Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Kristianti Hosiana
"
Tesis ini membahas mengenai pembayaran bunga atas transaksi pinjaman antara Perusahaan X dan anak perusahaan berdasarkan peraturan transfer pricing dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan transfer pricing dan menganalisis penghematan pajak atas transaksi pembayaran bunga antara Perusahaan X dan anak perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi pinjaman tanpa bunga antara Perusahaan X dan anak perusahaan tidak sesuai dengan peraturan transfer pricing yang berlaku ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lengkong, Ronald
"
Adanya perikatan menimbulkan hak bagi kreditur, dan kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan isi perikatan. Akan tetapi, dengah satu dan lain alasan dapat terjadi kreditur menolak pelaksanaan kewajiban dari debitur, hal mana dapat membawa debitur pada keadaan yang tidak pasti dimana debitur dapat terancam kerugian atau terancam tuntutan telah melakukan kelalain. Pembuat undang-undang memberikan jalan keluar dengan menciptakan lembaga hukum Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan (Konsinyasi). Apabila konsinyasi itu sah maka ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21019
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ilma Sulistyani
"
ABSTRAK
Perkembangan sistem pembayaran nontunai di Indonesia tidak didukung dengan infrastruktur yang efisien dan memadai. Hal ini tercermin dari keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas antar instrumen dan kanal pembayaran serta adanya pemrosesan transaksi domestik yang dilakukan di luar negeri sehingga berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Maka dari itu, Bank Indonesia meluncurkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional bertujuan untuk mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada dan mengatur mekanisme teknis, bisnis dan kelembagaan yang menjadi landasan interkoneksi dan interoperabilitas industri sistem pembayaran ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Azri Athirah Puteri Gathmir
"
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada debitor yang tidak dapat memperkirakan kelanjutan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor dapat merestrukturisasi utang-utangnya. Dalam praktiknya, debitor yang awalnya dimohonkan PKPU oleh kreditornya dapat juga dipailitkan. Kepailitan yang dialami debitor ini tidak sesuai dengan tujuan awal PKPU, yakni untuk memberikan kesempatan kepada debitor dalam melanjutkan usahanya. Awalnya, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sarah Nurul Azizah
"
Dengan berkembang pesatnya kegiatan perdagangan yang bertambah banyak serta dengan rasio yang lebih besar, maka semakin banyak serta semakin rumit pula permasalahan terkait utang piutang yang muncul pada masyarakat. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan sebagai alat penyelesaian permasalahan utang piutang tersebut agar kreditor dapat memperoleh pembayaran secara adil dan seimbang. Pada dasarnya setiap keputusan perkara kepailitan dapat melahirkan akibat yang merugikan bagi para pelaku bisnis atau debitor, sehingga dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Himarasmi Jyesthaputri Aji
"
Adanya mekanisme penundaan terhadap kewajiban pembayaran utang yang harus dilakukan oleh Debitor, dapat memberikan Debitor waktu untuk melakukan restrukturisasi terhadap utangnya. Pada praktiknya, upaya restrukturisasi utang ini seringkali tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Kreditor PKPU. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena tindakan Debitor yang mengulur-ulur proses beracara, sehingga perkara kepailitan yang sedang terjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan marwah dari UU K-PKPU itu sendiri yang menghendaki terselesaikannya sengketa dengan cepat dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gennaro Muhammad Anugerah Jusuf
"
QR Indonesia Standard (QRIS) adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code yang telah digunakan dan diimplementasikan oleh berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia. QRIS adalah merupakan bagian dari sistem Gerbang Pembayaran Nasional yang lebih luas. Ini telah dilaksanakan melalui PADG 21/18 / PADG / 2019 Bank Indonesia dan juga diatur melalui peraturan Bank Indonesia yaitu PBI 18/40 / PBI / 2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/8 / PBI / 2017 tentang National ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Faisal Rachman
"
Skripsi ini membahas tentang upaya hukum yang dapat diterapkan terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan putusan lain yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang diatur dalam bab 3 undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menggunakan putusan nomor 421 K/Pdt-Sus-Pailit/2013 sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya disediakan suatu mekanisme dalam PKPU Sementara agar ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2000
S22987
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arman Raafi Seiff
"
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis  perkembangan hukum dan proses pengimplementasian Gerbang Pembayaran Nasional dengan memahami sistem pembayaran, Tentu, dengan juga mempelajari para pemangku kepentingan dan prosedur yang ada. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang ruang lingkup gerbang pembayaran terhadap perlindungan nasabah di sektor perbankan, pendekatan komparatif mengenai gerbang pembayaran yang dialami di Amerika Serikat, Cina, Singapura, Malaysia, dan Jepang ditelusuri.
Dengan demikian, penelitian ini akan menyimpulkan bahwa perlu ada keseragaman dan standarisasi yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
