Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Christine Theresia
Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris berkenaan dengan Tuntutan dari Penerima Manfaat Asuransi yang Tercantum dalam Polis Asuransi Jiwa = The Roles and Responsibilities of a Notary in Making Certificate of Inheritance Interrelated to Claim by The Bebeficiary Listed in Life Insurance Policy
" Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris berkenenaan dengan tuntutan dari penerima manfaat asuransi yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Penunjukan penerima manfaat asuransi yang didasarkan prinsip insurable interest yaitu dalam hal ini hubungan keluarga sering sekali terjadi sengketa dikarenakan yang biasanya ditunjuk sebagai ahli waris dalam asuransi adalah ahli waris golongan II menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun hukum waris untuk warga negara golongan Tionghoa telah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rita Vania Kusmayaningtyas
Pembuatan akta jual beli yang cacat hukum oleh pejabat pembuat akta tanah karena dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik objek: studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim = The making of sale and purchase deed of legal defects by PPAT because it was made without the knowledge and consent from the owner of the object: study of East Jakarta District Court Decision No. 347/PDT. G/2017/PN Jkt.Tim
" Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek yang tidak mengetahui, tidak pernah menghadap PPAT dan tidak pernah menandatangani akta jual beli terkait, tetapi dalam akta, pemilik objek dimaksud namanya dicatut sebagai penjual dan hak atas tanahnya dijadikan objek jual beli. Maka, ada indikasi figur palsu yang seolah-olah merupakan pihak yang berwenang guna memperlancar pembuatan akta jual beli tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap akta jual beli yang cacat hukum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurniawati Tjandra
Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/PID/2010 tanggal 29 Juni 2010 = Responsibilities of a notary towards their authentic deeds : case study Supreme Court Case with Register No. 1099K/Pid/2010, dated on June 29, 2010
" Notaris adalah Pejabat Publik yang mendapat kewenangan dari Negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan di bidang Perdata. Di dalam menjalankan jabatannya, banyak Notaris yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran perdata maupun pelanggaran pidana seperti kasus yang Penulis angkat yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/K/Pid/2010 yang menghukum notaris dengan dakwaan "Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik". Akan tetapi bila kita melihat dari wewenang Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik maka notaris ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32937
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqky Ramadhan Putra
Implikasi hukum terhadap ketidaksesuaian antara akta notariil dengan akta risalah rapat bawah tangan yang merugikan pemegang saham : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019 = Legal implications for the irrelevance of the notarial deed and the private deed of the statement of meeting resolutions which incur losses to the shareholders : case study of the Decision of Notary Regional Supervisory Board of the Province of DKI Jakarta Number 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019
" Tesis ini secara umum membahas mengenai ketentuan pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tersebut perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, yaitu akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan tindak lanjut dari risalah rapat bawah tangan atas RUPS tersebut. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Apriyanti
Pembuatan Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanpa Surat Kuasa yang Sah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 472/PK/PDT/2019)” = Preparation of Sale and Purchase Deed Made Before the Land Deed Official (PPAT) Without valid Power Of Attorney (Case Study Supreme Court Decision Number 472/PK/PDT/2019)
" Pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) tanpa surat kuasa yang sah (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 472/PK/PDT/2019) diangkat karena banyak PPAT yang terjerat di Pengadilan baik perkara perdata maupun pidana, salah satunya karena terjadinya perbuatan melawan hukum.  Dalam putusan Mahkamah Agung No. 472/PK/PDT/2019, Notaris yang juga menjabat sebagai PPAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu karena telah membuat akta jual beli yang dalam pembuatannya dilakukan dengan blangko ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhia Fairuz
Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Kepada Notaris Yang Dijatuhi Pidana Di Bawah 5 Tahun = Imposition of Sanctions by the Notary Supervisory Council that are not in accordance with the Law on Notary Position to Notaries Sentenced to Under 5 Years of Crime
" Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang dijatuhi hukuman pidana namun tidak mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fara Deinara Dewantoro
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Berita Acara Di Bawah Tangan Yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 208/Pdt.G/2019/PN. Tjk) = Responsibilities of a Notary in Making The Deed of Statement of Meeting Resolution based on legally invalid under hands Minutes of Meeting (Case Study: Court Decision Number 208/Pdt.G/2019/PN. Tjk)
" Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan dikarenakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang dimasukkan oleh penghadap dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bawah tangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Notaris, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 208/Pdt.G/2019/PN TJK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara di bawah tangan dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ismaya Putri Karissa
Analisis Yuridis Ketidaksesuaian Isi Salinan Akta Dengan Minuta Akta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 766/ PDT.G/2014/PN.Dps - Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018) = Juridical Analysis of Incompatibility of Contents of Copies of Deeds with Minutes of Deed (Denpasar District Court Decision Study Number 766/PDT.G/2014/PN.Dps - Supreme Court Decision Number 884 PK/PDT/2018)
" Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berwenang untuk membuat akta, yang disebut juga sebagai minuta akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Salah satu kewajiban notaris adalah untuk mengeluarkan salinan akta yang merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan minuta akta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pada praktiknya terdapat notaris yang lalai dalam menjalankan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agustina Gempita Padama
Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Rangkap Jabatan Studi Kasus Notaris H Di Papua = Violation of Notary Practice In Relation To Multiple Positions, A Case Study Of Notary H In Papua
" Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh seorang notaris dengan melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh UUJN dalam Pasal 3 dan Pasal 17. Pelanggaran pelaksanaan jabatan ini diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Papua tetapi tidak ditindak lanjuti dengan tegas. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang; mengenai optimalisasi pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah; dan kekuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Valencia Isabella
Perilaku Notaris Yang Melanggar Kewenangan Notaris Berkaitan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/PTS-MPWN PROVINSI JAWA BARAT/VIII/2018 = The Behavior of Notary That Violating The Authority of Notary Related to the Relinquishment of Land Rights Based on the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 14/PTS-MPWN PROVINCE BARAT JAVA/VIII/2018
" Notaris sebagai pejabat umum diharapkan dapat memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilayaninya. Notaris dituntut untuk berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris. Apabila Notaris dalam melaksanakan jabatannya terbukti telah melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan sanksi yang meliputi sanksi administrasi, perdata, pidana dan kode etik profesi Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini membahas ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>