Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Yudo Diharjo Lantanea

" Tesis ini membahas tentang wewenang dari Notaris (yang berasal dr sistem hukum Civil Law) dan Notary Public (yang berasal dr sistem hukum Common Law). Kemiripan nama jabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura (menganut sistem hukum Common Law) terhadap wewenang Notaris. Sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat serta menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya permintaan dari klien ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27244

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Luciana Eveline

Kewajiban notaris untuk merahasiakan akta dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

" Ketentuan Pasal 66 UUJN telah menegaskan bahwa penyidik wajib untuk meminta persetujuan MPD sebelum memanggil notaris untuk dimintai keterangan dan sebelum memeriksa protokol notaris sehubungan dengan suatu kasus tertentu. Pengaturan ini berdasarkan pada sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tetapi dalam praktik sering terjadi pemanggilan notaris untuk diminta keterangan dan pemeriksaan protokol notaris tidak berdasarkan persetujuan MPD. Akibatnya terjadi masalah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya apakah persetujuan MPD tersebut merupakan suatu ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27437

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Fajar Riansyah Pratama

Tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian bagi bangun yang para pihaknya hanya diberikan blangko kosong (studi putusan mahkamah agung nomor 1995 k/pdt/2017) = Responsibility for notarial deed treaty for waking the it is only given blank empty case study decisions of the supreme court number 1995 k/pdt/2017

" ABSTRAK
Penelitian ini memiliki pembahasan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Bagi Bangun Yang Para Pihaknya Hanya Diberikan Blangko Kosong yang telah ditandatangani para pihak sebelumnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan akta bagi bangun yang para pihaknya hanya diberikan blanko kosong dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian bagi bangun yang cacat hukum. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk ... "

2020

T54900

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bramasto

Akibat perbuatan melawan hukum notaris/pejabat pembuat akta tanah yang tidak transparan dalam proses jual beli tanah (studi putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 105/pid.b/2018/pn.srg juncto putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 871/pdt.g/2018/pn.jkt.brt) = Tort inflicted by the notary and the land deed official that provide non-transparent informations during the process on transaction of land sale (case study: serang district court decision of criminal law number105/pid.b/2018/pn.srg juncto. west jakarta court decision number871/.g/2018/pn.jkt.brt)

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Akibat Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Tidak Transparan Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto Putusan Nomor 871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt). Permasalahan ini meliputi 1) kewenangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap tindakan pihak penjual yang melakukan penjualan 2 (dua) kali atas objek tanah yang sama dan upaya, 2) pelindungan hukum bagi Pembeli 1 (pertama) dan Pembeli 2 (kedua) terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak transparan pada proses jual beli ... "

2020

T54573

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imelda Mouly Irianty

Tinjauan yuridis mengenai notaris yang cuti diangkat sebagai pejabat negara = Judicial review on the notary public service leave as state official

" Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, dimana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Apakah cuti notaris sebagai pejabat negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN)? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif evaluative. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cuti notaris sebagai pejabat negara telah melanggar pasal 17 huruf (d) dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28175

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Steveni

Kompetensi notaris dalam pelaksanaan pasal 20 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mengenai persekutuan perdata = Analisys of the electricity tariffs increase restriction ( capping) policy for industry from the perspective competition law

" Tesis ini membahas kompetensi notaris dan dikaitkan dengan kemandirian serta independensi jabatan notaris dalam pendirian dan pelaksanaan perserikatan perdata notaris berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perserikatan perdata notaris dikaitkan dengan kemandirian dan independensi jabatan notaris di dalam pelaksanaan jabatannya dalam suatu kantor bersama notaris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perserikatan perdata notaris hanya ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28884

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Agnes Josepha Jasin

Penghapusan dispensasi tempat lelang : dampak terhadap otentisitas risalah lelang, kinerja Balai Lelang dan Notaris sebagai pejabat lelang kelas II = The abolition of provisions on the dispensation of auction location the impact on the authenticity of the auction deed the performance of auction house and notary as class ii auctioneer

" ABSTRAK Keluhan kantor-kantor lelang di daerah mengenai tidak meratanya pendapatan dari penjualan lelang, serta kekhawatiran akan timbulnya gugatan terhadap tempat pelaksanaan lelang lintas wilayah sehubungan dengan otentisitas risalah lelang merupakan alasan dihapuskannya dispensasi tempat lelang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Tesis ini akan menganalisis mengenai otentisitas risalah lelang yang dibuat berdasarkan dispensasi tempat lelang, dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang terhadap kinerja balai lelang dan notaris sebagai pejabat lelang kelas II. Metode penelitian yang digunakan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T41732

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Naomy Berlianda

Pembatalan akta jual beli atas objek harta warisan yang belum dibagi : studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1852k/pdt/2018 = Revocation of the sale and purchase deed on unclaimed inheritance properties : study case of the high court republic of indonesia number 1852k/pdt/2018

" Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli terhadap objek harta warisan yang belum dibagi berdasarkan studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1852 K/Pdt/2018.Adapun permasalahan yang timbul mencakup mengenai pengaturan harta bersama , kewenangan subjeknya dan hak-hak pihak lain terhadap perbuatan hukum (jual beli) harta warisan sebagai harta bersama yang terikat dan analisa hukum terhadap jual beli atas harta warisan terhadap studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1852 K/Pdt/2018. Digunakan metode ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54554

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Piska Megawati

Kewenangan majelis pengawas notaris untuk memeriksa dan mengawasi notaris yang bukan anggota ikatan notaris indonesia (INI) (studi kasus penolakan pemeriksaan terhadap protokol notaris oleh majelis pengawas daerah Jakarta Pusat di Kantor Notaris TA) = The authority of notary supervisor council to examine and oversee notaries who are not members of ikatan notaris indonesia (INI) a case study about examination rejection of notary s protocol by the regional supervisory council in ta notary office

" Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42468

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adi Nugroho Tantry

Akibat hukum dan kedudukan suami-istri yang telah bercerai, kemudian satu sama lain melakukan perkawinan ulang berdasarkan pasal 232a KUH Perdata = legal consequences and status of divorced spouses who remarried to each other based on indonesian civil code verse 232a

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang akibat hukum dan kedudukan suami istri yang telah bercerai, kemudian satu sama lain melakukan perkawinan ulang berdasarkan Pasal 232a KUHPerdata. Pasal 232a KUHPerdata mengatur bahwa, apabila suami dan istri yang telah dicerai, satu sama lain melakukan perkawinan ulang, maka demi hukum hiduplah kembali segala akibat perkawinan seolah-olah tak pernah ada perceraian, namun hal itu tidak boleh mengurangi akan terus berlakunya perbuatan-perbuatan perdata terhadap pihak ketiga yang telah dilakukan kiranya dalam tenggang antara perceraian dan perkawinan ulang. Kemudian cara menghitung ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42249

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian