Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap Notaris atas pelaporan kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres13/2018). Dengan adanya Perpres ini Korporasi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada instansi berwenang melalui AHU-Online. Pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi salah satunya Notaris. Notaris dalam hal ini berperan penting dalam pengungkapan kepemilikan manfaat, sesuai Perpres 13/2018 yang mengatur kewajiban korporasi untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang dapat dilaksanakan oleh Notaris. Dengan munculnya peraturan di atas mewajibkan Notaris untuk mengisi kolom pemilik manfaat di Website Resmi Ditjen AHU apabila terdapat pemilik manfaat dalam korporasi tersebut, serta Notaris wajib melaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi pemenuhan Perpres 13/2018 serta dampak dari notaris atas pelaporannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”). Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian Preskriptif, yang menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan. Hasil analisa adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) selalu menerima pelaporan pemilik manfaat yang dilakukan oleh notaris, seharusnya Kemenkumham melakukan identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu sebelum menerima pelaporan dari Notaris. Dengan tidak dilakukan pengecekan oleh Kemenkumham, Notaris dimungkinkan mendapat tuntutan Perdata maupun Pidana dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Atas dasar tersebut perlunya surat pernyataan kepemilikan manfaat untuk melindungi Notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun.

---

This study discusses the protection of Notaries for reporting beneficial ownership. Beneficial ownership is regulated in Presidential Regulation No. 13/2018 (Perpres13/2018). With this Presidential Regulation, corporations are required to submit a statement regarding the truth of the information submitted to the authorized agency through AHU-Online. One of the parties who can convey information on the beneficial owner of the corporation is a Notary. Notaries in this case play an important role in disclosing beneficial ownership, in accordance with Presidential Regulation 13/2018 which regulates the obligation of corporations to convey information about beneficial owners to the authorized agency, which can be carried out by a Notary. With the emergence of the above regulations, it is obligatory for Notaries to fill in the beneficial owner column on the Official Website of the Directorate General of AHU if there are beneficial owners in the corporation, and Notaries are required to report to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). The problems that will be raised in this study are regarding the implementation of the fulfillment of Presidential Regulation 13/2018 and the impact of the notary on his reporting to the Ministry of Law and Human Rights (“Kemenkumham”). To answer these problems, a normative juridical research method was used using a prescriptive research typology, which used primary and secondary data, and a data collection tool used by library research. The result of the analysis is that the Ministry of Law and Human Rights (“Kemenkumham”) always accepts reports of beneficial owners by a notary, the Ministry of Law and Human Rights should first identify and verify before receiving a report from a Notary. By not checking by the Ministry of Law and Human Rights, it is possible for Notaries to receive civil and criminal demands from parties who feel aggrieved. On this basis, a statement of beneficial ownership is needed to protect the Notary from all legal claims from any party."

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perkembangan jasa konstruksi semakin meningkat tiap tahunnya. Jasa kontraktor atau pemborong telah lazim digunakan untuk melaksanakan sebuah konstruksi bangunan sehingga menghasilkan perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, Pihak pemborong harus bekerja untuk kepentingan pihak yang memborongkan. Sebaliknya pihak yang memborongkan juga harus membayar harga bangunan setelah memeriksa, menyetujui dan menerima hasil pekerjaan pemborong. Penggunaan standar kontrak yang telah dipersiapkan oleh pihak pemberi pekerjaan membuat pihak pemborong tidak dapat melakukan negosiasi, dapat menjadi permasalahan terhadap pelaksanaan perjanjian pemborongan sehingga tergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dan tanggung jawab para pihak secara hukum. Oleh sebab itu peran notaris dalam melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan kewenangan notaris untuk membuat akta serta melakukan penyuluhan hukum sebelum dan saat pembuatan aktanya. Penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban serta resiko-resiko yang mungkin timbul akibat pembuatan akta tersebut. Notaris harus berperan sebagai penengah dan menjalankan tugas dan jabatannya secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan netral agar akta yang dibuatnya dapat melindungi kepentingan para pihak yang membuatnya. Penulisan tesis dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapat setelah menganalisa studi kasus ini bahwa peran notaris tersebut dalam perjanjian pemborongan antara PT X dan PT Y tidak ada karena draft perjanjian pemborongan tersebut telah disiapkan terlebih dahulu oleh PT X.

---

Based on Central Bureau of Statistics show that the development of construction services is increasing every year. Contractor or contractor has been commonly used to carry out a construction resulting contract of work. In contract of work, Parties contractor must work in the interests of contracting parties. In the other hand, contracting parties must also pay the price of the building after checking, approve and accepting the results. The use of standard contract which has been prepared by contracting parties make the contractor can not negotiate, it can be a problem for the implementation of contract of work that depend on the fulfillment of the rights and obligations of the parties and the responsibilities of the parties legally. Therefore, the role of the notary in conducting legal counseling to the parties is important. This corresponds to a notary authority to make the deed and perform legal counseling before and during preparing the deed. Legal counseling is done to provide a balance of rights and obligations as well as the risks that may arise as a result of the deed. The notary must act as intermediary and perform tasks and duty to be honest, independent, impartial and neutral so that the deed can protect the interests of the parties who made it. This thesis use normative judicial research methods, using secondary data derived from primary and secondary legal materials. The conclusion after analyzed this case study is that the notary's role in contract of work between PT X and PT Y do not exist because the draft has been prepared in advance by PT X."

"Penulisan ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terkait dengan kelalaian yang dilakukannya dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan mengangkat kasus yang dilaporkan ke Majelis Pemeriksa Notaris dan telah mendapatkan putusan yang sah dan mengikat melalui Putusan Nomor: 04/B/Mj. PPN/V/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 dan tentang akibat hukum terhadap Akta tersebut serta terhadap Notaris yang melakukan kelalaian. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Akta Relaas yaitu Akta yang dibuat oleh Notaris, sehingga Notaris bertanggungjawab penuh atas seluruh isi Akta. Kasus yang diangkat dalam penulisan ini pada intinya melaporkan Notaris Diastuti, S.H., seorang Notaris di Bandung yang dalam komparisi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuatnya menyebutkan adanya kuasa dari seorang pemegang saham kepada pemegang saham lainnya. Namun pada kenyataannya, pemberian kuasa tersebut tidak ada, sehingga menimbulkan permasalahan. Tanggung jawab Notaris terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu tanggung jawab secara administratif (berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia), tanggung jawab menurut Hukum Pidana, dan tanggung jawab menurut Hukum Perdata. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan atas kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dan menyatakan Notaris terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H. tersebut ialah dinyatakan atau dituduh palsu.

---

This legal writing focuses on the responsibilities arising out of the negligence committed by notaries in drawing up Deeds of General Meetings of Shareholders, and discusses the cases reported to the Panel of Notaries Examiners which have been decided by virtue of Resolution No. 04/B/Mj.PPN/V/2013, dated 13 May 2013. Deeds of General Meetings of Shareholders are called Relaas Deeds, and Notaries who draw up such deeds shall be fully held responsible for the entire contents of the Deeds.

The case discussed in this paper essentially is concerning Diastuti,S.H., a Notary in Bandung, who was reported to the Panel of Notaries Examiners for a false statement made in the Deed of General Meeting of Shareholders drawn up BY (not BEFORE) the aforesaid notary in which Deed of Minutes of General Meeting of Shareholders a statement was made in the preamble (komparisi) of the Deed that a shareholder had conferred a power of attorney upon another shareholder to attend the General Meeting of Shareholders. But in fact, such authorization was never given, giving rise to problems.

Notary’s responsibility consists of 3 (three), namely (i) administrative responsibility (under the Law on Notary and the Code of Ethics and Professional Conduct of Indonesian Notary Association), (ii) criminal responsibility under the applicable and prevailing Criminal Code, and (iii) civil-law responsibilities under the Civil Code. The Central Panel of Notaries Examiners sentenced the aforesaid notary by suspending her licence for six (6) months for negligence committed by her and declared that her negligence violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a and b of Law No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notarial Authority. The legal consequences entailing the decision of the Panel is that the aggrieved party(ies) may file a lawsuit against the Notary and demand for the cancellation of the Deed of in question."

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau diminta oleh pihak yang berkepentingan.Akta yang dibuat Notaris mencakup mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik banyak ditemukan, akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat akta notaris yang dipalsukan. Dalam hal ini notaris secara sengaja/tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/ penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Jika Seorang Notaris dalam pembuat anak tanya menimbulkan perkara pidana dan memenuhi unsur subyektif dan obyektif Pemalsuan berupa akta otentik yang berkaitan dengan isi dan tanda tangan maka harus mempertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan pasal 264 KUHP. Apabila akta tersebut mengandung adanya unsur pemalsuan dalam perkara pidana, dan sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang tata cara pemanggilan Notaris, dansesuaidenganPasal 1320 KUH Perdata akta tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi akta di bawah tangan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

---

Notary authorizes to establish an authentic deed which required by the concerned parties. The deed that has been established by notary contains of all actions, agreements, and determination required by the laws and regulations and/or by the concerned parties.In some cases, a notary, for example, is involved in criminal offense due to his/her involvement in giving false information in the certificate issued. In this case, the notary, together with the parties involved in an agreement, must be responsible for the action before the court if found guilty benefitting from this certificate for a particular party or other parties, either purposely or not. Falsifying the content and signature in the certificates either subjectively or objectively conducted by a notary leads to criminal proceedings ruled in Article 264, paragraph 1, number 1 of Criminal Code, where the notary must be present in this criminal proceeding. Due to such a criminal deed of falsification, the certificate issued is considered void in legal power. This void is caused by the unfulfilled requirement of either objectivity or subjectivity of agreement as ruled in Article 1320. The type of research on this thesis is a normative study includes the type of explanatory. Data thas used of this research is primary data and secondary data.Data collection tool that is through the study of literature and legislation."

"Pada hakekatnya jabatan Notaris lahir karena kebutuhan masyarakat yang kemudian diangkat oleh Pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara khususnya dalam hal membuat akta-akta otentik. Namun dalam praktiknya tidak sedikit Notaris melanggar Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik, dan Sumpah Jabatannya. Salah satu contoh pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Profesi Notaris yaitu bekerja sama dengan kawan Notaris lainnya untuk memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan klien mereka. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu pertama bagaimana perbutan dan keabsahan pembuatan Akta No. 823/XII/2002 tertanggal 20 Desember 2002, yang dibuat dihadapan Notaris X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris ?. Dan yang kedua bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1731 K/PDT/2013 Juncto Nomor 2290 K/PDT/2008/MARI terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris X ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. Menggunakan Metode penelitian yaitu penelitian yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa hal-hal tersebut dapat mengakibatkan akta yang dibuat menjadi dapat dibatalkan, batal demi hukum, dan atau akta tersebut menjadi akta dibawah tangan oleh Hakim yang berwenang mengadili. Jika dalam Amarnya Hakim menyatakan bahwa Akta tersebut dibatalkan maka konsekuensinya Akta tersebut tidak lagi berlaku sejak putusan Hakim tersebut ditetapkan, sedangkan jika Hakim menyatakan Akta tersebut batal demi hukum, maka Akta itu dianggap tidak pernah ada sehingga pihak-pihak yang menyebabkan kekacauan harus mengembalikan kekacauan tersebut ke keadaan semula. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi baik secara perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris.

---

In effect the post of Notary born out of necessity that were then appointed by the Government that derive attributive authority of the State, especially in terms of making authentic deeds. However, in practice, not least a rule violation Notary Notary, Code of Ethics, and the oath of office. One example of violations can be done by the Notary profession by working with other comrades Notary using the ignorance or weakness of their clients.

Based on these descriptions writer formulate the main problem in this writing is first how perbutan and the validity of making Deed No. 823 / XII / 2002 dated December 20, 2002, before a Notary X in terms of the draft Civil Code, Act No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary and Notary Code?. And secondly how legal considerations in Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision No. 1731 K / PDT / 2013 Juncto No. 2290 K / PDT / 2008 / MARI against the actions undertaken by the Notary X in terms of the provisions of the Civil Law Act ?.

Using a research method that juridical-normative research and secondary data. Analysis is conducted qualitative analysis. The results of this study, it is known that these things can lead deed made becomes irreversible, null and void, and it becomes a deed or deed under hand by a judge with jurisdiction over . If the verdict the judge stated that the deed was canceled consequently Act is no longer applicable since the Judge's decision is set, whereas if the judge expressed This amendment is null and void, then deed it has never been considered so that the parties that caused chaos must restore the chaos to its original state. As for Notary concerned may sanction either civil, criminal sanctions and administrative sanctions from the Supervisory Council of Notaries."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta partij dan bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terdapat perubahan dalam akta partij, yaitu analisis putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV.RIAU/XI/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/PID.B/2014/PN.PBR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat akta partij, Notaris hanya mengkonstantir kepentingan para penghadap yang datang kepadanya, tanpa ada kewenangan untuk melakukan pengubahan dengan inisiatifnya sendiri. Apabila Notaris hendak melakukan perubahan terhadap isi akta, maka Notaris harus mengikuti prosedur yang terdapat pada ketentuan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Notaris yang tidak mengikuti prosedur tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya putusan Majelis Pemeriksa Notaris Provinsi Riau yang menjatuhkan teguran lisan kepada Notaris X tidak tepat jika didasarkan pada pelanggaran atas Pasal 48 ayat 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris karena undang-undang tidak menyatakan bahwa atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang melepaskan Notaris X dari segala tuntutan hukum juga tidak tepat karena perbuatan Notaris X memiliki sifat melawan hukum dan telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara 1 satu tahun pada Notaris X telah tepat karena memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan utama bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum. Notaris harus mengubah di depan kedua pihak sesuai persetujuan keduanya, atau sebagaimana prosedur yang seharusnya.

---

This thesis discusses on how is the role and liability of Notary in the revision of partij deed and how is the liability of Notary in the revision of partij deed by analysing the Notary rsquo s Assembly Supervisor of Riau Province Decision Number 02 PTS MJ PWN.PROV.RIAU XI 2012 jo. District Court of Pekanbaru Decision Number 906 Pid.B 2014 PN.Pbr jo. Supreme Court of Indonesia Number 1003 K PID 2015. This research is conducted by literature approaches. The result of the thesis shows that in revising the content of partij deed, Notary should only write down the will of both parties who come to him. Whether there should be any revision of the content in the deed, Notary should obey the rules which contained in Law of Notary. If the Notary doesn rsquo t obey those rules, the tort should occured. Furthermore, the Notary rsquo s Assembly Supervisor or Riau Province decision which sentenced verbal warning to Notary X was not appropriate as it used Article 48 1 as the legal base for the decision while the stated article does not subject to any administrative sanction. The District Court of Pekanbaru decision which acquit Notary X from any legal claim also improper as Notary X had commited the act which fulfil the element of unlawful and fulfil all the elements of Article 264 1 KUHP. The Supreme Court of Indonesia decision which pronounce sentence to one year imprisonment to Notary X was appropriate which the main premiss was that judex facti had applied the law improperly. Notary had to revise the content of the deed with the presence of and agreed by the parties or as legally ordered."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dituntut untuk bersikap hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab agar tidak terjadinya kesalahan atau cacat hukum. Dalam hal ini Notaris membuat 2 dua akta yang nomor, tanggal, dan pihaknya sama, namun berbeda isi materinya. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, akibat hukum terhadap akta-akta tersebut, dan bentuk tanggung jawab Notaris. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, tipologi penelitian bersifat deskriptif analistis, dan penelitian ini dilakukakan dengan cara meneliti data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan. Pada kasus dalam putusan tersebut, Penggugat tidak memintakan Notaris dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dengan dibuatnya 2 dua akta yang nomor, tanggal, serta pihak yang sama namun berbeda isi materinya, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJNP. Akibat hukum terhadap akta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur maka kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta di bawah tangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 UUJNP, dan dalam kasus ini Akta Pengikatan Penyerahan Hak tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, sedangkan Perjanjian Penyerahan Hak batal demi hukum. Sanksi yang dikenakan pada Notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif.

---

Notary in the conduct of his her position as a general has authorized to make authentic deed that required to be cautious, precise, and acurate, according to the truth, law, and justice based on good will and full of responsibility in order to avoid mistake or defect of law. On this case, notary made 2 two aunthentic deeds that has the same number, date and the parties, but has the different content. The problem statement that point out bt the author is whether the act commited by the notary are unlawful, the consequent of law over the deeds, and the responsibility of notary.

This research is judicial normative, the typology research is decriptive analytical, and this research is done by examining the secondary data from primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials that all of the results of the data will be analyze as qualitatively to obtain the answer of the problem statement that has been point out. On the verdict of this case, the plaintiff didn't ask require the notary to be declared who that commits an unlawful act, but in the consideration of the panel of the judges stated that the notary is doing something wrong that against the law, because the notary made 2 two authentic deeds that has the same number, date, and the parties, but has the different content, and that case is not accordance with the Article 16 provision 1 clause a of UUJNP.

The consequent of law to the deed which is not precise with regulatory provisions, so the power of proof is only as a private deed as mentioned in Article 41 UUJNP, on this case the deed of Pengikatan Penyerahan Hak doesn't have the power of law and not binding, meanwhile the deed of Perjanjian Penyerahan Hak is null and void. The responsibility of notary which are able to form civil sanctions, criminal sanction, and administrative sanctions."

"Bisnis pelayaran merupakan salah satu bisnis yang memerlukan dana besar. Dengan perjanjian line facility akad murabahah Bank Syariah X memberikan pembiayaan pembelian kapal kepada PT Y. Tesis ini membahas mengenai bagaimana ketentuan akad Murabahah dalam pemberian Line Facility Pembelian Kapal Tunda dan Tongkang pada Bank Syariah X berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility juncto Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Selain itu juga membahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam perjanjian tersebut berdasarkan UUJN/UUJNP. Dengan penelitian yuridis normatif, penulis meneliti dokumen-dokumen terkait peristiwa hukum tersebut. Penulis menemukan fakta bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dengan memberikan kuasa khusus kepada nasabah atas nama Bank. Walau demikian akad yang dibuat notaris adalah sah karena telah sesuai dengan ketiga peraturan tersebut di atas, meskipun belum sejalan dengan prinsip syariah yang termuat dalam kitab-kitab fiqih.

---

The shipping business is one of those businesses that require huge funds. With murabaha line facility agreement Syariah Bank X provides financing of the ship to PT Y. This thesis describes how the provisions in the granting Murabaha Line Facility Agreement of tugboat and cargo vessel financing based on Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 on Line Facility in conjunction with Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 on Murabaha, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah and Bank Indonesia Regulation Number:10/16/PBI/2008 regarding the implementation of Sharia in the Activity Fund Raising and Distribution Sharia Bank Services and Funds. It also discusses the roles and responsibilities of Notary in the agreement based on UUJN /UUJNP.

With normative juridical research, the authors examine the documents relating to such legal events. The authors found the fact that the Bank purchased the necessary goods by giving customers special authorization on behalf of the Bank. However, the contract made by a notary is legal because it is in accordance with the above three rules, although not in line with the principles of sharia contained in the books of fiqh."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan salah satu Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Akta partij yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dibuat dalam bentuk autentik. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 merupakan contoh kasus dari pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta PKR yang dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat yang diduga berasal dari pelaksanaan RUPS yang fiktif. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai jenis pelanggaran dan pertanggungjawaban Notaris serta penerapan sanksi terhadap Notaris dalam pembuatan Akta PKR RUPS PT fiktif berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah ditemukan jenis pelanggaran berupa pelanggaran administratif yang dilakukan Notaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan pemberian sanksi jabatan berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, memberikan usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat. Saran yang diberikan adalah putusan dari Majelis Pengawas seharusnya dapat dijadikan tambahan bukti untuk mengajukan pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana maupun organisasi, dan terhadap Notaris yang melakukan kesalahan berulang untuk diberikan sanksi seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera.

---

Meeting Resolution Statement deed (MRS) is one of the legal documents of Limited Liability Company as one of the form of partij documents in which contains the decision of Shareholders Meeting (SM) that is signed under private deed. Thereafter, the Notary authenticates the deed. The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 is one of the occupational infringement cases by Notary in the regards of making the MRS deed. The MRS deed is based on the Meeting Minutes (MM) that is allegedly produced from a fictional SM. This research focuses on violations and responsibilities Notary and application of sanctions based on The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. This research uses yudicial normative methode with typology research of descriptive analytics and uses secondary data.

The result of this research concludes that the implementation of sanction to the Notary in the analyzed case is of the administrative type due to the violation of Article 16 verse (1) letter a Notarial Occupation Act with the occupational saction in the form of recommendation to temporary discharge for 3 (three) to 6 (six) months or dishonorable discharge to the Central Inspectorate Committee. The advices given in this research are The Notarial Inspectorate verdict should be an additional evidence for affording responsibilities in other legal domains, along this verdict be delivered to Indonesian Notary Organization to be given guidance, and for The Notary who makes repeated violations to be given severe sanctions."

"

Penelitian ini membahas mengenai Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan menemukan keanehan dalam proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat, dimana permohonan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dapat diterima meskipun masih terdapat persoalan hukum terhadap obyek tanahnya. Sehingga permasalahan yang akan diteltiti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap penerbitan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan untuk tipologi penelitian yang saya gunakan adalah Deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan dua buah kesimpulan yakni: keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat adalah dapat dimohonkan pembatalan sertipikat Hak Guna Bangunan 170/ Kuningan Barat dikarenakan terdapat cacat administrasi dalam proses perpanjangan sertipikat tersebut. (2) Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap penerbitan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017 adalah dikenakan sanksi moral berupa membuat pernyataan secara terbuka dan dikenakan sanksi perdata berupa memohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat.

---

This study discusses about the Responsibilities of the South Jakarta Land Office for the Extension of the Building Permit Certificate Number 170 / Kuningan Barat in the Decision of the South Jakarta District Court Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL. Researchers are interested to do this researc because I found an oddity in the process of the time extension of certificate of Building Use Number 170 / Kuningan Barat, where the application for the extension of certificate of Building Use Number 170 / Kuningan Barat can be accepted even though there are still legal issues with the land object. So that the problems to be examined in this study are regarding the validity of the extension of the Building Permit certificate Number 170 / Kuningan Barat in the South Jakarta District Court Decision Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL and the responsibility of the South Jakarta Land Office for the issuance of the certificate extension Right to Use Building Number 170 / Kuningan Barat in South Jakarta District Court Decision Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL. In conducting this research the researcher used the Normative Juridical research form. As for the research typology that I use is Analytical Descriptive. Based on the results of this study, two conclusions were found, namely: the validity of the Building Certificate No. 170 / Kuningan Barat certificate is that the cancellation of the 170 / Kuningan West Building Title Right can be applied due to administrative defects in the certificate renewal process. (2) The responsibility of the South Jakarta Land Office regarding the issuance of the certificate of extension for Building Number 170 / Kuningan Barat in the Decision of the South Jakarta District Court Number 168 / Pdt.G / 2017 is subject to moral sanctions in the form of open statements and subject to civil sanctions in the form of petitioning to the State Administrative Court to revoke the Right to Building Certificate Number 170 / Kuningan Barat.

"