Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat ini kepemilikan hak atas tanah di Indonesia bukan hanya bertujuan untuk keperluan rumah tinggal dan tempat usaha saja, melainkan untuk keperluan investasi bagi para investor baik investor lokal maupun investor asing. Pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, baik kepemilikan oleh perorangan, badan, maupun kepemilikan oleh pihak asing. Namun dengan alasan ingin mempermudah mendapat keuntungan lebih, dan hal lainnya yang bersifat menguntungkan dalam proses kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, ada saja celah yang digunakan oleh para pihak, dalam hal ini pihak asing, untuk memiliki hak atas tanah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Salah satunya dengan perjanjian Nominee. Singkatnya, perjanjian Nominee adalah perjanjian yang biasa dilakukan oleh para pihak asing dengan pihak Nominee, pihak Nominee itu sendiri yaitu orang berkewarganegaraan Indonesia yang dipinjam namanya untuk memiliki suatu hak atas tanah. Perlindungan notaris dalam hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih dalam terutama adanya kemungkinan pihak asing dan pihak Nominee membuat perjanjian Nominee dalam bentuk akta-akta otentik berupa akta pengakuan hutang, surat kuasa menjual, perjanjian pengikatan jual beli, surat pernyataan, dan lainnya. Perjanjian –perjanjian tersebut secara formil bisa saja terlihat benar menurut hukum seperti tidak melanggar aturan, namun secara materiil tidak dapat dibenarkan, kemudian pada prakteknya notaris bisa saja tidak mengetahui adanya pemindahan kempemilikan hak atas tanah secara terselubung kepada pihak asing yang jelas merupakan penyelundupan hukum .

---

Nowadays, the land rights ownership in Indonesia is not only aiming for the purposes of residential or business premises only, but rather for an investment purposes owned by both local and foreign investor. The regulation of land rights ownership in Indonesia has already set in the Law Number 5 of 1960 regarding Land, either the individual, corporate entities, or foreign party ownership. However, with an aim for getting more profit easier, or getting anything more profitable on the process of land rights ownership in indonesia, there's always been some loopholes used by the parties, in this case the foreign parties, to get a land rights ownership which is not in accordance with the Law Number 5 of 1960 regarding Land. One of them is called the nominee agreement. Given this, nominee agreement is an agreement entered by a foreign party with a nominee, an indonesian citizen whose name being used to hold a land rights ownership. The protection for public notaries becoming very important to be studied profoundly then, primarily with a possibility of a nominee agreement made by the foreign and nominee party in a form of authentic deeds as debt acknowledgement, turn over procuration, sale and purchace agreement, statement letter, and others. Those agreements could be seen as formally right without any violation under such laws, but is materially unjustified indeed, and in practice the notary may not be aware of any land rights ownership substitution to a foreign party which is shrouded and actually an act of smuggling laws."

"Tesis ini membahas mengenai perubahan bidang usaha pada suatu perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perubahan persyaratan kepemilikan saham asing (PT.PMA). Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, tidak semua bidang usaha dapat dijalankan oleh pihak asing secara bebas, melainkan hanya beberapa bidang usaha yang dapat dimasukin pihak asing secara bebas dan sisanya hanya dapat dijalankan jika telah dipenuhinya persyaratan tertentu atau bahkan sama sekali tertutup bagi asing. Adanya pengaturan sebagaimana tersebut diatas adalah untuk melindungi serta mendukung perkembangan Usaha Kecil, Mikro, Menengah, dan Koperasi (UKMMK) di Tanah Air. Fokus permasalahan dalam tesis ini ialah metode yang ramai digunakan dalam praktik sehari-hari oleh pemegang saham asing untuk dapat tetap menjalankan bidang usaha yang tertutup baginya serta bagaimana keabsahan tindakan hukum yang dilakukannya tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktiknya untuk dapat menjalankan bidang usaha yang tertutup bagi asing, para pemegang saham tersebut menggunakan konsep perjanjian nominee. Berdasarkan ketentuan berbagai hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum perjanjian maka perjanjian nominee tersebut akan menjadi batal demi hukum apabila diadakan secara langsung dan terang-terangan, lain halnya jika perjanjian tersebut dilakukan menggunakan serangkaian perjanjian lainnya, dalam hal ini perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

---

This thesis discusses the changes in the field of business in a foreign investment company that resulted in changes in foreign ownership requirements (PT.PMA). Pursuant to regulations in force in Indonesia, not all areas of the business can be run by foreign parties freely, but only a few areas of business that can be inserted foreign parties freely and the rest can only be run if the specific requirements has been fulfilled or even completely closed to foreigners. Those regulations as mentioned above is to protect and support the development of Small, Micro and Medium Enterprises and Cooperatives (UKMMK) in the country.

The problem of this thesis is the methods are often used in everyday practice by foreign shareholders to be able to keep running the business fields closed to him and how the validity of the legal action does. This study is normative, using a data collection study document. In the data processing used qualitative methods to produce research which is descriptive analytical.

The results showed that in practice to be able to run the business sectors closed to foreign shareholders are using the concept of nominee agreement. Under the provisions of the various positive law and principles of the law of treaties, the treaty nominee will become null and void if it explicitly states the use of the name of another party, another case if the agreement is carried out using a series of other agreements, in which case the agreement can be canceled."

"Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki batasan-batasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris. Tapi kenyataannya masih terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para notaris, salah satunya kita kenal dengan nama perjanjian nominee. Pada putusan nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, konsep nominee disini sangat jelas menjadi sebuah penyelundupan hukum. Perjanjian yang dibuat seakan-akan bahwa tanah hak milik merupakan milik dari Warga Negara Indonesia akan tetapi sebenarnya merupakan milik Warga Negara Asing.Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana peran dan pertanggung jawaban notaris di dalam pembuatan perjanjian nominee berkaitan dengan pemilikan tanah hak milik, bagaimana keabsahan perjanjian nominee tersebut dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya berkaitan pengtauran mengenai sahnya perjanjian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 serta ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang secara jelas menentukan hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia dan ada batasan-batasan yang jelas diatur mengenai Warga Negara Asing yang ingin memiliki tanah di Indonesia. Disamping permasalahan tersebut penelitian ini juga hendak membahas mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang membuat akta perjanjian nominee tersebut.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji berbagai literatur, baik berupa buku-buku maupun peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh jawaban atas permasahana yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian ternyata pada dasarnya perjanjian nominee sampai saat ini belum diatur dalam perundangan di Indonesia, akan tetapi banyak dilakukan di dalam praktek. Perjanjian nominee ini juga dipertanyakan keabsahannya, karena perjanjian ini tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Tidak ada perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran. Seringkali yang terjadi adalah notaris yang membuatkan perjanjian ini. Padahal jika dibaca dengan cermat pasti notaris mengerti kalau perjanjian ini tidak diperbolehkan.

---

Notaries have boundaries, which are explicitly mentioned in the Regulations of Notary and ethical codes of Notary, in doing their work. However, in reality, there are still many law smuggling being practices by notaries and one of them is known as nominee agreement. In the decision number 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, it is clearly mentioned that the concept of nominee equals to smuggling of law. The agreement is made as if the land is owned by ab Indonesian, while it actually is owned by a foreigner.

This research is trying to review the role and responsibilities of notary in the making of nominee agreement related to property right of land ownership; and the validity of nominee agreement seen from the perspective of the legislation in Indonesia, specifically in relations with the validity of nominee agreement regulated by the Code of Civil Law No. 1320 and the provisions contained in the Basic Agrarian Law, which clearly mentioned only Indonesian citizens have the right to own land with the status of property rights in Indonesia and there are clear boundaries set on foreign nationals who wishes to own land in Indonesia.

This research is using the normative juridical research method, which is reviewing the literature, both in the form of books as well as related laws and regulations, to obtain answers of the case study.

Based on the research, writer found that in principle, the nominee agreement has yet to be regulated under the Indonesian legislation as of now. However, it has become a common practice. The validity of the nominee agreement is also questionable because the agreement does not comply one of the conditions to validate an agreement that is the halal cause. Furthermore, there is no legal protection for the notary who commits an offense. What happens often is the notary is the one who drafts and prepares the agreement. Meanwhile, if we examine it closely, the notary clearly understands that this agreement is prohibited."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai Perjanjian Nominee dalam ketentuan hukum di Indonesia; menganalisis sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa dalam Perjanjian Nominee; dan untuk mengetahui apakah dalam pengembangan investasi Indonesia Perjanjian Nominee dapat menjadi suatu alternatif yang menguntungkan, mengingat kerjasama internasional antar negara telah menjadi suatu kebutuhan dalam perekonomian dunia. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa pada dasarnya Perjanjian Nominee sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat tidak diatur secara tegas dan khusus. Namun dalam pelaksanaannya Perjanjian Innominaat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata termasuk asas-asas yang terkandung di dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa dalam Perjanjian Nominee perlu diperhatikan asas pacta sunt servanda, prinsip itikad baik, konsep ?sebab yang halal?, dan perjanjian tambahan lainnya yang diperlukan untuk meng-eliminate tingkat risiko yang akan timbul. Di samping itu, Perjanjian Nominee dapat menjadi suatu alternatif yang menguntungkan bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari penanaman modal asing. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik Nominee di wilayah Indonesia, khususnya dalam bidang pariwisata. Dengan demikian, meskipun saat ini Undang-undang Penanaman Modal telah cukup memberi insentif bagi para investor asing, namun perlu untuk dipertimbangkan adanya konsep Nominee di Indonesia khususnya bagi sektor pariwisata, agar Indonesia dapat bersaing dengan negara ? negara lainnya dalam bidang investasi. Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan perlunya dibuat suatu ketentuan tambahan yang mengatur mengenai Perjanjian Nominee dalam hukum Indonesia, serta perlunya dilakukan suatu kajian atas pelaksanaan investasi di negara lain yang menggunakan konsep Nominee sebagai perbandingan dan pembelajaran bagi sistem investasi di Indonesia.

---

This Thesis aims to understand on Nominee Agreement arrangement within Indonesia law provisions; to analize the extent of Indonesia law in giving legal certainty for the beneficiary of Nominee Agreement; and to understand whether Nominee Agreement can be a viable alternative for investment growth in Indonesia, which taken from a consideration that international cooperation among countries has become a necessity in worldwide economy. This research is a literature-based, with normative research methode applied. As describe by the back ground, problem formulation, research purpose and analysis of this research, it is conclude that basically Nominee Agreement is one of Innominaat Agreement forms which is not specificly and explicitly regulated. Though in practise Innominaat Agreement should be in accordance to the provisions of Book III of Indonesia Civil Law including its principles which related to Agreement Law. Thus to provide legal certainty to beneficiary party in the Nominee Agreement, we need to emphasize on sunt servada pact, goodwill principle, ?legal cause? concept, and other required additional agreement to eliminate the degree of risk arises.Thus, although Investment Law has currently provide enough incentives to foreign investors, however it is necessary to consider the existance of Nominee in Indonesia especially for tourism sector, in order for Indonesia to compete with other countries in investment area. The aforementioned thing also become one of the basic consideration on the necessity to construe an additional provision in regulating Nominee Agreement in Indonesian Law, also the necessity to conduct a study on the implementation of investment in other countries which use the concept of Nominee as a comparison to and lesson for Indonesia investment system."

"ABSTRAKPutusnya perkawinan karena perceraian tidak jarang menimbulkan sengketa pembagian harta bersama namun terdapat ketidakjelasan status tanah yang diperoleh oleh salah satu pasangan dalam perkawinan campuran melalui perjanjian nomineesebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akibat hukum putusnya perkawinan campuran terhadap harta; menjelaskan kedudukan harta bersama dalam perkawinan yang diperoleh melalui perjanjian nominee; dan menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr. terkait status tanah yang diperoleh melalui perjanjian nominee oleh pasangan dalam perkawinan campuran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach) yang hasil penelitian diketahui akibat hukum putusnya perkawinan campuran terhadap harta adalah terhadap pembagian harta bersama berlaku hukum dimana kebendaan tersebut berada; kedudukan tanah yang dibeli melalui perjanjian nomineesebagai harta bersama adalah dengan melihat syarat sahnya perjanjian jual beli dan perjanjian pengakuan kepemilikan dalam perjanjian nominee; Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan riwayat keabsahan perjanjian jual beli objek sengketa. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian yuridis terkait asas hakim pasif dalam hukum acara perdata terkait penyelundupan hukum."