Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Nabila Firstia Izzati
"
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh pengawasan Ombudsman ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54857
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nerissa Eka Agustyanti
"
Kebijakan reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi tuntutan global dan mengatasi permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia. Kebijakan reformasi birokrasi nasional terdiri dari delapan area perubahan, salah satunya adalah bidang tatalaksana. Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki inisiatif untuk menjalankan kebijakan reformasi birokrasi tersebut, dalam hal ini kebijakan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan reformasi birokrasi bidang tatalaksana pada Ombudsman, bagaimana dampak dari implementasi kebijakan tersebut ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55165
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Indah Cahyani
"
Tesis ini membahas langkah maju Indonesia sebagai Negara hukum dimulai setelah berakhirnya masa Orde Baru, yaitu masa reformasi, langkah - langkah perbaikan pemerintahan ditindak lanjuti pembenahan berturut ?turut dengan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000, Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2008, dan disahkanya Undang - Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Muatan norma yang lengkap, kemauan politik dari pemerintah dan peran serta masyarakat diharapkan akan memberi kemudahan dalam merealisasikan tujuan yang dicita ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28877
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rio Saputro
"
Efektivitas anggota organisasi dipandang sebagai tolok ukur kesuksesan sebuah organisasi. Ketika anggota organisasi mampu memberikan efektivitas optimalnya bagi organisasi, maka hal tersebut akan berdampak baik bagi berkembangnya organisasi. Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang terbilang baru, menarik perhatian peneliti untuk melihat bagaimana efektivitas anggota organisasinya. Efektivitas bukanlah faktor yang berdiri sendiri namun dia tak lepas dari pengaruh faktor-faktor lain.
Dalam penelitian ini, ingin melihat bagaimana budaya organisasi dan remunerasi memengaruhi efektivitas asisten ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Sarah Aprilia
"
Peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh Ombudsman merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan di aplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ombudsman memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tindakan atas dugaan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ahmad Arif
"
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi dapat terjadi dalam bentuk Penundaan Berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, Penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak layat atau tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
