Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah membuat kebijakan penurunan subsidi BBM karena subsidi BBM telah menjadi beban berat bagi APBN, dinilai tidak tepat sasaran, dan merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penurunan subsidi BBM dengan pemberian kompensasi berupa cash transfer dan non-cash transfer terhadap perekonomian, distribusi pendapatan rumah tangga, dan tingkat emisi CO2. Penelitian ini menggunakan SNSE Indonesia tahun 2008 sebagai alat analisisnya. Hasil simulasi penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi berupa pemberian cash transfer berdampak lebih baik terhadap perbaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga Indonesia dibanding dengan kompensasi non-cash transfer. Sedangkan hasil simulasi kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi non-cash transfer menunjukkan bahwa kompensasi yang dialokasikan pada sektor yang terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor angkutan darat) berdampak lebih baik dibanding pengalokasian pada sektor yang tidak terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor konstruksi), baik dalam nilai perubahan PDB, total pendapatan rumah tangga, maupun perbaikan ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun alokasi kompensasi pada sektor angkutan darat berdampak pada peningkatan jumlah emisi CO2. Sementara itu, jika dilakukan kebijakan penurunan subsidi BBM satu jenis tertentu dengan tetap memberikan subsidi untuk dua jenis BBM lainnya, maka penurunan subsidi BBM jenis solar dinilai lebih efektif untuk menurunkan tingkat emisi CO2 dan menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan.

---

ABSTRACT

Fuel subsidides create a heavy burden for state budget, not effective as poor social protection and creating environmental problem. Fuel subsidies which are not well targeted tend to widen income distribution gap. This study aims to analyze the impact of fuel subsidies removal and cash transfer policies to Indonesian economy, household income distribution, and the level of CO2 emission. This study using Social Accounting Matrix Indonesia for the year of 2008 as a tool of analysis. As the results, fuel subsidy removal decreases income distribution inequality and GDP. Overall, fuel subsidy removal decreases CO2 emission, except for fuel compensation allocated in land transportation which increases the CO2 emission. This study also found that cash transfer as compensation gives better effect to the household income distribution compared with non-cash transfer compensation. Another finding was that subsidy removal with sector targeted policy gives better impact for the sector which had direct relation to the fuel subsidy sector than the sector indirect related. This study also identifies that the impact of the certain types of fuel subsidy removal differ each other. The subsidy removal for diesel affects on decreases of income distribution inequality and CO2 emission better than gasoline and kerosene subsidy removal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama permasalahan kualitas data pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) sebagai sumber data primer yang digunakan dalam penyusunan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) khususnya transaksi jasa. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kualitas data pelaporan LLD memiliki permasalahan pada syarat kualitas data yaitu akurasi. Akar masalah dari kualitas data pelaporan LLD berasal dari sisi internal dan eksternal Bank Indonesia. Akar masalah dari sisi internal Bank Indonesia yaitu, Sandi Tujuan Transaksi (STT) kompleks, perkembangan transaksi jasa, dan pemeriksaan akurasi data secara manual. Sedangkan akar masalah dari sisi eksternal Bank Indonesia adalah mutasi rutin pegawai frontliner bank pelapor dan minimnya sosialisasi yang dilakukan Kantor Pusat (KP) bank pelapor. Untuk mengatasi akar masalah tersebut beberapa strategi yang direkomendasikan untuk dijalankan adalah penyesuaian pada daftar STT, sosialisasi dan pelatihan kepada Account Officer LLD, penyusunan tools otomasi pemeriksaan akurasi data, penyusunan e-learning dan handbook pelaporan LLD, serta penambahan kebijakan terkait kewajiban sosialisasi yang dilakukan KP bank pelapor.

---

This study aims to analyze the root causes of data quality problems in Foreign Exchange Reporting (LLD) as the primary data source used in the preparation of the Indonesian Balance of Payments (NPI), especially in service transactions. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection was carried out through interviews, observation, and document analysis. The results of the study concluded that the data quality problem of LLD reporting was data accuracy. The root causes of the data quality problem of LLD reporting come from both the internal and external sides of Bank Indonesia. The root causes from the internal side of Bank Indonesia are complex transaction purpose codes (STT), understanding of LLD’s Account Officers related to the development of service transactions, and manual data accuracy checks. While the root causes of the data quality problem from the external side of Bank Indonesia is the routine mutation of frontliner employees of the reporting bank and the lack of training conducted by the Head Office of the reporting bank. To address the root of the problem, several strategies are recommended to be implemented, namely adjustments to the STT list, training to LLD Account Officers, preparation of automated data accuracy check tools, preparation of e-learning and handbook about LLD reporting, as well as additional policies related to training obligations by Head Office of the reporting bank."

"Tesis ini membahas mengenai status dan kedudukan debitor yang sudah memperoleh akta perdamaian melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga terhadap dilaporkannya debitor atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana termuat dalam ketentuan yang ditentukan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sangkaan sudah menipu salah seorang kreditor untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagai investasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus dengan menelaah putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta laporan dugaan tindak pidana penipuan Nomor LP-B/21/RES1.11/2021/RESKRIM/SPKT dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian silogisme. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ditetapkannya debitor menjadi tersangka merupakan suatu kesalahan penerapan hukum, karena diantara mereka yaitu debitor dan kreditor sudah terdapat suatu perjanjian baru yang memuat ketentuan mengenai utang piutang diantara mereka sehingga terjalin suatu hubungan hukum yang baru juga mengenai utang piutang serta kedudukan hukum yang baru, dan oleh karenanya tidak ada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan, dan oleh karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka ditetapkannya debitor sebagai tersangka tidaklah tepat untuk dilakukan. Selain itu dengan adanya akta perdamaian yang merupakan perjanjian maka hal tersebut merupakan kompetensi hukum perdata bukan merupakan kompetensi hukum pidana.

---

This thesis discusses the status and position of debtors who have obtained a deed of peace through the Debt Payment Obligation Postponement process in the Commercial Court against the reporting of debtors for alleged criminal acts of fraud as contained in the provisions specified in Article 378 of the Criminal Code with the suspicion of having deceived one of the creditors to spend some money as an investment. To answer these problems, this research uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach by examining decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. as well as a report on the alleged crime of fraud Number LP-B/21/RES1.11/2021/RESKRIM/SPKT using secondary data with a syllogism research typology. In this study it was found that the results of the study revealed that the determination of the debtor as a suspect was a misapplication of the law, because between them, namely the debtor and the creditor, there was a new agreement containing provisions regarding the debt and credit between them so that a new legal relationship was established regarding debt and credit as well as a new legal position, and therefore there was no fulfillment of the elements of the crime of fraud, and because the elements of the crime were not fulfilled, the determination of the debtor as a suspect was not appropriate. In addition, with the existence of a deed of peace which is an agreement, it is the competence of civil law, not the competence of criminal law."

"Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang efisien dan cepat di era digital, Bank Indonesia mengembangkan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST). BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat dengan menggunakan berbagai kanal dan instrumen pembayaran. BI-FAST menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat. Namun, sebagai infrastruktur baru, tentunya BI-FAST tidak lepas dari suatu risiko yang dapat timbul dalam penyelenggaraannya. Maka, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana risiko yang dapat timbul dalam penyelenggaraan BI-FAST dan upaya pengendaliannya, serta bagaimana Bank Indonesia memberikan perlindungan bagi nasabah sebagai pengguna BI-FAST. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: 1) Risiko yang berpotensi timbul meliputi risiko operasional berupa gangguan sistem BI-FAST di sisi Bank Indonesia maupun peserta, risiko terjadinya fraud, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BI-FAST, dan risiko peserta tidak dapat memproses transaksi nasabah. Bagi Bank Indonesia, terdapat risiko reputasi dan risiko hukum. Terhadap setiap risiko tersebut, telah dilakukan upaya pengendalian yang memadai; 2) Bank Indonesia memberikan perlindungan kepada nasabah melalui perannya sebagai regulator dan pengawas. Sebagai regulator, Bank Indonesia menerbitkan PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, PBI Sistem Pembayaran, PBI Penyelenggara Infrastruktur, dan PADG BI-FAST yang mengikat penyelenggaraan BI-FAST. Bank Indonesia juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan tersebut. Sebagai pengawas, Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko dan berbasis market conduct terhadap peserta, serta pemantauan kepatuhan peserta terhadap ketentuan PADG BI-FAST secara offsite dan onsite. Di samping itu, Bank Indonesia juga melakukan pemantauan terhadap infrastruktur BI-FAST itu sendiri.

---

To answer the public's need for an efficient and fast fund transfer services in the digital era, Bank Indonesia developed Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST). BI-FAST is a payment system infrastructure that can facilitate real-time, safe, efficient, and continuously available retail payments using various payment channels and instruments. BI-FAST offers various benefits to society. However, as a new infrastructure, of course, BI-FAST certainly cannot be separated from risks that may arise in its implementation. Thus, the main issues discussed in this study are how are the risks that may arise in the implementation of BI-FAST and the control measures which are taken, as well as how Bank Indonesia provides protection for customers as BI-FAST users. The research method in this thesis is normative juridical with a descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature studies and interviews. The results of this study conclude that: 1) Risks that may arise include operational risks in the form of disruptions to the BI-FAST system on the side of Bank Indonesia and participants, fraud risks, risk of money laundering and terrorism financing through BI-FAST, and risk of participants not being able to process customer transactions. As for Bank Indonesia, there are reputational risks and legal risks. For each of these risks, adequate control measures have been taken; 2) Bank Indonesia provides protection to customers through it’s role as a regulator and supervisor. As a regulator, Bank Indonesia issues Bank Indonesia Regulation on Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation on Payment System, Bank Indonesia Regulation on Payment System Infrastructure Operator, and Board of Governors Regulation on BI-FAST which are the basis for BI-FAST operation. Bank Indonesia also imposed administrative sanctions for violations towards those regulations. As a supervisor, Bank Indonesia carries out risk-based and market conduct-based supervision towards participants, as well as monitoring the compliance of participants through offsite and onsite supervision. In addition, Bank Indonesia also monitors the BI-FAST infrastructure itself."

"Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan moneter dalam satu dekade terakhir. Namun indikator kesehatan belum menunjukkan perbaikan seperti angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang jauh di atas target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kesehatan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kesejahteraan manusia. Namun, tidak ada angka pasti untuk menangkap kemiskinan dalam dimensi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini mencoba mengukur kemiskinan dimensi kesehatan dengan membangun indeks kemiskinan dimensi kesehatan antar provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode Alkire-Foster. Penelitian ini juga menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menganalisis perbedaan spasial antar provinsi. Selain itu, penelitian ini menguji korelasi antara probabilitas peluang sebuah rumah tangga untuk mengalami kemiskinan dimensi kesehatan dengan beberapa faktor yang terkait dengannya, seperti karakteristik social ekonomi, perbedaan antar wilayah, dan status penerimaan bantuan bersyarat tunai, yang menggunakan regresi probit. Penelitian ini menemukan bahwa indeks kemiskinan kesehatan Indonesia adalah 0,03 dimana 12,64 persen rumah tangga tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Selain itu, terdapat perbedaan keterjangkauan pelayanan kesehatan antar provinsi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa faktor demografi, faktor sosial ekonomi, variasi wilayah, dan status penerimaan PKH memiliki korelasi dengan peluang sebuah rumah tangga untuk menjadi miskin dalam dimensi kesehatan.

---

Indonesia is successful to reduce monetary poverty over the last decade. However, health indicator does not show improvements like maternal mortality rate and infant mortality rate which are far above SDG’s targets. Health is one of the indicators to reflect human well-being. However, in Indonesia, there are no exact figures to capture health deprivation. This study attempts to measure health deprivation by constructing health poverty index among across provinces in Indonesia using Alkire-Foster method. This study also uses GIS to analyse spatial differences among provinces and examine the correlation between probability to be deprived in health dimension and several factors associated with it using probit regression. This study finds that health poverty index Indonesia is 0.03 which 12.64 per cent of households are deprived to access health services. In addition, there are differences in health service affordability across provinces. This study also confirms that demographic factors, socio-economic factors, regional variations, and beneficiary status of PKH are associated with the chance of a household being health poor."