Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cyber notary merupakan kewenangan yang dimiliki notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf m Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Konsep cyber notary merupakan suatu metode atau cara berkerja Notaris yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti video conference dan e-signature. Namun dalam praktiknya, konsep cyber notary tersebut tidak dapat dilakukan oleh notaris karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta. Dengan ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 oleh Pemerintah Republik Indonesia, semua aktivitas perkantoran dihimbau untuk sementara waktu agar dapat dilakukan secara Work From Home. Kepastian hukum bagi kemudahan berusaha harus tetap dilakukan. Sedangkan, jabatan Notaris tidak dapat dilakukan secara Work From Home. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penelitian ini akan menganalisis kewenangan notaris untuk menerapkan konsep cyber notary serta urgensi dan tantangan yang dihadapi oleh notaris, apabila ingin menerapkan konsep cyber notary dalam mendukung kemudahan berusaha pada masa kedaruratan COVID-19.

---

Cyber notary is the authority possessed by a notary as stipulated in Article 15 paragraph (3) letter m of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (UUJN). The concept of cyber notary is a method or way of working for a notary that utilizes developments in information and communication technology such as video conferencing and e-signatures. However, in practice, the concept of cyber notary cannot be carried out by a notary because it is contrary to the provisions in Article 1868 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Article 16 paragraph (1) letter m UUJN which stipulates that a notary must be present to read and sign the deed. . With the stipulation of a public health emergency status due to COVID-19 by the Government of the Republic of Indonesia, all office activities are temporarily advised to work from home. Legal certainty for the ease of doing business must be maintained. Meanwhile, the position of Notary cannot be done Work From Home. By using normative juridical research methods, this study will analyze the authority of notaries to apply the cyber notary concept as well as the urgency and challenges faced by notaries, if they want to apply the cyber notary concept in supporting the ease of doing business during the COVID-19 emergency."