Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dian Erliya Sari
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah sehubungan dengan kewenangannya membuat akta jual beli (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 99/Pdt.G/ 2013/PN.YK, tertanggal 6 Mei 2014) = The unlawful act in connection with his authority to make sale and purchase deeds an (An Analysys of Yogyakarta District Court Decision Number: 99/Pdt.G/ 2013/PN.YK, dated May 6, 2014)
" Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sedemikian besar, dan luas tanah yang relatif tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan pertanahan. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa, maka mekanisme pemindahan hak atas tanah agar bisa didaftar harus dibuktikan dengan akta PPAT. Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatan tersebut dituntut mematuhi peraturan perundangundangan serta Kode Etik. Mereka harus mengetahui tanggung jawabnya dan menjaga ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44004
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfanisa
Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pembuat akta tanah berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi studi kasus: putusan pengadilan negeri Semarang nomor 156/PIDp.SUS-TPK/2015/PN.SMG = Misuse of authority by official land deed maker under the law on eradication of corruption case study Semarang district court s decision number 156/PID/SUS/TPK/2015/PN/ SMG
" Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Keadaan tersebut membuat Indonesia masih jauh dari kata ldquo;bersih dari korupsi rdquo; menurut penelitian yang dilakukan oleh Transperancy International Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang maupun korporasi, tak terkecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT . PPAT bernama DS telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU PTPK melalui Putusan Pengadilan Negeri Semarang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48705
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Julius C.Barito
Analisis yuridis kewenangan pejabat pembuat akta tanah(PPAT) dalam pembuatan akta jual beli atas tanah hak guna bangunan yang berdiri diatas hak pengelolaan studi kasus: Mangga Dua Court Aparatemen = Legal analysis on the authority of official land deed maker (PPAT) to create the deed of sale on right to built ground which is standing on the management right ground case study: Mangga Dua Court apartment
" Tesis ini membahas mengenai sejauh mana kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus Mangga Dua Court Apartemen, mengingat data yuridis pada Sertipikat Induk Hak Guna Bangunan Nomor 2981/Mangga Dua Selatan mengalami cacat hukum dikarenakan tidak adanya unsur Hak Pengelolaan yang ditampilkan pada Sertipikat. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hal apa yang harus diperhatikan seorang Pejabat Pembuat Akta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28983
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library