Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 371 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhamad Akil Fariabi
Perbandingan netralitas organ pengawas pejabat pembuat akta tanah dengan organ pengawas notaris dalam menjalankan fungsinya perbandingan netralitas organ pengawas pejabat pembuat akta tanah dengan organ pengawas notaris dalam menjalankan fungsinya = Comparison of the neutrality of the supervisory organ of the land deed making officer with the supervisory organ of notary in performing its function / Muhamad Akil Fariabi
" ABSTRAK
Dalam pelaksanaan pengawasan di pengaturan sebelumnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Dengan terbitnya peraturan baru pemerintah mulai melibatkan unsur lain yakni IPPAT dalam pengawasan. Dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap Majelis Pembina dan Pengawas menjadikan mekanisme pengawasan terhadap PPAT terlihat seperti mekanisme pengawasan yang telah dijalankan terhadap Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah perbandingan mekanisme pengawasan yang dijalankan terhadap PPAT dan Notaris serta penerapan penegakan netralitas ... "
2019
T53423
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alan Wahyu Dharma Saputra
Penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilandan mengatasi persaingan notaris = The placement of notary officials who fulfill the principle of justice and overcome notary competition / Alan Wahyu Dharma Saputra
" ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan menganalisis mengenai cara mengatasi persaingan antar pejabat notaris yang berkaitan dengan penempatan wilayah jabatan notaris. Permasalahan yang diangkat adalah pengaturan penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan mengatasi persaingan antar rekan notaris, serta mengusulkan pengaturan ideal mengenai penempatan pejabat notaris yang memenuhi asas keadilan dan cara mengatasi persaingan antar rekan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis-normatif. Tipe ... "
2019
T54372
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompul, Yuliani Iriana
Implikasi hukum terhadap pembuatan akta kuasa menjual yang tidak dilengkapi dengan dokumen asli (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 16/B/MPPN/VII/2019) = The implication of the absences of legal document in making a power of attorney to sell (case study national supervisory council number 16/B/MPPN/VII/2019)
" yang dibuat tanpa adanya dokumen asli. Dokumen asli adalah hal yang sangat diperlukan dalam peralihan obyek teretentu. Ketidaklengkapan dokumen dalam pembuatan akta akan menimbulkan kerugian berlanjut kepada salah satu pihak. Oleh sebab itu penulisan ini berfokus pada bagaimana keabsahan akta dan pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan kewajibannya dalam membuat akta, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1868 KUHPerdata jo Pasal 38 UUJN, dan ketentuan verlijden dalam pembuatan akta dan memahami pertanggungjawaban berdasarkan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2020
T54797
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annafi`U Khoiriyyah
Kesalahan akibat keberpihakan notaris dalam melakukan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli (studi putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 19/B/MPPN/XII/20017) = Fault due to notary's alignments in making deed of buy sell agreement fastening (study of decision of the central supervisory council of notaries number 19/B/MPPN/XII/2017) / Annafi'u Khoiriyyah
" Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib menjaga keluhuran jabatannya dengan selalu mentaati UUJN dan Kode Etik Notaris agar Notaris senantiasa berhati-hati dan tidak melaksanakan kesalahan dalam jabatannya, khususnya dalam tugasnya untuk membuat Akta Autentik. Apabila terjadi sedikit kesalahan saja yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut baik secara kode etik dan peraturan jabatan, serta secara perdata dan/atau pidana. Tesis ini bertujuan untuk menganalisa tentang kesalahan yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya serta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52261
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Olivia Yanuari Huslan
Pelaksanaan Jabatan dan Pengawasan Bagi Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan studi kasus Notaris X berkedudukan di Bali meninggalkan wilayah jabatan ke kota Makassar = Implementation of Position and Supervision for Notaries Who Leave the Their office territories, Notary X`s case study position is based in Bali, leaving their office are to the city of Makassar
" Tesis ini membahas mengenai seorang Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tanpa mengajukan permohonan cuti ke Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Badung. Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan jabatan dan pengawasan bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tersebut. Dalam persiapan penulisan tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54176
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Dwitya Pradita
Perbuatan notaris yang melakukan peralihan hak atas tanah menggunakan kuasa jual yang perjanjian pengikatan jual belinya belum lunas (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.TNG dan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018) = The act of a Notary conducting transfer of land rights using an unpaid conditional sale and purchase agreement (case study district court of Tangerang's ruling No. 120/PDT.G/2018/PN.TNG and national supervisory board of Notary's ruling No. 08/B/MPPN/XI/2018
" Tesis ini membahas mengenai Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng, dimana terdapat perbuatan Notaris mengalihakan hak atas tanah milik penjual menggunakan Akta Kuasa Jual yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum lunas. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah menggunakan Akta Kuasa Jual, akibat hukum terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap perbuatannya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T54226
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardhadedali Aulia Putri
Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta dengan kausa palsu (sudi kasus putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/Pid.B/2016/PT.PBR) = Notary's responsibility in the making of deed with a fake cause (case Study on The Decision of Pekanbaru High Court Number 166/Pid.B/2016/PT.PBR)
" Perjanjian simulasi dapat terjadi ketika ada penyimpangan antara kehendak dan pernyataan. Penyimpangan ini memberi kesan bahwa para pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal sebenarnya di antara keduanya diakui bahwa tidak ada akibat hukum dari perbuatan hukum yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta yang di dalamnya terdapat kausa palsu dan akibat hukum bagi notaris yang terlibat dalam pembuatan perjnjian dengan kausa palsu. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51683
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reza Jodyanta Kautsar
Notaris dan pembuatan dua kali akta perjanjian pengikatan jual beli untuk objek yang sama: studi kasus putusan pengadilan tinggi Denpasar nomor 72/Pdt/2015/PT.Dps = Notary and two times making of buy and sell agreement for the same object: case study of denpasar high court decision number 72/Pdt/2015/PT.Dps / Reza Jodyanta Kautsar
" ABSTRAK
Perjanjian pengikatan jual beli lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang akhirnya menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli. Persyaratan tersebut ada yang lahir dari peraturan perundang-undangan yang ada dan ada pula yang timbul sebagai kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli. Mengenai hal tersebut dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PDT/2015/PT.DPS. Kasus bermula pada tanggal 03 September 2004 lalu, HSB dengan istrinya ... "
2019
T51925
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christopher Julio
Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan notaris berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan akta autentuk (studi kasus putusan pengadilan tinggi daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI) = Abuse of authority of the notary in relation to counterfeiting crime toward an authentic deed (case study of Capital City of Jakarta high verdict court number 247/PID/2015/PT.DKI)
" Notaris memperoleh kewenangan dari Negara secara atribusi yang diwujudkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52103
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggarini Pawestri
Implikasi hukum terhadap akta pembagian harta bersama yang ditandatangani di luar wilayah jabatan dihadapan PPAT lain (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/PID/2017) = The implication toward deed of division of co-property who sign by other land deed official in another district of authority (analysis of supreme court decision Number 570/K/PID/2017)
" Menerima limpahan pekerjaan dari sesama rekan PPAT yang berbeda wilayah kerja berdasarkan rasa percaya, yang selama ini dalam perakteknya memang sering dilakukan oleh para PPAT. Namun rasa percaya terhadap rekan sesama PPAT tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta dengan mengesampingkan prosedur-prosedur dalam pembuatan akta. Ada dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu: tanggung jawab PPAT yang melakukan pembuatan akta APHB di luar wilayah jabatannya; dan akibat hukum pembuatan akta APHB yang ditanda ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T54276
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>