Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perkembangan pelabuhan Pontianak dalam aspek ekonomi dan politik pada tahun 1771 ? 1942. Sultan Syarif Abdurakhman Al Qadrie mendirikan kerajaan Pontianak dan pelabuhan ini pada tahun 1771, yang letaknya di persimpangan antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Sejak saat itulah pelabuhan ini menjadi ramai dikunjungi baik oleh para pedagang nusantara maupun pedagang asing. Perdagangan yang semakin ramai membuat pihak kerajaan ingin memperluas kekuasan ke seluruh Kalimantan Barat. Untuk memperluas kekuasaan tersebut, Kerajaan Pontianak mulai menaklukan Kerajaan Sanggau, Kerajaan Mempawah, Kerajaan Sambas, dan Kerajaan Sukadan. Usaha inipun berhasil karena Kerajaan Pontianak mendapat bantuan dari VOC yang sudah melakukan kontrak politik dengan pihak kerajaan pada tahun 1779. Kontrak politik tersebut membuat VOC ikut campur dalam aktifitas kerajaan baik dalam segi politik, ekonomi, maupun sosial. Pada abad ke-19 hingga abad ke-20, pelabuhan Pontianak mengalami perkembangan perdagangan dan pelayaran yang sangat pesat. Berkembangnya pelabuhan Pontianak, menjadikan pelabuhan Pontianak sebagai pusat kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kalimantan Barat.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about the development of Pontianak Port in economy and political aspect in 1771-1942. Sultan Syarif Abdurakhman Al Qadrie established The Kingdom of Pontianak and the port in 1771, which located on the intersection between Kapuas River and Landak River. Since then, the port became busy by the economical activity and visited not only by traders from Nusantara but also from other countries. The growth of trade and other economic activities led the Kingdom to spread its influence on the entire of West Kalimantan. To spread its influence, Pontianak Kingdom started to conquered kingdoms surround it, Sanggau, Mempawah, Sambas, and Sukadan. This effort was successful with helped by VOC which already had a politic contract with the Kingdom in 1779. That politic contract made VOC more or less interfered the Kingdom?s politics, economic, and social. In 19th until 20th century, Pontianak port had a significance growth. This growth, made Pontianak port became the entrepot in West kalimantan. "

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap dampak kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pengaturan dan Pengelolaan Kewenangan di Bidang Perhubungan Laut di kabupaten/kota Cilegon.Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah:1) Ketidaksamaan persepsi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.2) Adanya Peraturan yang tidak sejalan atau bertentangan antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan Peraturan pelaksanaannya.3) Khusus di bidang perhubungan laut lahirnya PP 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang materinya tidak sejalan dengan jiwa UU No. 22 Tahun 1999,4) Lahirnya Peraturan Daerah No. I Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang ditetapkan pemerintah kota Cilegon yang materinya bertentangan dengan PP 69 Tahun 2001.Analisis Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Pelaksanaanya di bidang Perhubungan Laut Pada Pemerintah Kota Cilegon diangkat 6 (enam) hal pokok, yakni Desentralisasi dan otonomi Daerah. Kewenangan Pemerintah Desentralisasi di Bidang Perhubungan laut, Aspek Kepelabuhanan. Aspek Keselamatan Pelayaran. Aspek Lalu Lintas dan. Angkutan Laut. Hubungan Kebijakan Otonomi Daerah dengan Ketahanan Nasional.Hasil Penelitian menemukan:1) Pelabuhan laut merupakan potensi yang membedakan secara signifikan Kota Cilegon dengan daerah lainnya di Indonesia,2) Masalah krusial ketidaksinkronan antara Perda dengan PP adalah pengertian pelabuhan khusus, pengelompokan pelabuhan, pengelolaan kepelabuhanan,3) Secara rill di wilayab Kota Cilegon tetjadi perebutan kewenangan pengelolaan wilayah Kepelabuhanan antara PT Pelindo dengan Pemda Cilegon , sebagai akibat adanya dualisme Peraturan di bidang Kepelabuhan yang menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum,4) Pelabuhan sebagai pusat pengembangan mempunyai multiplier efek yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan pertumbuhan di Kota Cilegon,5) Sikap yang masih sentralistik dari Pemeritah Pusat,6) Sistem legislasi kepelabuhan harus disempurnakan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dan pada otonomi daerah serta ketentuanketentuan dan konvensi internasional.Kebijakan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada Pemda, tetapi dalam pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian karena masih banyak ketentuan yang bertentangan dengan jiwa dan maksud dan pada otonomi daerah.Pelabuhan Laut memegang peranan yang penting dalam menunjang perekonomian daerah dan perekonomian nasional, karena pelabuhan merupakan tempat mobilitas penduduk dan distribusi barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pemda diharapkan dengan kebijakan otonomi daerah dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Begitu pula pengelolaan pelabuhan di Kota Cilegon supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industri dan mengurangi pengangguran.Untuk menunjang Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional, semua ketentuan yang mengatur mengenai Kepelabuhanan, agar disempurnakan sesuai dengan jiwa Otonomi Daerah.This research is an, valuation on the impact of Regional Autonomy policy on port authority management and maritime regulations in the regency/city of Cilegon.

The focal point of the thesis is:

1) Different perceptions of regional autonomy implementation between the central/provincial government and the regiona4lmunicipal government;

2) Contradictory regulations between Law No 22 Year 1999 and its lower implementing regulations;

3) Particularly in the field of maritime, the Government Regulation No 69 Year 2001 on the port management in which the content is contradicting with the spirit Law No 22 Year 1999;

4) The Regional Regulation No I Year 2001 on port management stipulated by the municipal government of Cilegon City in which the material conflicts with the Government Regulation No 69 Year 2001.

The analysis of the decentralization and regional autonomy and their implementation in the field of sea transportation in the municipal government of Cilegon discusses 6 (six) main points: i.e. decentralization and regional autonomy, the authority of decentralized government in the field of sea transportation, the aspect of the port, the safety aspect in sailing, the aspect of traffic and sea transportation, the relationship between the regional autonomy policy and national defense.

The finding of the research shows that:

1) The port has made significant difference between Cilegon City and other cities in Indonesia;

2) The crucial discrepancy between the Regional Regulation and the Government Regulation situates on the perception of particular port, grouping the ports, and port management;

3) In Cilegon City, there are two managerial authorities on port management, between PT Pelindo and Cilegon Municipal Government, as a result of dualistic regulations, which in turn bringing to the inconsistency of laws;

4) The port as the development center has a multiplied effects which greatly influences the economy and growth of Cilegon City;

5) Centralistic attitude of the Central Government;

6) Port legislation system needs to be improved considering the aim and goal of regional autonomy and the international laws and conventions.

The policy on the regional autonomy has given authority to the regional government. However, at the implementing level, there are many aspects that need to be modified/revised due to the many regulatory instruments conflicting with the spirit and aim of the Regional Autonomy.

A seaport plays a very important role in supporting the regional and national economy because it is the place of people mobility and the goods distribution needed by the society. It has been expected that the Regional Government with regional autonomy policy can benefit the resources of the region so that the people welfare can be improved. It has also been expected that the port management in Cilegon City can improve the economic growth, trade, and industry and decrease unemployment.

In order to support the regional and national defense, all legal instruments regulating port management should be revised and adapted with the spirit of regional autonomy. "

"Sebagai negara kepulauan terbesar, peranan transportasi laut di indonesia menjadi sangat penting dan vital. Dalam transportasi laut terdapat dua hal pokok yang saling bergantung satu sama lain, yaitu antara sarana (kapal laut) dan prasarana (fasilitas pelabuhan).Pelabuhan sebagai salah satu hal pokok dalam penyelenggaraan transportasi laut memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang perekonomian nasional dan daerah, karena merupakan tempat peralihan antarmoda transportasi darat dan laut.Pelabuhan memiliki fungsi untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, barang dan keselamatan berlayar. salah satu pelabuhan yang tergolong cukup besar di indonesia adalah pelabuhan Tanjung Priok. Sebagai pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, pelabuhan ini dituntut untuk memberikan pelayanan, utamanya pelayanan bongkar muat kapal yang dapat memuaskan pemilik kapal atau perusahaan pelayaran, beberapa indikdtor pelayanan yang baik adalah kapal tidak harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan pelayanan bongkar muat dan waktu pelayanan bongkar muat yang relatif lehih cepat, terutama di dermaga konvensionl.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif jenis studi kasus, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data teritung berapa lama kapal harus menunggu dari pelabuhan Tanjung Priok sebelum mendapatkan pelayanan bongkar muat, berapa jumlah antrian kapal di pelabuhan tanjung priok dan berapa lama kapal berada dalam sistem antrian adalah metode analisis sistem antrian. Dengan metode ini pula dapat ditentukan langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa.Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelayanan bongkar muat di dermaga konvensional pelabuhan Tanjung Priok dapat dikatakan belum optimal, yaitu dengan rata-rata kedatangan (a.) kapal adalah satu kapal per dua hari dan rata-rata waktu pelayanan nol koma enam ratus tujuh puluh sembilan kapal perhari. dengan kondisi tersebut, kapal harus antri rata-rata selarna dua hari lebih untuk mendapatkan pelayanan.Untuk itu, pelayanan bongkar muat di dermaga konvensional di pelabuhan Tanjung Priok perlu ditingkatkan sehingga kapal tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. hal ini terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dari pemilik kapal atau perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tersebut. semakin lama kapal menunggu maka biaya yang dikeiuarkan semakin besar. biaya tersebut meliputi biaya anak buah kapal (abk), perbekalan, biaya anchorage, biaya tambat dan lain-lain."

"Tesis ini adalah mengidentifikasi persepsi pengguna pelabuhan terhadap pelayanan pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan analisis faktor. Dengan menggunakan dimensi pelayanan Zeitahml-Parasuraman yaitu dimensi reliability, responsiveness, assurance, empaty dan tangible studi akan mencoba mengidentifikasi dimensi mana yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan. Selain dimensi-dimensi yang berpengaruh terhadap pelabuhan, studi ini juga mengidentifikasi atribut (Variabel manifest) dari tiap-tiap dimensi, variabelvariabel apa saja yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan. Dengan menggunakan analisis faktor (Factor Analysis Confirmatory) maka dimensidimensi pelayanan yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan adalah dimensi reliability pelabuhan, dimensi responsiveness dan dimensi tangible.Sementara itu untuk atribut (variabel manifest) yang berpengaruh untuk tiap dimensi pelayanan pelabuhan yaitu dimensi reliability adalah variabel approaching time dan variabel berthing time. Untuk dimensi assurance variabel manifest yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan adalah jaminan keamanan kapal ketika berada di pelabuhan, jaminan keamanan atas hilangnya kapal ketika berada di pelabuhan, dan jaminan atas kehilangan kargo ketika berada di pelabuhan. Untuk dimensi tangible variabl-variabel manifest yang berpengaruh terhadap pelayanan pelabuhan adalah jumlah krane, lapangan penumpukan, dan tata ruang dalam memperlancar alur barang.

---

This thesis is to identify the user perception of Tanjung Priok port service by using factor analysis. By using the services dimension of Zeithmal-Parasuraman namely reliability, responsiveness, assurance, empaty and tangible. Study will try to identify the dimensions which affect the port services. In addition to the dimensions that affect the port, the study also identifies the attribute (manifest variables) of each dimension, any variables that influence the service port. By using factor analysis (Factor Analysis Confirmatory) then the dimensions of service which affect the port is port reliability dimension, dimensions of responsiveness and tangible dimension.Meanwhile, for the attribute (manifest variables) which affect the port for each dimension is the dimension reliability of is approaching time and berthing time variabel . For assurance dimension manifest variables that influence the security services in the port was the ship when in the port, security guarantees for the loss of the ship when in port, and the collateral for the loss of cargo when in port. For tangible dimension variabl manifest variables that impact to port service is the number of crane, container field, and spatial arrangement."

"Kegiatan usaha penyaluran dana pada bank syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Salah satu instrumen pembiayaan yang ada pada bank syariah adalah musyarakah atau penyertaan modal (equity participation) yang diperluas lagi menjadi Musyarakah Mutanaqisah atau decreasing participation yaitu perkongsian yang kepemilikan bersama, dimana semula kepemilikan bank lebih besar dari nasabah lama kelamaan pemilikan bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil. Pembiayaan musyarakah mutanaqisah, oleh kalangan perbankan lebih banyak digunakan untuk produk konsumtif. Tapi bagaimana pada pembiayaan investasi untuk pembangunan pelabuhan, serta dikaitkan dengan keperluan jaminan dalam pembiayaan tersebut. Maka perlu dikaji pembiayaan ini yaitu dalam hal, bagaimana bentuk pembiayaannya, mengapa pada pembiayaan tersebut diperlukan jaminan, serta bagaimanakah pelaksanaan pembiayaannya pada investasi pembangunan pelabuhan tersebut. Untuk mengkajinya, dilakukan metodelogi penelitian berupa deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara tepat sifat kegiatan yang telah dilaksanakan dalam hal ini pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada investasi pembangunan pelabuhan. Bentuk pembiayaan musyarakah mutanaqisah adalah bentuk akad syirkatul al 'inan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat meminta jaminan. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqisah dimulai dengan bank memasukkan modal penyertaan untuk pengadaan suatu barang/asset dengan nasabah, sehingga asset menjadi milik bersama, asset dikelola, hasil dari pengelolaan akan dibagi-hasilkan antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi penyertaan modal. Selanjutnya hak bagi hasil nasabah diberikan seluruhnya kepada bank untuk meningkatkan porsi kepemilikan nasabah sehingga pada akhir masa syirkah, asset dimiliki sepenuhnya oleh nasabah. Diharapkan Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia lebih cepat tanggap dengan perkembangan produk dan jasa yang dibutuhkan pasar perbankan.

---

Fund distribution activity in Syariah bank is carried out in the form of funding. One of funding instruments in syariah bank is equity participation, which is extended more to decreasing participation, which is a together ownership consortium where originally the ownership of the bank is bigger than customer's, then the bank's ownership will decrease and the customer's will increase or could be called as decreasing consortium. Banking subjects will use it more for consumptive product. But now about investment funding for port construction, as we as it, is connected to guarantee necessity in thas funding. So, there are some matters that should be studied such as how the form of the funding, why this funding needs the guarantee, as well as how the implementation of this funding in this Port Construction Investment. To Study this thing, an observation methodology is done in form of descriptive analytical that depicts exactly the characteristics of the activity, In this case, decreasing participation funding in Port Construction Investment. The form of Decreasing Participation funding us is syirkatul al'inan form. In Principle, there is no guarantee in decreasing participation funding, but in order to avoid the occurrence of a deviation, the bank can ask a guarantee. The implementation of decreasing participation of a thing/asset with the customer, so the assets become a together ownership, the assets are managed, results of the management will be divided proportionally between bank and customer according to capital participation ratio. Then, customer's profit-sharing right will be fully given to bank in order to in crease customer's participation ratio, so in the end of participation period, the assets will be the customer's ownership. National Syariah Council and Indonesian Bank hopefully could be more perceptive in product development and service that banking market needs."