Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agung Fajar Matra
Penerapan cyber notary di Indonesia ditinjau dari Undang- undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris = The implementation of cyber notary in Indonesia according to law No.30 of 2004 concerning notary professions
" Tesis ini membahas mengenai fenomena adanya wacana untuk menerapkan cyber notary di Indonesia. Penerapan cyber notary di Indonesia tentunya tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, melainkan harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait terutama yang berhubungan dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa konsep cyber notary ini belum dapat diterapkan secara utuh di Indonesia, hal ini dikarenakan masih banyak hal-hal mengenai konsep ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T23327
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Edmon Makarim
Notaris & transaksi elektronik: kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary
Jakarta: Rajawali, 2012
346.002 3 EDM n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta penjelasannya / editor Yudha Pandu
Jakarta: Indonesia legal Center Publishing, 2008
347.016 UND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Christine Elisia Widjaya
Penerapan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap perlekatan sidik jari penghadap dan penandatanganan pada minuta akta notaris = Implementation of law number 2 year 2014 and law number 11 year 2008 to the fingerprints attachment and signature of person appearing before notary to notarial deeds
" Tesis ini membahas mengenai urgensi kewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris guna lebih menjamin kepastian identitas. Saat ini belum terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, sehingga penelitian ini menguraikan formalitas perlekatan sidik jari yang benar, baik yang diambil secara manual (basah) maupun elektronik, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41572
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ramaoyam Saputrahalim
Tinjauan perbuatan melawan hukum notaris H.M.Z. selaku PPAT (Pejabat Pembuata Akta Tanah) dalam pembuatan akta jual beli tanah : studi kasus putusan MPP (Majelis Pengawas Pusat) Notaris nomor: 12/B/Mj. PPN/2009 tanggal 4 November 2009
" Notaris H.M.Z. Selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) telah Melakukan Pelanggaran yang sangat Merugikan klien atau penghadapnya yang bernama H. Pahala Simanjutak, SE, MM., sebagaimana ternyata dalam Putusan MPP (Majelis Pengawas Pusat) Notaris nomor: 12/B/Mj. PPN/2009 Tanggal 4 November 2009, adapun pelanggaran yang dilakukannya dalam Putusan Tersebut adalah tidak membacakan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Para Penghadap, penandatanganan Akta tidak dilakukan dihadapan Notaris H.M.Z. selaku PPAT, dan Perubahan nama Pembeli tanpa sepengetahuan Penjual. Ketiga ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21719
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Samuel Harnaen
Fungsi notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik untuk memberikan perlindungan hukum terhadap beneficiary dalam melakukan investasi terhadap PT X = The function of notary as a public official in making an authentic agreement to provide legal protection against beneficiary in investing to PT X
" Perkembangan perekonomian di Indonesia, menuntut adanya kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Hal ini menyebabkan munculnya kelalaian para pebisnis terhadap perlindungan hukum yang ada. tesis ini akan membahas sebuah kasus dimana terdapat seorang investor yang menanamkan modalnya dalam sebuah perseroan terbatas dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang ia setorkan. Akan tetapi kesepakatan yang dijalankan dibangun tanpa adanya kesepakatan tertulis. Notaris dalam hal ini yang berfungsi sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dituntut agar dapat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42371
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library