Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengaturan penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution-ODR) sudah diterapkan di beberapa negara, namun Indonesia belum memiliki pengaturan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR) di Cina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Secara khusus, skripsi ini menjelaskan mengenai tinjauan umum electronic commerce (e-commerce), keterlibatan UMKM sebagai pelaku usaha dalam e- commerce, mekanisme jual-beli dalam e-commerce menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, pengaturan e-commerce di Indonesia, alasan-alasan Indonesia memerlukan penyelesaian sengketa secara online, dan ketentuan yang perlu diatur Indonesia apabila Indonesia akan membentuk pengaturan penyelesaikan sengketa secara daring (ODR). Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memiliki pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR). Skripsi ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia harus membentuk pengaturan yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR).

---

ABSTRACTOnline dispute resolution regulations have been implemented in several countries but Indonesia does not yet have such regulations. This thesis discusses online dispute resolution (ODR) regulations in China, the United States, and the European Union. In particular, this thesis describes an overview of electronic commerce (e- commerce), the involvement of MSMEs in e-commerce, the mechanism of buying and selling in e-commerce according to the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, e-commerce regulations in Indonesia, reasons Indonesia needs an online dispute resolution regulation, and what provisions need to be regulated by Indonesia if Indonesia will establish an online dispute resolution(ODR) regulation. Based on normative juridical research, using a comparative approach, this thesis concludes that Indonesia needs to have an arrangement on online dispute resolution (ODR). This thesis suggests that the Indonesian Government must create regulation that specifically regulate online dispute resolution (ODR)."

"Perdagangan elektronik merupakan bentuk dari kegiatan bisnis yang berkembang dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia dilihat dari meningkatnya pengguna internet sebesar 8,9% pada tahun 2020. Perdagangan elektronik memiliki beragam bentuk dalam prakteknya, salah satunya adalah bentuk jasa titip online. Jasa titip online pada prinsipnya serupa dengan jual beli online reseller, yakni menjual kembali barang yang dibeli dari produsen yang kemudian dinaikkan harganya. Jasa titip online juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan transaksinya, maka dari itu selama proses transaksi hampir tidak ada pertemuan secara langsung antar kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang dikaji adalah penggunaan chat sebagai klausula baku perjanjian dan sebagai alat bukti dalam mekanisme penyelesaian sengketa secara online. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kepustakaan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan chat dapat dikatakan sebagai klausula baku selama memenuhi ketentuan yang ada dalam Model Law on Electronic Commerce dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 terkait dengan aturan kontrak elektronik. Sementara terkait pembuktian dalam mekanisme penyelesaian sengketa secara online menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tetap mengikuti aturan dan ketentuan dalam hukum acara perdata nasional.

---

Electronic commerce is a business transaction that develop using information and communication technology. The development of e-commerce in Indonesia can be seen from the escalation of internet user’s 8.9% in 2020. E-commerce in practically has various form such as jasa titip online. Jasa titip online is similar as reseller transaction, where the seller gets their goods from the manufacturer then sells at a higher price. Jasa titip online using information and communication technology as a basis to perform their business without requiring face to face meetings between seller and buyer. Based on that explanation writer found problem in the using of electronic chat as a standard clause and as an evidence in online dispute resolution. Writer use library research as a method for doing research from many kind of literature. This research sum up that electronic chat can be used as a standard clause as long as it does not vioate the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 regarding on electronic contract. Meanwhile verification on the evidence in online dispute resolution according to Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 follow the rules of national private law."