Dalam implementasi UU HC masih terdapat hal yang tidak dibuat oleh pemerinlah, diantaranya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pendaftar lisensi, sehingga menyulitkan untuk mengelahui siapa pemegang hak atas suatu ciptaan lebih-lebih untuk film dari luar negeri.Kekurangmampuan polisi dan PPNS dalam menindak peredaran vcd bajakan khususnya di Glodok, sesuai dengan teori Turk. (1) Karena resister terorganisir dan canggih, (2) Kekuatan massa pedagang vcd bajakan, (3) Kejahatan vcd bajakan pada kenyataannya tidak dirasakan sebagai kejahalan disebabkan korbannya orang kaya atau perusahaan besar. Bahwa kasus vcd bajakan ternyata,(a) Sebagian besar berdampingan dengan fcasus vcd porno yang dikelahui mudah pembuktiannya dan lebih mendapat dukungan masyarakal dalam penindakannya,(b) Kasus vcd bajakan kurang dirasakan efek neggtfftiya sebagai kejahalan,(c) Terdapal prosedur pembuklian yang sulil dan birokrasi yang rumit menurul kalangan polisi dan jaksa."

"Maritime Piracy has been a serious threat to the international community especially in the SoutheastAsia region. This threat has caused tremendous implications towards the world economy, environment,political stability of the nations involved because 45% of the shipping company passes through theSoutheast Asia. The worrying fact is that these attacks were committed by terrorists as well as traditionalmaritime pirates. This paper examines on the implications of maritime crime in Malaysia and discusseswhether the definition of piracy under the International Law could be applied to these attacks. Thispaper concludes that cooperation between the region’s states and the enhancement of a good securitysystem of one state are needed to combat maritime violence. Thus it is imperative that the internationallaw need to be changed in order to enhance the meaning of piracy and also to include sea terrorism"

"[ABSTRAKStudi ini mempelajari niat membeli produk resmi pada penggemar serta perankegemaran itu sendiri sebagai moderator antara niat membeli produk umum danspesifik (terkait kegemaran), ditengah maraknya pembajakan dan tantanganseperti perbedaan budaya khususnya untuk produk luar. Model TPB (Theory ofPlanned Behavior) yang diajukan Ajzen (1991) digunakan dalam menjelaskankecenderungan tingkah laku ini. Studi dilakukan pada beberapa komunitaspenggemar budaya pop Jepang (anime-manga) lewat kuesioner fisik dan online,menunjukkan TPB dapat menjelaskan niat membeli produk resmi namunkegemaran tidak memoderasi kekuatan hubungan antara niat membeli produkresmi dan umum.ABSTRACTTheory of planned behavior (TPB) model (Ajzen, 1991) was used in present studyto examine the intention to purchase official goods in fans and the role of fan(liking) itself as moderator between intention to buy general and specific goods(related to liking), regardless of digital piracy and challenges in purchasingforeign goods. Research was conducted through paper-and-pencil and onlinequestionnaire to Japanese pop culture fans, especially anime-manga, suggestedthat TPB could explain the intention to purchase official goods but liking failed tomoderate the relationship between general and specific intention to purchaseofficial goods., Theory of planned behavior (TPB) model (Ajzen, 1991) was used in present studyto examine the intention to purchase official goods in fans and the role of fan(liking) itself as moderator between intention to buy general and specific goods(related to liking), regardless of digital piracy and challenges in purchasingforeign goods. Research was conducted through paper-and-pencil and onlinequestionnaire to Japanese pop culture fans, especially anime-manga, suggestedthat TPB could explain the intention to purchase official goods but liking failed tomoderate the relationship between general and specific intention to purchaseofficial goods.]"

"ABSTRAKPembajakan digital telah dianggap sebagai tindakan yang lumrah dan sering terjadi di dalam masyarakat. Terlepas dari sekian banyaknya penelitian yang membahas mengenai pembajakan digital, penelitian dengan perspektif korban masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan perspektif lainnya. Tugas Karya Akhir ini memiliki tujuan untuk meneliti mengenai dampak dan respon yang dimiliki oleh korban pembajakan digital. Dengan menggunakan konsep victim cost, penulis berusaha memahami hal-hal yang dikorbankan oleh seorang content creator hingga kerugian apa yang harus ditanggung oleh mereka. Dilengkapi dengan konsep individual response yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana respon dan reaksi para content creator terhadap pembajakan digital yang dialaminya. Kedua konsep ini digunakan untuk membantah pemahaman umum yang mengatakan bahwa pembajakan digital merupakan kejahatan tanpa korban karena faktanya content creator mengalami kerugian tertentu.

---

ABSTRACT

Digital piracy has been considered as a common thing and commonly practiced in society. Apart from many studies that discuss digital piracy, research with a victim perspective is still less compared to other perspectives. The objective of this study is to examine the impact and response from victims of digital piracy. By using the concept of victim cost, author tries to understand things that are sacrificed by a content creator to what loss must be borne by them. Equipped with the concept of individual response that can be used to find out how their responses and reactions to digital piracy they experience. Both of these concepts are used to refute the general understanding that digital piracy is a victimless crime due to the fact that content creators suffer certain losses."