Hasil Pencarian

Ditemukan 55 dokumen yang sesuai dengan query

Ade Solehudin

Peranan jaksa penuntut umum dalam penerapan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika = The role of public prosecutors in the application of Law no. 35 year 2009 regarding narcotics

" Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkotika secara illegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antara Negara, yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Negara secara berkelanjutan senantiasa memperbaharui aturan perundangundangan yang mengatur upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Perubahan paradigma dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia mulai bergeser dengan adanya Amandemen Undang-Undang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T33741

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bela Annisa

Penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum terdaftar dalam lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (suatu tinjauan terhadap penerapan asas legalitas) = The illicit use of narcotics that the kind of narcotics haven t been registered yet in annex of law number 35 year 2009 the review toward application of legality principle / Bela Annisa

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditinjau dari segi penerapan asas legalitas. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan disertai wawancara dengan beberapa narasumber terkait, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan jenis-jenis narkotika di dalam regulasi narkotika yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, agar tetap bisa digunakan dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru yang terus berkembang. Pembahasan diarahkan pada beberapa hal, yaitu kekuatan hukum sebuah ... "

Universitas Indonesia, 2014

S58251

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Meijring, K.H.

Recht en verdovende middelen / K.H. Meijring

's-Gravenhage: Vuga-Boekerij, 1974

BLD 344.044 MEI r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tribowo

Implementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika di lapas klas II A narkotika Jakana = Title implementation of policies for criminal confinement of substituted fine in case of narcotic drugs in Class II A Jakarta Narcotic Prison

" Pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika merupakan pidana kurungan setelah terpidana menjalani pidana penjara dan tidak dapat membaysr denda yang ditetapkan oleh hakim. Penetapan pidana ini diharapkan dapat mcmberikan efek jera pada pelaku tindak pldana narkotika. Namun, terhadap tapas hal ini akan membawa dampak pada meningkatnya kepadatan hunian. Penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan tentang bagalmana imp!ementasi kebijakan pidana kurungan pengganti denda pada kasus narkotika, factor dan kendala yang dlhadapi, serta dampak yang terjadi ... "

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010

T33476

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Usaha penanggulangan penyalahgunaan obat oleh remaja di Jakarta

Universitas Indonesia, 1985

S21815

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Implementasi Konvensi Wina 1988 (United Nations Convention Against Illict Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances) dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika transnasional di Indonesia

Universitas Indonesia, 2001

S25967

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Natasha

Pembuktian unsur memproduksi dalam tindak pidana psikotropika

" Pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk melindungi pihak konsumen yang biasanya berada dalam posisi lemah dengan menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan ditetapkannya UUPK maka perbankan sebagai pelaku usaha harus mematuhi ketentuan UUPK dalam memberikan produk dan jasa kepada nasabahnya khususnya berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya bersifat deskriptif kualitatif. Beberapa pokok permasalahan yang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S22455

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan hukum terhadap pelayanan rehabilitasi narkoba : studi kasus terhadap pelayanan YPK adulam)

Universitas Indonesia, 2004

S26018

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Prasetyo Maulana Nugroho

Pandangan dua orang pengguna heroin terhadap program wajib lapor yang terdapat didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika = The views of two heroin users about the Required Reporting Program which can be found in Undang-Undang No. 35 of the year 2009 relating to narcotics

" Di Indonesia masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika selalu menjadi masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk menyelesaikannya atau mungkin tidak akan pernah selesai, walaupun telah banyak upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memeberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah dengan memberlakukan Undang undang baru tentang narkotika yakni UU No 35 Tahun 2009, terdapat beberapa perubahan yang terdapat di dalam UU No 35 Tahun 2009 dua diataranya adalah ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S44992

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Narkotika (perundang-undangannya di Indonesia)

Bogor: Politeia, 1976

363.2 NAR

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian