Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ressy Amalia Soepandy
" Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris. Pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor berpedoman pada ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21842
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sonia Alini Asmarani
" Kewenangan Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, jika putusan Majelis Pengawas tidak memuaskan notaris yang bersangkutan. Notaris dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertamatama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31732
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Enda Oktarihta Srina
" Fungsi dan peranan dari Majelis Pengawas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris termasuk pembinaan. Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Penulis membahas mengenai peranan Majelis Pengawas khususnya Majelis Pengawas Daerah yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29439
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library