Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini adalah mengenai Tinjauan Hukum atas Tata Cara Pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan melakukan studi kasus dari beberapa kasus yang memperlihatkan ketidak konsistenan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat alur tata cara pemeriksaan yang tidak konsisten yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dikarenakan hukum acara pemeriksaannya tidak mengatur secara jelas mengenai alat bukti, beban pembuktian dan kekuatan pembuktian sehingga terdapat ketidakseragaman dalam sidang pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terbagi di daerah kabupaten/kota maupun provinsi.

---

This thesis is about the Law Review Procedure Notary Examination conducted by the Supervisory Council of Notary by conducting case studies of several cases that showed inconsistencies Supervisory Council of Notaries in examinations. This study uses normative and descriptive analysis. The analysis shows that there is a flow of ordinances inconsistent examination conducted by the Supervisory Council of Notary in the same manner as Notary Regulation and Ministerial Regulation No. M.02.PR.08.10 year 2004 because of procedural law does not set a clear examination of the evidence, burden of proof and the strength of evidence that there is variability in the hearing by the Board of Supervisors Notary which are divided at the district / city or province."

"Tesis ini membahas kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dan deskriptif analistis. Hasil Penelitian yang di dapatkan ialah bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris yang sedang menjalankan tugas dan jabatannya sebagai PPAT pada saat pelanggaran tersebut terjadi. Hal ini disebabkan karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN memberikan kewenangan terhadap Notaris untuk membuat akta yang terkait dengan pertanahan, sehingga melekatkan jabatan PPAT kepada jabatan Notaris. Sehingga Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkedudukan sebagai PPAT.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Supervisory Council in conducting examinations of Notary who also serves as PPAT in relation with alleged violations of the ethical core. This thesis uses a juridical normative and descriptive analysis method. The analysis shows that the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examination of alleged violations of the ethical code committed by a Notary on duty as PPAT. This is due to the provisions in Article 15 point (2) UUJN which grants an authority to the Notary to make land-related deeds, and therefore attaching the PPAT title with Notary title. Thereafter, the Notary Supervisory Council is authorized to conduct examinations of Notary who also serves as PPAT."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN.

---

Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations.

The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI.

This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively.

Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN."