Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia jumlah penyandang cacat eukup besar dan menurut survei yang dilakukan oleh Departemen Sosial saat ini jumlahnya rnencapai sekitar 6,8 juta jiwa. Para penyandang cacat tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang nornal seperti kebutuhan akan mobilitas dan jalur khusus untuk penyandang cacat tubub yang menggunakan kursi roda atau tongkat penyangga (Speight dalam Dennis, Wes, Michael, Chigee, 1993). Di Indonesia fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang cacat baru tersedia I persen, walaupun telab ada Undang-Undang Nomor 4 tuhun 1997 tentang Penyandang Cacat namun dalam realisasinya belum terlaksana dengan baik. Budaya Indonesia juga masih belum berpihak pada penyandang cacat terutama pada penyandang tuna daksa. Penyandang tuna daksa dianggap tidak mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan stigma yang masih sangat kuat membuat penyandang tuna daksa semakin termarjinalkan (Utami, 2007). Aksesibilitas yang memadai bagi penyandang tuna daksa serta penerimaan masyarakat yang baik berarti memberikan kesempatan bagi individu untuk dapat lebih mandiri dalam menjalani hidupnya. Hal ini kemudian membuat kualitas hidup penyandang cacat tubuh menjadi lebih baik. Pengukuran kualitas hidup pada penelitian ini menggunakan alat ukur WHOQOL BREF yang dibagikan pada 10 orang partisipan. Dari 10 orang partisipan tersebut kemudian ditentukan 2 orang dan dilakukan wawancara Pemilihan kedua orang tersebut didasarkan pada gambaran kualitas hidup masing-masing partisipan yaitu partisipan yang mempersepsikan kualitas hidupnya baik dan partisipan yang mempersepsikan kualitas hidupnya buruk. Hasii wawancara menggambarkan dinamika, masalah, coping serta hal-hal lain yang mempengaruhi kualitas hidup penyandang tuna daksa.

---

In Indonesia people with disabilities have a large numbers and according to a survey conducted by the Ministry of Social Affairs the current numbers to approximately 6.8 million people. People with disabilities have different needs with a normal person like the need for mobility and a special line for people with disability who use wheelchairs or crutches (Speight on Dennis, Wes, Michael, Chigee, 1993). In Indonesia, public fucilities accessible for people with disabilities only available 1 percent, although there are Regulation No. 4 of 1997 on Persons with Disabilities, but in reality there has not implemented properly. Indonesian culture is still has leak supper! about people with disabilities, especially in the body. Disabilities body is considered incapable of contributing to society and stigma against people with disability is still very strong which makes more and more disabled people marginalized (Utami, 2007). Adequate accessibility for the physically disabled as well as good community acceptance means providing opportunities for individuals to be more independent in living his life. This then makes quality of life of persons with disabilities become better. Measurement of quality of life in this study using a measuring instrument WHOQOL·BREF which is distributed to the 10 participants. Of those 10 participants then they were determined only 2 people were interviewed. The selection of both person based on the picture quality of life of each participant who perceive the quality of life better and participants who perceive poor quality of life. The interviews describe the dynamics, problems, coping and other things that affect the quality of life for people with disability."

"Salah satu upaya pemenuhan hak kelompok rentan dalam layanan transportasi publik ialah merealisasikan pelayanan publik yang baik dan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya seperti belum meratanya penyediaan fasilitas ramah bagi kelompok rentan di semua stasiun, minimnya penegakan aturan pada layanan khusus kelompok rentan, pelayanan afirmatif belum tepat sasaran, serta hambatan dalam mengakses sarana maupun prasarana stasiun untuk kelompok rentan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan PT. KCI dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan di kereta commuter line Jabodetabek. PT. KCI sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang transportasi berkewajiban untuk memenuhi layanan yang adil dan non-diskriminatif bagi seluruh pengguna. Penelitian ini menggunakan teori kesiapan perubahan dari Holt dengan 4 (empat) dimensi kesiapan perubahan yaitu dimensi ketepatan, dimensi kemampuan, dimensi dukungan manajemen, dimensi manfaat bagi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dengan menggunakan software DiscourseNetwork Analyzer, penelitian ini menganalisa data hasil wawancara mendalam dengan 11 (sebelas) informan yang mewakili penyelenggara pelayanan dan pengguna pelayanan. Hasil penelitian menemukan bahwa 20 (dua puluh) dari 25 (dua puluh lima) indikator yang ada pada setiap dimensi yang digunakan sudah terpenuhi. Secara umum dapat terlihat bahwa kesiapan PT. KCI dalam penyediaan layanan prioritas bagikelompok rentan telah terpenuhi dan siap dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan. Namun memang kelompok rentan masih mengaku mengalamihambatan dalam mengakses layanan, infrastruktur yang tidak merata, serta pemenuhan akan kebutuhan khusus dalam layanan transportasi. Untuk itu, evaluasi kesiapan institusi dan pemerataan pelayanan sangat diperlukan.

---

One of the efforts to fulfill the rights of vulnerable groups in public transportation services is to realize good and optimal public services following constitution number 25/2009 concerning public services. However, there are still many obstacles in their implementation such as the unequal provision of friendly facilities for vulnerable groups at all stations, the lack of enforcement of special services for vulnerable groups, affirmative services that have not been on target, and obstacles in accessing station facilities and infrastructure for vulnerable groups. This study aims to determine the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups on the Jabodetabek commuter line. PT. KCI as a public service provider in the transportation

sector is obliged to fulfill fair and non-discriminatory services for all users. This study

uses the theory of change readiness (Holt, 2007) with 4 (four) dimensions of change readiness, namely dimensions of accuracy, dimensions of ability, dimensions of management support, dimensions of benefits for individuals. This study uses a postpositive approach and includes descriptive research. By using Discourse Network Analyzer software, this study analyzes data from in-depth interviews with 11 (eleven) informants who represent service providers and service users. The results of the study found that 20 (twenty) of the 25 (twenty-five) indicators in each dimension used had been met. In general, it can be seen that the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups has been fulfilled and is ready to provide priority services for vulnerable groups. However, the vulnerable groups still claim to experience obstacles in accessing services, uneven infrastructure, and meeting special needs in transportation services. For this reason, evaluation of institutional readiness and service distribution is needed."

"Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl adalah mengenaikasus perkosaan yang melibatkan korban seorangperempuan tuna rungu berinisial SW. Berdasarkansalinan putusan, SW tidak mendapatkan penerjemahselama proses persidangan. Dari beberapa permasalahanyang ditemui, penelitian ini mengulas tiga rumusanmasalah. Pertama, apakah kerugian dari hasil peradilanyang diterima SW terkait akses atas keadilan? Kedua,bagaimanakah perlakuan yang seharusnya diterapkanbagi korban difabel seperti SW? Ketiga, apa yangharus dilakukan negara untuk menjamin prosesperadilan affirmative bagi kaum difabel? Penelitianini menggunakan metode penelitian kualitatif dengandata sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitianmemberikan beberapa kesimpulan. Pertama, tanpaadanya penerjemah atau bahkan pendamping, kerugianberkaitan hak akses atas keadilan yang dialami SWmenyebabkan korban tidak bisa memanfaatkan jaminankeuntungan formil dari ketentuan Pasal 98 ayat (1)KUHAP. Kedua, perlakuan khusus dalam proses peradilanyang dibutuhkan difabel adalah proses affirmative.Proses ini bertujuan menghilangkan diskriminasi bagikaum difabel. Ketiga, dalam merealisasikan jaminanperlakuan affirmative bagi kaum difabel, harus terdapatrevisi terhadap peraturan hukum terkait dan penajamanwawasan penegak hukum mengenai isu difabilitas."