Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tamara Hanum Krisna Wirdani
Peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat tanpa persetujuan isteri dikaitkan dengan Undang-Undang No 30 tahun 2004 dan Perubahan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris : studi kasus Mahkamah Agung No. 714/K/Pdt/2002 = Roles and responsibilities of notary deed made without wife approval associated with Law No 30 of 2004 and Amendment act No 2 of 2014 about notary : case study no 714/K/Pdt/2002
" Perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin pisah harta menyebabkan suami bertindak secara sepihak dalam melakukan tindakan hukum sebagai penghadap, diawali dengan membuat surat pengakuan hutang jo akta pembebanan hak tanggungan jo surat perpanjangan waktu pinjaman, dibuat oleh Notaris yang dilakukan penghadap atau suami tanpa persetujuan isterinya dengan menjaminkan tanah dan bangunan yang menjadi harta bersama mereka. Dalam hal ini suami tidak dapat memenuhi kewajiban berhutangnya, menyebabkannya diharuskannya terdapat sita eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43030
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agata Wijaya
Penguatan kedudukan majelis pengawas notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat studi kasus keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor: m.hh 12.hm.07.01 tahun 2015 = Strengthening position of majelis pengawas notaris based on the categorization of its authority in the framework of protection of the community
" Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengawasi Notaris di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang oleh Negara untuk membantu masyarakat dalam hubungan keperdataannya, akan tetapi didalam praktek masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang merugikan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T48830
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Darianne Vertical Aliwarga
Peranan notaris dalam penyelenggaraan undian berhadiah serta pengaturan pungutan pajaknya pada event xyz
" Pelaku usaha mengadakan undian berhadiah untuk menarik minat konsumen dalam rangka penjualan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1954 jo. Permensos RI Nomor 14A/HUK/2006, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial dan melibatkan beberapa pejabat instansi terkait antara lain Notaris. Peran Notaris penting mengingat wewenangnya untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu pelaksanaan undian berhadiah serta membuat berita acara pengundian yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, pihak yang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27426
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ruping Lolo Alias Vince
Peran notaris dalam pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) yang mengandung benturan kepentingan pada PT Central proteinaprima tbk (CPRO)
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27434
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Shinta Marina
Optimalisasi kinerja majelis pengawas notaris sebagai upaya mengurangi pelanggaran-pelkenggaran yang di lakukan notaris (Studi kasus di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
" Tesis ini mengenai kinerja dari Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas kepada Pemerintah untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan yang sangat besar oleh Negara, untuk membuat akta-akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ataupun mengesahkan akta dibawah tangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, akan tetapi didalam praktek masih banyak ditemukan pelanggaran ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27462
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yuni Wahyu Nur`aini
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris
" Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat, menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh akibat hukum yang timbul terhadap akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melanggar wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi yang akan diberikan kepada seorang notaris atas tindakan adanya suatu dugaan pemalsuan akta. Penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27495
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dini Dwiyana
Tinjauan mengenai sanksi teguran lisan atau tertulis dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris
" Tesis ini membahas dampak sanksi teguran lisan atau tertulis bagi Notaris, dan manfaat adanya sanksi tersebut bagi masyarakat yang melaporkan, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Notaris dan pelapor. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian normatif dan pengolahan data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Sanksi teguran lisan atau tertulis tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Notaris yang bersangkutan, tapi sebagai sanksi moral berdampak pada diri Notaris ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27435
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library