Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Sekjen DPR RI, 1992
791.43 IND p II
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sekjen DPR RI, 1994
791.43 IND p I
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Merdithia Mahadirja
"
Kajian ini membahas tentang pengaturan dan penerapan hak moral, terutama di film. Hak moral adalah doktrin yang diakui dalam undang-undang tentang hak cipta di mana seorang penulis memiliki hak yang di luar hak ekonominya. Tapi karena tidak adanya standar minimal yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota Dunia Organisasi Perdagangan, dalam penerapannya doktrin ini menimbulkan masalah terutama untuk karya turunan seperti film yang tidak bisa disamakan dengan sastra atau karya seni pada umumnya. Di Penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Steven Kurniadi Idries
"
Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa, dan sensor merupakan filter untuk menentukan apa yang patut diperlihatkan dan apa yang tidak patut diperlihatkan. Dalam hal penyensoran film, wewenang tersebut dimiliki oleh Lembaga Sensor Film sebagai suatu representasi peran negara untuk melindungi Indonesia dari budaya yang bersifat destruktif bagi budaya Indonesia. Namun sebagai pelindung budaya, Lembaga Sensor Film tidak memiliki parameter yang jelas dalam menjalankan kegiatan penyensoran dan penentuan penggolongan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Anas Fadli
"
Netflix adalah salah satu layanan hiburan terkemuka di dunia dengan sekitar 222 juta keanggotaan berbayar di lebih dari 190 negara yang menyajikan layanan streaming serial TV, dokumenter, film layar lebar, dan gim seluler dalam berbagai genre dan bahasa. Undang-Undang Perfilman mewajibkan sensor untuk pertunjukan film pada jaringan teknologi informatika, termasuk internet didalamnya. Akan tetapi, Netflix belum tunduk pada ketentuan mengenai sensor film. Penulis akan membahas status hukum Netflix sebagai perseroan, PSE Asing, Pelaku Usaha PMSE, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Lintang Jantera
"
PPFN mengaku sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas film G30S/PKI. PPFN mengatakan bahwa pemutaran kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah belum mendapatkan izin dari PPFN. Berdasarkan sejarah, dihetahui bahwa PPFN membuat film ini atas perintah dari Presiden Suharto pada tahun 1984. dalam hal ini, penulis mempertanyakan apakah PPFN adalah pencipta dan pemegang hak cipta yang sah atas film G30S/PKI movie, apakah film G30S/PKI masih dilindungi hak ciptanya, dan apakah PPFN dapat melarang tindakan pemutaran ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Berthold, F. J.
"
Contents: 1. Das filmurheberrecht ; 2. Das names- und personlichkeitsreeht ; 3. Der schutz von filmtiteln ; 4. Die filmzensur und filmselbstkontrolle .. ...
"
Munchen ; Berlin: Becksche Verlagsbuchhandlung, 1957
K 346.07 BER f
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
