Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan lima dimensi Service Quality oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985), yaitu dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, observasi peneliti, dan studi kepustakaan. Survei dilakukan secara offline di gedung MPP DKI Jakarta dan online melalui platform Google Form dengan total responden sebanyak 150 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan DPMPTSP DKI Jakarta, pengguna layanan di MPP DKI Jakarta, petugas frontliner di MPP DKI Jakarta, dan akademisi bidang pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sudah baik, yaitu sebesar 84,7% dengan Tangible sebagai dimensi yang mendapat kategori tertinggi (84%) dan Responsiveness memiliki angka terendah (76%). Berdasarkan hasil penelitian, maka masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta oleh berbagai pihak terutama DPMPTSP DKI Jakarta sebagai penyelenggara layanan.

---

This study aims to measure the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta. This study used five dimensions of Service Quality by Zeithaml, Berry and Parasuraman (1985), namely the dimensions of Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Researchers use quantitative approaches with quantitative and qualitative data collection techniques, namely surveys, in-depth interviews, simple observations of researchers, and literature studies. The survey was conducted offline at the MPP DKI Jakarta building and online through the Google Form platform with a total of 150 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to DPMPTSP DKI Jakarta, service users at MPP DKI Jakarta, frontliners at MPP DKI Jakarta, and academics in the field of public services. The results showed that the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta was good, which was 84.7% with Tangible as the dimension that received the highest category (84%) and Responsiveness had the lowest number (76%). Based on the results of the research, improvements are still needed in the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta by various parties, especially DPMPTSP DKI Jakarta as a service provider."

"Pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 di Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Ciracas belum memanfaatkan secara maksimal digitalisasi pelayanan. Walaupun sudah mendigitalisasi permohonan layanan perizinan, fakta di lapangan belum 100% layanan dilakukan secara digital. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian bagaimana kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UPMPTSP Kecamatan Ciracas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan pada masa pandemi COVID-19 di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Servqual dari Parasuraman dengan 10 aspek dimensi antara lain Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di UP PMPTSP Kecamatan Ciracas, termasuk dalam kategori baik. Saran yang dapat diberikan antara lain: pada Dimensi Reliability yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dan dapat dihandalkan, Dimensi Responsiveness yaitu menyederhanakan alur pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, Dimensi Competence yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas agar memberikan pelatihan, sosialisasi dan motivasi kepada pegawainya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, Dimensi Security yaitu UP PMPTSP Kecamatan Ciracas dapat menyediakan tempat penyimpanan atau pengarsipan yang lebih rapih agar terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

---

Public services during the Covid-19 pandemic at the Investment Management Unit and One- Stop Integrated Services, Ciracas District, have not taken full advantage of the digitization of services. Even though the application for licensing services has been digitized, the facts on the ground are that not 100% of the services are done digitally. Against this background, a research question was formulated on how the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic was formulated at UPMPTSP, Ciracas District. The purpose of this study was to analyze the quality of licensing and non-licensing services during the COVID-19 pandemic at UP PMPTSP, Ciracas District. The theory used in this study is the Servqual theory from Parasuraman with 10 dimensions including Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, Understanding, Tangibles. The approach in this study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of questionnaire surveys, interviews, and observations. The results showed that the quality of licensing and non-licensing services in UP PMPTSP, Ciracas District, was included in the good category. Suggestions that can be given include: the Reliability Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services are as promised and reliable, the Responsiveness Dimension, which simplifies the flow of licensing and non-licensing services, so that services become faster, Competence Dimensions, namely UP PMPTSP Ciracas District in order to provide training, socialization and motivation to its employees to improve the skills and knowledge needed, the Security Dimension, namely UP PMPTSP Ciracas District can provide a neater storage or archiving place to ensure security and confidentiality."

"[Patut dicatat bahwa sesuai definisinya telekomunikasi adalah saran a untukberkomunikasi sehingga penyelenggaraan telekomunikasi sesungguhnyaadalah misi negara untuk menjawab HAM setiap orang untuk berkomunikasidan berinformasi tesebut. Jika kita mencermati kem.bali definisinya makaparadigma pengaturan dalam hukum telekomunikasi konvensional setidaknyaakan melihat kepada dua hal, yakni (i) aspek aktivitas penyelenggaraanberkomunikasi yakni mencakup bagaimana pemancaran dan pengirimaninformasi sampai dengan kegiatan penerimaan info rmas i, dan (U) aspekaktifitas penyelenggaraan sarananya. Sebagai bentuk pelayanan publikdimana pemerintah tidak melakukan investasi langsung dalam penyediaansarana dan jaringannya, maka kepastian hukum untuk pengembalian investasipelaku usaha tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum berdasakanUU Telekom.unikasi. Tidak dapat ditampik bahwa pemaksaan kriminalisasi korupsi terhadap PKS Indosat dengan 1M2 berpotensi merusak kepastianhukum dan bisnis dalam industri telekomunikasi, selain itu secara langsungjuga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dim anaindustri jasa telekomunikasi menjadi terancam pelayanannya untukmengakomodasi HAM masyarakat untuk dapat berkomunikasi danberinformasi., The definition of telecommunications is a means to communicate so that theoperation of telecommunications is truly a mission to answer the state ofhuman rights of everyone to communicate and an informed proficiency level. Ifwe look at re-definition of the paradigm of conventional telecommunicationsregulation in the law will at least look at two things, namely (i) aspects of theorganization of communication activities that include how the transmissionand delivery of information to the activities of receiving information, and (iOaspects of the implementation activities sarananya.Sebagai form of publicservice in which the government does not invest directly in the provision offacilities and networks, the legal certainty of return on investment forentrepreneurs certainly should get legal protection Based on theTelecommunications Act. Can not be denied that the imposition of thecriminalization of corruption against MCC Indosat 1M2 potentially damagingto the rule of law and businesses in the telecom.munications industry, but it isalso a direct violation of human rights which the telecommunications industrybecomes threatened public services to accommodate human rights to be able tocommunicate and an informed.]"

"ABSTRAKAplikasi Qlue diperkenalkan kepada masyarakat bersamaan dengan peresmian Jakarta Smart City oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014. Aplikasi Qlue merupakan salah satu aplikasi penunjang Jakarta Smart City itu sendiri dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam membangun kota pintar. Pelayanan publik yang paling menonjol adalah pelayanan kebersihan yang dibuktikan dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang selalu berada di peringkat 3 teratas dinas terbaik menurut Qlue. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penggunaan aplikasi Qlue pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta serta implikasinya terhadap pelayanan kebersihan. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian ini adalah terjadiya peningkatan pelayanan kebersihan melalui aplikasi Qlue pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Namun di sisi lin, banyaknya sisi negatif pada penggunaa aplikasi Qlue, seperti masyarakat yang menjadi malas dan hanya mengandalkan Qlue. Selain itu, koordinasi antara PPSU dan petugas kebesihan juga tidak jelas sehingga kinerjanya menjadi tidak optimal. Tidak adanya sosialisasi juga menyebabkan laporan yang terjadi berulang-ulang tanpa ada solusi yang preventif. Banyaknya keluhan juga dapat menunujukan kinerja Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak optimal sehingga indikator dalam menentukan peringkat terbaik dalam apliksi Qlue perlu disesuaikan dan ditinjau kembali, karena banyak keluhan belum tentu semakin baik.

---

ABSTRACTQlue is an application introduced together with Aplikasi Qlue Jakarta Smart City by Jakarta 39 s Governor in 2014. Qlue is a supporting application for Jakarta Smart City in increasing society 39 s participation to provide a better public services. The public services which most significant is cleaning sector which evidenced as Dinas Kebersihan DKI Jakarta always be in top three as Qlue recorded. The purpose of this research is to analyze how Qlue can be beneficial for supporting Smart City and Dinas kebersihan. The approach is with qualitative approach, data conducted by in depth interview and document study. This reserch found that sanitary services by the agency has increased with Qlue application in Dinas Kebersihan DKI Jakarta. In contrary, negative effects occurred in Qlue application users, like citizens became lazy and over used the application. Besides that, coordination between PPSU and sanitary staffs has become unclear and less performance. No socialization resulted in the repetititve report without real solutions. Increased amounts of problems also showed that Dinas Kebersihan DKI Jakarta performance is not optimized, indicators showed that Qlue applicaton ranks needed more evaluation. "

"ABSTRAKStudi ini berfokus pada upaya transformasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi. salah satu bentuknya adalah laporan pertanggung jawaban RT di Jakarta melalui aplikasi Qlue. Implementasi Qlue merupakan kaitan antara teknologi, institusi dan agensi. Penulis mencoba mengkaji mengenai bagaimana proses relasi antara teknologi, institusi, dan agensi dalam mendorong transformasi pelayanan publik di Jakarta melalui pengadopsian teknologi Qlue pada laporan pertanggung jawaban RT. Argumen utama dalam artikel ini adalah proses relasi antara teknologi, institusi dan agensi merupakan faktor yang sangat berperan dalam transformasi pelayanan publik. Artikel ini mencoba mengisi pandangan dari artikel sebelumnya yang hanya memperlihatkan peranan perubahan teknologi dalam transformasi pelayanan publik. Melalui metode wawancara mendalam dan observasi di salah satu wilayah penanganan Qlue terbaik yaitu kelurahan galur. <

---

ABSTRACTThis study focuses on the effort of public services through technology adoption. One of forms is the responsibility report Rukun Tetangga in Jakarta through the Qlue application The implementation of Qlue is how it links between technology, institution, and agency. The author tries to review the process of relation among these three aspects occur to promote the transformation of public services in Jakarta through adoption of Qlue technology for accountability report in RT. The main argument on this article is that the process of relation technology, institution, and agency as they become the main factors in transformation of public services. This article attempts to give different perspective as the other articles with same themes only show the role of the advanced technology in public services. Via the depth interview and observation method in the place that become the sample is in one of the regions which using Qlue in its best way is Kelurahan Galur, Central Jakarta. "

"ABSTRAKMemasuki era baru, dimana masyarakat jauh lebih kritis menuntut penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang konsisten dalam pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan regulasi kebijakan di bidang pelayanan umum, seperti halnya sistem penanganan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepuasan pengguna Qlue atas pengananan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang didukung dengan wawancara mendalam dengan informan, serta studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip pada ISO 10002:2014, karena merupakan best practice terkait dengan penanganan pengaduan yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang relevan dengan permasalahan yang terjadi sehari-hari di Ibu Kota Jakarta. Selain itu, standar ini berlaku generik yang berarti dapat diadopsi oleh instansi pemerintahan. Dan yang terakhir, manajemen pengaduan dengan ISO 10002:2014 menawarkan dua tujuan dasar, yaitu memuaskan pengguna dan peningkatan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepuasan pengguna Qlue terhadap penanganan pengaduan sudah tinggi, namun terdapat 2 dimensi yang perlu diberi perhatian lebih, yakni peningkatan berkelanjutan dan responsivitas.

---

ABSTRACTIn the new era, where society is much more critical of demanding the implementation of good governance principles, the government needs to take consistent improvement measures in public services through improving the quality of government apparatus and policy regulation in the field of public services, as well as complaint handling systems public service. This study discusses the level of user satisfaction of Qlue Application over public service complaints. This study uses quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distribution supported by in depth interviews with informants, and literature studies. This research uses the principles in ISO 10002 2014, because it is the best practice related to the handling of complaints that are built on the principles that are relevant to the problems that occur everyday in the capital city of Jakarta. In addition, this standard applies generically which means it can be adopted by government agencies. Last but not least, complaint handling with ISO 10002 2014 offers two basic purposes users satisfaction and improving organizational performance. The results show that Qlue user satisfaction level on complaint handling is high, but there are 2 dimensions that need to be given more attention, that is continuous improvement and responsiveness."

"Penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas dewasa ini merupakan sebuah tren khususnya dalam bidang pelayanan publik. Penelitian ini hambatan yang ada dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas berdasarkan perspektif petugas baik front line officer maupun top line management level. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyediaan layanan khusus penyandang disabilitas di MPP Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa hambatan yang terjadi khususnya bagi pemohon dan petugas, yaitu adanya hambatan arsitektural, hambatan komunikasi & informasi, hambatan terprogram, serta tekonologi. Tidak hanya itu terdapat beberapa hambatan juga yang mendukung terjadinya 4 hambatan yang telah disebutkan yaitu hambatan sosialisasi, hambatan waktu, dan hambatan kebijakan. Maka peningkatan dan penyempurnaan layanan sangatlah diperlukan guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan wajar bagi disabilitas.

---

The provision of special services for people with disabilities is a special trend in the field of public services. Research on existing constraints in the provision of special services for persons with disabilities is based on the perspectives of officers both at the front line and at the top management level. This study uses a post-positivist approach. Primary data is obtained through questionnaires, while secondary data is obtained from library studies, interviews, and observations. The results of this study indicate that the provision of special disability services in the MPP of DKI Jakarta Province is related to several problems relating to applicants and officers, namely the existence of architectural barriers, communication & information, programmed obstacles, and technology. Not only related to a number of obstacles that also support the changes that have been made regarding socialization, time constraints, and policy barriers. hence the improvement and improvement of services is needed to provide better and more reasonable services for disability."

"Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks yang berkaitan dengan pasal tersebut juga dapat dilihat dengan adanya sebuah negara hukum tentunya harus dihadirkan pula kepastian hukum sehingga tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum baik dari segi prosedural, bentuk penindakan pelanggarannya, ataupun untuk dapat mengatakan mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang bukan. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam bermasyarakat. Dalam penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya, tidak sedikit pengguna kendaraan bermotor yang memodifikasi motornya dengan cara mengganti knalpot dengan tujuan meningkatkan performa ataupun mendapatkan suara yang lebih berisik demi kepuasan pribadi penggunanya. Dalam hal penggunaan knalpot yang sudah dimodifikasi ini pun menimbulkan keluhan dari sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan suara yang dihasilkan knalpot tersebut sehingga aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap penggunaan knalpot yang sudah dimodifikasi tersebut. Permasalahan yang timbul pula adalah mengenai penindakan knalpot yang sudah dimodifikasi tersebut karena masih cukup menimbulkan pro dan kontra oleh sebagian pihak. Penelitian ini akan meneliti mengenai apakah sebenarnya penggunaan knalpot tersebut diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana dengan kondisi penindakan pelanggaran penggunaan knalpot tersebut oleh aparat kepolisian di DKI Jakarta.

---

The State of Indonesia is a legal state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the context related to the mentioned article, it can also be seen that there are In a state of law, of course, legal certainty must also be presented so that there are no errors in law enforcement both in terms of procedural terms, the form of taking action against violations, or to be able to say which are violations and which are not. It also aims to create security, comfort, and order in society. In the use of motorized vehicles on the highway, not a few motorized vehicle users modify their motorbikes by changing the exhaust with the aim of improving performance or getting a louder sound for the personal satisfaction of the user. In terms of the use of a modified exhaust, it also caused complaints from some people who felt uncomfortable with the sound produced by the exhaust so that the police took action against the use of the modified exhaust. The problem that arises is also regarding the handling of the modified exhaust because it is still enough to cause pros and cons by some parties. This study will examine whether the actual use of the exhaust is allowed in the laws and regulations and what about the conditions for prosecuting violations of the use of the exhaust by the police in DKI Jakarta."

"Strategies to improve public services in Indonesia"