Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dokter spesialis merupakan hilir dari sistem rujukan berjenjang dan memiliki peranan penting terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Namun ketimpangan sebaran dokter spesialis masih terjadi di Indonesia. Terdapat wilayah dengan rasio dokter spesialis yang melebihi standar, namun masih ada juga kabupaten/kota yang tidak memilliki dokter spesialis. Berbagai studi menyebutkan bahwa karakter wilayah berupa indeks pembangunan manusia, kemiskinan, kepadatan penduduk, indikator kesehatan, kondisi ekonomi dan ketersediaan rumah sakit mempengaruhi jumlah dokter spesialis di suatu wilayah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang berhubungan dengan jumlah dokter spesialis dan berapa besar elastisitas dokter spesialis terhadap pendapatan asli suatu daerah. Rancangan studi ini adalah potong lintang (cross sectional) dengan menggunakan data kurun waktu tahun 2017 yang dikumpulkan dari laporan rutin maupun publikasi resmi lembaga-lembaga BPPSDM, BPS, Kemenkes RI, KARS dan BAN-PT. Analisis multivariat dilakukan dengan negatif binomial untuk mnegatasi masalah overdispersi. Unit penelitian dilakukan pada tingkat kabupaten dan kota.Dari hasil studi ditemukan bahwa 66% dokter spesialis terkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatera. Determinan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap sebaran dokter spesialis adalah indeks pembangunan manusia, kepadatan penduduk, rasio kematian bayi, pendapatan asli daerah, jumlah RS kelas C, jumlah RS kelas D dan regional wilayah menurut tarif INACBG. Dimana rasio kematian bayi merupakan prediktor dominan. Variabel rasio kematian ibu, jumlah RS kelas A, jumlah RS kelas B, banyak nya RS yang terakreditasi, ketersediaan perguruan tinggi yang mengelola fakultas kedokteran di suatu wilayah kabupaten/kota memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah dokter spesialis. Jumlah dokter spesialis bersifat inelastis terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai elastisitas sebesar 0,28. Kebijakan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan sebaran dokter spesialis sebaiknya tidak hanya berfokus pada mengurangi gap jumlah dokter spesialis antar wilayah, akan tetapi harus diikuti dengan strategi jangka panjang terkait penyediaan sarana RS, sarana penunjang lainnya dan kemudahan akses terhadap sarana-sarana tersebut, khusus nya di daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan.

---

Specialist doctors are downstream from atiered referral system and have an important role to the success of health development, but unequality in the distribution of specialist doctors still occur in Indonesia. There is a region with a ratio of specialist doctors that exceeds the standard, but also found districts that do not have specialist doctors. Various studies indicate that the character of the region such as human development index, poverty, population density, health indicator, economic conditions and availability of hospitals affect the number of specialists in that region. This study aims to analyze the determinants associated with the number of specialists and how much elasticity a specialist doctors to the original income of a region. The method of this research is cross section by using data of period year 2017 which collected from routine report and official publication of institutions BPPSDM, BPS, Ministry of Health RI, KARS and BAN-PT. Analysis multivariat used negative binomial has done with software stata 13. Unit analysis was conducted at municipality and district level.The study found that 66% of specialist doctors are concentrated in the islands of Java and Sumatra. Determinants that have significant influence on the distribution of specialist doctors are human development index, population density, infant mortality ratio, local originally income, number of class C hospital, number of class D hospital and region. The maternal mortality ratio, percentage of poor population, the number of class A hospital, the number of class B hospital and the number of accredited hospitals, availability of university with medical faculty in a municipality/district region have no significant influence on the number of specialist doctors. The number of specialists doctor is inelastic to the original income of the region with a value of elasticity is 0.28. Policies to address specialist doctors imbalances should not only focus on reducing the gap in the number of inter-regional specialists, but should be followed by long-term strategies related to the provision of hospital facilities, other supporting facilities and ease of access to these facilities, especially in underdeveloped areas, islands and borders."

"Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan terhadap kompensasi medik dokter di Rumah Sakit PGI Cikini. Faktor·faktor yang diteliti yaitu faktor individu terdiri dari usia, jumlah tanggungan, jenis kelamin status pernikahan dan status kepemilikan rumah; faktor praktik meliputi lama berpraktik dan jumlah tempat praktik; dan faktor organisasi yang terdiri dari manajemen kompensasi dan dukungan pengembangan diri. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data rnenggunakan tabulasi frekuensi sederhana, tabulasi silang, Chi-Square dan korelasi Ranks Spearman's. Hasil analisis deskriptif menunjukkan secara umum dokter cukup puas dengan kompensasi medik yang diterimanya. Berdasarkan uji statistik, sebagian besar faktor Individu tidak memiliki hubungan dengan kepuasan terhadap konpensasi medic, terutama aspek usia, jumlah tanggunagn, jenis kelami, dan status perkawinan. Hanya faktor status kepemilikan rumah yang memiliki hubungan dengan kepuasan terhadap kompensasi medik. Faktor praktik yang terdiri dari lama praktik dan jumlah tempat praktik tidak memiliki hubungan dengan kepuasan terhadap kompensasi medik, Sementara untuk faktor organisasi, manajemen kompensasi memiliki hubungan signifikan dengan kepuasan terhadap kompensasi medic, sedangkan dukungan pengembangan diri tidak memiliki hubungan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pihak manajemen rumah sakit perlu mempertimbangkan faktor kepemilikan rumah dalam upaya meningkatkan kepuasan dokter terhadap kompensasi medic dengan memberikan fasilitas pinjaman lunak untuk pembelian rumah. Selain itu, manajemen kompensasi perlu diperbaiki dengan cara mengimplementasikan sistem kompensasi yang adil dan transparan. Manajemen juga perlu mendenganrkan dan mengadopsi masukan-masukan dari dokter yang konstruktif, dalam rangka memperbaiki syytem kompensasi di rumah sakit."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien gawat darurat yang dinyatakan Dead on Arrival. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter dalam menangani pasien Dead on Arrival. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif dengan tipologi deskriptif. Data yang penulis gunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasien Dead on Arrival berlaku ketentuan hukum tentang pasien gawat darurat. Sehingga, dokter tidak memiliki kewajiban informed consent sebelum melakukan pertolongan, namun tetap harus melakukan pencatatan rekam medis pasien. Rumah sakit bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan gawat darurat, rekam medis, serta atas kesalahan dokter yang dipekerjakannya. Penulis menggunakan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel terkait pasien Dead on Arrival. Majelis Hakim dalam memutus perkara seharusnya dapat mempertimbangkan seluruh pokok permasalahan dan ketentuan hukum terkait secara agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

This thesis discusses the legal responsibilities of physician and hospital towards emergency patients who are declared dead on arrival. Problems in this thesis are the liabilities of physician and hospital in case of errors or omissions done by the physician while dealing with dead on arrival patients. The research method used in this research is normative with descriptive typology. The data in this research are obtained through literature study and interview with relevant experts. The results showed that on dead on arrival patients apply the legal provisions of emergency patients. Thus, physicians do not have informed consent obligation prior to rescuing, but still have to record the treatments given on patient 39 s medical record. The hospital is responsible for the provision of emergency services, administration of medical records, as well as the errors of the physicians they employed. The author uses verdict number 248 Pdt.G 2015 PN. Jkt. Sel related to dead on arrival patient. The Panel of Judges should be able to consider all the issues and related legal provisions in order to make an equitable verdict which achieves justice and legal certainty. "