Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah kenaikan kompensasi berdampak pada kinerja pegawai negeri sipil. Sepuluh hingga dua puluh persen pegawai negeri sipil mencapai kinerja luar biasa, namun pada kenyataannya hal ini berbanding terbalik. Peningkatan kompensasi merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Inefisiensi akan dipengaruhi oleh kenaikan kompensasi tanpa peningkatan kinerja. Namun, keterbatasan penelitian kami adalah kami tidak dapat melakukan estimasi pada tangkat individu. Hal ini dikarenakan informasi kinerja pengawai negeri pada level individu bersifat rahasia dan tidak tersedia untuk umum. Kami hanya dapat melakukan pengamatan dengan merata-ratakan nilai kinerja individu pegawai negeri sipil pada tingkat institusional. Dengan menggunakan pendekatan estimasi two-way panel data estimation, kami menemukan bahwa kenaikan kompensasi rata-rata 1 (satu) juta rupiah memiliki asosiasi positif sebesar 0.758 poin terhadap nilai kinerja individu secara rata-rata. Sedangkan nilai yang sama memiliki asosiasi positif sebesar 0.434 poin terhadap nilai kinerja organisasi yang dicerminkan melalui nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun lemah secara signifikansi statistik. Walaupun dampaknya terhadap individu relatif besar, dampak tersebut belum dapat sepenuhnya meningkatkan kinerja organisasi.

---

This study aims to determine empirically whether an increase in compensation impacts individual government servant's performance. Ten to twenty percent of employees achieve great performance, which serves as the driving force behind this study. Despite the fact that in reality, this is inversely proportional. Increasing in compensation is one of the government's measures to improve civil services performance. Inefficiency will be affected by a compensation raise without an improvement in performance. However, a limitation of our research is that we are unable to see individuals. Because personal information is private and not publicly available, we can only make observations at the institutional level. By using a two-way panel data estimation approach, we found that an increase in compensation of IDR 1 million on average has a positive association of 0.758 points on individual performance values. Meanwhile, the same value has a positive association of 0.434 points on organizational performance, but it is significantly weak. Even though the impact on individuals is relatively large, this impact has not been able to fully improve organizational performance."

"Tunjangan kinerja merupakan hak bagi setiap pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan capaian kinerja pegawai. Tunjangan kinerja termasuk ke dalam belanja pegawai yang menempati urutan ketiga terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah belanja modal dan barang. Adapun jumlah satuan kerja sebanyak 9.104 untuk seluruh Kementerian Negara/Lembaga dengan total 967.724 pegawai, maka diperlukan pengembangan sistem informasi yang handal dan memadai. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memiliki modul tunjangan kinerja yang ada pada aplikasi gaji web, namun masih terdapat beberapa masalah yaitu masih terdapat proses manual dalam pembuatan perhitungan tunjangan kinerja dan belum terdapat pengendalian yang memadai. Penelitian bertujuan untuk melakukan perancangan ulang modul tunjangan kinerja untuk penggunaan sistem secara penuh dan meningkatkan pengendalian dari sisi satuan kerja dan KPPN. Penelitian akan menggunakan metode Matrik Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) dan metode COSO Internal Control – Integrated Framework khususnya komponen Control Activities dengan implementasi segregation of duties dalam pembuatan tunjangan kinerja, dan rekonsiliasi data untuk pengujian tunjangan kinerja, sedangkan untuk perancangan aplikasi menggunakan Famework for The Application of System Thinking (FAST) khususnya untuk empat tahapan awal yaitu scope definition, problem analysis, requirement analysis, dan logical design dengan berbagai penggunaan diagram seperti business process diagram, use case diagram, flowchart, data flow diagram, entity relationship diagram. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya rancangan modul tunjangan kinerja yang memberikan kemudahan bagi user tanpa proses manual, peningkatan pengendalian pada satuan kerja dan KPPN untuk memitigasi risko fraud dan error.

---

Performance allowance is a right for every civil servant which is calculated based on the employee's performance achievements. Performance allowances are included in employee expenditure which ranks third largest in the State Revenue and Expenditure Budget after capital and goods expenditure. As for the number of work units of 9,104 for all State Ministries/Institutions with a total of 967,724 employees, it is necessary to develop a reliable and adequate information system. The Directorate General of Treasury already has a performance allowance module in the web salary application, but there are still several problems, namely there is still a manual process in calculating performance allowances and there is not yet adequate control. The research aims to redesign the performance allowance module for full use of the system and improve control from the work unit and Treasury Office (KPPN) side. The research will use the Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) Matrix method and the COSO Internal Control - Integrated Framework method, especially the Control Activities component with the implementation of segregation of duties in making performance allowances, and data reconciliation for testing performance allowances, while for application design using Famework for The Application of System Thinking (FAST) especially for the four initial stages, namely scope definition, problem analysis, requirements analysis, and logical design with various uses of diagrams such as business process diagrams, use case diagrams, flowcharts, data flow diagrams, entity relationship diagrams . The result of this research is the formation of a performance allowance module design that provides convenience for users without manual processes, increases control in work units and KPPN to mitigate the risk of fraud and error."