Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 55 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Harahap, Basyral Hamidy, 1940-
Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia, 1998
020.622 5 BAS k (1)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Rozikin Daman
Yogyakarta: Guna Media, 2001
297.272 ROZ m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Rudi Aminuddin
"Berdasarkan Pasal 23 UUJN seorang Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan dengan terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah setelah mendapat rekomendasi dari organisasi Notaris. Namum ketentuan tersebut tidak menyebutkan tentang wadah organisasi Notaris mana yang dimaksud. Dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif maka diketahui bahwa parameter organisasi Notaris adalah telah berbadan hukum dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang telah berbadan hukum. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemerintah mengakui keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sehingga diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi tersebut.

Under Article 23 UUJN a Notary can apply a request to move the office by meeting several requirements, one of which is the recommendation of Notary organization. Yet, the provision does not mention about the umbrella organization with rights to publish such recommendations. This study discovers that such organizations are required to have a legal position, thus in Indonesia, the only organization that fits the requirement is Indonesia Notary Public (INI). Based on the fact that the Government acknowledges the existence of Indonesia Notary Public (INI) that is authorized to give such recommendations."
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T29256
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Made Pidarta
Jakarta: Bina Aksara, 1988
371.207 598 MAD m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ayyub Rachmayadi
Depok: Universitas Indonesia, 2006
S23985
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nori Ayufi
"Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bertujuan untuk mengurangi waktu dan biaya dalam proses perdagangan internasional dengan cara mendorong upaya-upaya yang paling efektif dalam proses ekspor-impor. Kendati demikian, belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan mengenai bagaimana TFA mempengaruhi perdagangan environmental goods. Dengan menggunakan data dari tahun 2017 hingga 2021, penelitian ini menggunakan model random effect panel data untuk mengetahui pengaruh TFA terhadap perdagangan environmental goods di negara-negara berkembang dan terbelakang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa TFA berdampak pada perdagangan environmental goods. Hasil tersebut juga terbukti dengan menggunakan metode instrumental variable, analisis subsampel, dan penggunaan standar error yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena upaya negara-negara tersebut untuk menerapkan TFA tidak berhasil memfasilitasi perdagangan environmental goods, atau tingkat komitmen TFA tidak secara akurat mencerminkan implementasi TFA yang sebenarnya di negara tersebut. Namun demikian, variabel kontrol seperti PDB, populasi, dan tingkat industrialisasi berdampak positif dan signifikan terhadap perdagangan environmental goods

The Trade Facilitation Agreement (TFA) of the World Trade Organisation (WTO) aims to reduce the time and cost of international trade by endorsing the most effective approaches for managing goods during cross-border shipments. Despite this goal, no previous study has been done on how TFA affects the trade of environmental goods. Using data from 2017 to 2021, this study uses a random effect panel data model to examine how the TFA affects trade in environmental goods in developing and least-developed countries (LDCs). The outcome demonstrates that there is no evidence that the TFA impacts trade in environmental goods. The result is robust to alternative estimation methods, subsample analysis, and using different standard errors. This might be because the countries' efforts to implement the TFA may not successfully facilitate trade in environmental goods, or the TFA commitment rate may not accurately reflect the countries' actual TFA implementation. However, control variables like GDP, population, and industrialisation level positively and significantly impact trade in environmental goods."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Kemal Adrianto
"Perdagangan internasional adalah salah satu aspek dari kehidupan dimana masyarakat dapat memiliki akses terhadap barang-barang yang pada umumnya susah untuk dijangkau. Untuk mengatur aspek perdagangan internasional, sebuah organisasi diperlukan untuk kepentingan tersebut. World Trade Organization merupakan organisasi yang memiliki fungsi umum sebagai pengatur perdagangan internasional dalam segala aspeknya seperti Langkah-langkah perdagangan, tarif, dan penyelesaian sengketa. Diantara instrumen-instrumen yang dapat dipakai untuk memfasilitasi perdagangan adalah safeguard measure. Safeguard measures memberikan perlindungan terhadap produk yang diimpor dengan jumlah banyak dan dapat menyebabkan atau akan menyebabkan kerugian serius bagi industri domestik negara pengimpor. Regional trade agreements merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih negara untuk tujuan perdagangan yang dapat memberi keuntungan bagi mereka seperti pengurangan tarif impor untuk negara-negara yang masuk dalam perjanjiannya. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti pengaturan safeguard measure seperti yang tertuang dalam aturan World Trade Organization dan aturan dalam regional trade agreements dengan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan yang muncul dalam perbandingan aturan-aturannya, seperti jangka waktu, proses notifikasi, kenaikan tarif terhadap produk impor dan proses investigasi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa peraturan dalam regional trade agreements berbeda dengan aturan dari World Trade Organization karena mereka saling melengkapi dan anggota regional trade agreements merupakan anggota World Trade Organization juga.

International trade takes part of everyday life to receive products that are normally unavailable. To govern the aspect of international trade, an organization was created for the purpose of it. The World Trade Organization acts as the premier organization in regulating international trade in all its aspects such as trade measures, tariffs, and dispute settlement. Instruments used to facilitate trade are trade remedies with one of them being safeguard measures. Safeguard measures provide protection from imported products that are brought in increased amounts and can or will cause serious injury to a country’s domestic industry. Regional trade agreements are an agreement between two or more countries to partake in a trade agreement that liberalizes tariff for the Parties in the agreement. This thesis will delve to the regulation of safeguard measures in accordance with the World Trade Organization rules as well as the regional trade agreements’ provisions via a judicial normative research method. From the research, there are differences that appear when comparing the provisions, such as difference in duration, notification process, tariff increase to products, and investigation procedures. However, this does not necessarily mean that the regulations under regional trade agreements are different than the World Trade Organization rules as they complement each other, and members of the regional trade agreements are members of the World Trade Organization as well.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hasyim Muzadi
Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1999
297.636 HAS m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Saifudin Asrori
"Salah satu upaya dalam membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama adalah mengintensifkan dialog kelembagaan yaitu dialog antar organisasi keagamaan yang diakui pemerintah (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin). Di Jakarta, model dialog kelembagaan dikenal dengan nama Forum Konstultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana peran FKKUB dalam membangun dialog antarumat beragama?, apa strategi dan program FKKUB?, bentuk dukungan yang diterima FKKUB?, serta faktor internal dan ekstenal menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Kajian ini menggunakan kerangka konsep social capital tentang dialog antar organisasi-organisasi keagamaan yang tergabung dalam FKKUB. Social capital merupakan hubungan sosial antarindividu yang membentuk jaringan sosial dan norma saling mempercayai (norms of trust) yang dapat tumbuh dari hubungan tersebut. Putnamm membedakan antara bridging social capital dan bonding social capital. FKKUB bila dilihat keanekaragaman anggotanya merupakan bridging social capital yang dapat melahirkan norma kepercayan bersama (norms of generalised trust) dan dapat mendorong terciptanya keuntungan sosial dan efisiensi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan studi kasus (case study) pada aktivitas FKKUB. Pengalian data dilakukan dengan mengkaji sejarah hubungan antarumat beragama di Indonesia serta beberapa kasus konflik antarumat beragama di Jakarta, sehingga mengetahui peran subjek penelitian. Dalam pengumpulan data, dilakukan tiga strategi yaitu; wawancara mendalam (in-dept interview), Diskusi berkelompok dan Studi dokumen. Dalam wawancara berpedoman pada pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Diskusi berkelompok dilakukan dengan cara mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh FKKUB sedangkan studi dokumen juga dilakukan baik itu pada dokumen yang tercatat seperti dokumen resmi FKKUB, dokumen pribadi, maupun tulisan-tulisan (jurnal, media, laporan penelitian, makalah-makalah) yang dibuat oleh subjek penelitian, dan juga dokumen tervisualisasi seperti fhoto-fhoto, berita acara kegiatan, berbagai sertifikat dan plakat. Sedangakan dalam analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Beberapa temuan dalam penelitian ini antara lain: 1) FKKUB dalam menjalankan perannya berlandaskan pada nilai-nilai agama bagi terciptanya hubungan antarumat beragama yang bersifat dialogis; 2) Keberhasilan dialog dengan model FKKUB, terletak pada hubungan yang saling mempercayai (mutual trust) antaranggota yang sacara bersama-sama dan terbuka membicarakan solusi permasalahan-permasalan keagamaan; 3) Peran Konsultasi dilakukan agar kerjasama antar organisasi-organisasi keagamaan sebagai pendukung keberadaan FKKUB. Peran konsultasi FKKUB dapat dilihat dari upaya mereka dalam melakukan pembangunan wacana kerukunan dalam kehidupan beragam dan Aksi bersama; 4) Peran Komunikasi dilakukan oleh FKKUB untuk mengantisipasi segala permasalahan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat, sehingga terumuskan langkah mengatasi masalah tersebut. Peran komunikasi juga ditujukan pada, terbangunannya kesepahaman antar majelis-majelis agama tentang suatu isu tertentu di Jakarta; 5) Dalam menghadapi konflik antarumat beragama, aktivitas FKKUB dapat diklasifikasikan dalam conflict management (manajemen konflik), yaitu meliputi tindakan pencegahan terhadap meluasnya konflik menjadi kekerasan atau meluasnya konflik ke arah lain; serta 6) penyebaran gagasan multicultural, peran ini dilakukan agar pemahaman ajaran agama di masyarakat mengarah pada pemahaman yang baik dan benar serta komprehensihip. Dari penelitian ini dapat disimpulkan; Pertama, organisasi keagamaan yang diakui pemerintah (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) masih membutuhkan dialog dalam menyelesaikan berbagai konflik antarumat beragama. Organisasi keagamaan yang bersifat bonding sosial capital ternyata mampu memberikan sumbagan pada dialog antarumat beragama. Kedua, keanekaragaman anggota menyulitkan tercapainya fungsi transformatif organisasi. Ketiga, hubungan antarumat beragama telah mengalami sejarah panjang, untuk itu masih dibutuhkan peran semua pihak dalam mensukseskan dialog antarumat beragama di Indonesia.

One?s of social mechanism (model) for interreligious dialogue between religions in Indonesia is intuitional dialogue, where the participants of this model are the body of religious organizations (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) ?formalized by the goverment?. In Jakarta, this model famous with the name of Forum Konstultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Provinsi DKI Jakarta. How FKKUB operate to construction for religious dialogue?, which are the strategy and program of FKKUB? What support received by FKKUB?, how internal and externals factors impact the FKKUB activities? This study uses the concept of social capital of body of religious organization. Social capital refers to connections among individuals?social network and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise form them. Putnam divides social capital to bridging social capital and bonding social capital. FKKUB in which the plural of its members can seen as bridging social capital, which can create of norms of generalized trust and rise virtue and efficiency. This study use qualitative approach which the case study of FKKUB activity. In which to have the perspective for the study, the history of relation between religion in Indonesia and same case conflict in Jakarta including to analysis. There are three step in gathering data; in-dept interview, group discussions and document studies. in-dept interview according to qoustions cunstructed before; group disscussions which following the meetings of FKKUB and document study include: private document, articels (jurnal, media, laporan penelitian, makalah-makalah) write by the subject of study and visualisasi document such photograft, certivicat and plakat. Than analysis data use data reduction, data editing, and take conclutions. These are the result of this study: 1) FKKUB in which opperational they program according to value?s of religions; 2) the efectivity of FKKUB, according in mutual trust among its members; 3) consultatif activity which cooperation which the body of religions; 4) communicacy activity, for antipate the social problems in; 5) the activity of FKKUB can clasify to conflict management and 6) milticultural dessiminations. The conclutions of this study are: fisth, the body of religions (MUI, PGI, KAJ, PHDI, Walubi, Matakin) are needs dialogue to solve the poblems of mis-relations between religions. This organization are bonding sosial capital thus, can contribute to dialogue among religious participant. Second, according to the plurality of FKKUB members transformatif fungtions difficult to gaid. Third, the relation between religion have long history, than need to participate all of us to success of interreligious dialogue in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T22743
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>