Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Audrey Jenifer Vyatri Kartika
"
Pada PT Pertamina EP tidak dilekatkan pada kewajiban kontraktor untuk melakukan penawaran participating interest kepada BUMD berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dasar-dasar tidak dilekatkannya kewajiban dimaksud berdasarkan kekhususan yang ada pada PT Pertamina EP. Adapun dasar-dasar tersebut yaitu, Wilayah Kerja PT Pertamina EP yang dicakup dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina berbeda dengan pengaturan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29572
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Muhammad Rayhan Gautama
"
ABSTRACT
Dalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participating
interest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untuk
pengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yang
dilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan
sebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajak
penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usaha
hulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. ...
"
2014
S57097
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Diffaryza Zaki Rahman
"
Pada 2005, Bupati Bojonegoro menulis Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005 yang dianggap mengikat PT Asri Dharma Sejahtera untuk bekerja sama dengan PT Surya Energi Raya. Walaupun Surat a quo pada esensinya hanya merupakan surat balasan, Surat a quo dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengikat PT Asri Dharma Sejahtera. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bupati Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan penyetujuan badan usaha ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library