Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Hesti Aprilia E.P

Eksekusi atas objek hak tanggungan berdasarkan parate eksekusi (analisis putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor: 80/PDT//2015/PT-MDN = Execution of mortgage right based by parate execution (analysis of high court ruling number 80/PDT/2015/PT-MDN)

" ABSTRAK Tesis ini mengenai peraturan yang mengatur tentang eksekusi atas objek hak tanggungan melalui Parate Eksekusi, yang merupakan eksekusi langsung yang dilakukan oleh kreditur atau pemegang hak tanggungan atas objek hak tanggungan tanpa adanya fiat atau izin dari pengadilan. Sehingga terdapatlah permasalahan bagaimana prosedur tentang parate eksekusi yang berkaitan dengan objek Hak Tanggungan serta pelaksanaannya di dalam praktek perbankan, dan dimana hal tersebut telah diatur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan yuridis normatif dengan menggunakan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52153

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Edwin Rizaldy

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Hal Adanya Sita Jaminan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2018) = The legal protection of auction purchaser of foreclosure in the event of collateral confiscation (analysis of supreme court verdict number 2979 k/pdt/2018)

" Hak tanggungan sebagai jaminan memberikan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur cidera janji, namun dalam kasus ini terjadi sita jaminan yang dilekatkan oleh pihak ketiga terhadap objek hak tanggungan tersebut yang menyebabkan adanya konflik antara para pihak. Permasalahan dalam tesis ini manakah di antara sita jaminan dan hak tanggungan yang memiliki kekuatan hukum apabila adanya cidera janji oleh debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpulan data ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Ghazalah Ibrahim

Perbuatan Melawan Hukum yang Disebabkan Oleh Tidak Diserahkannya Salinan Perjanjian Kredit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla = Acts Againts the Law Caused By Failure to Submit a Copy of a Credit Agreement Based on Kalianda District Court Decision number 5/Pdt.G/2019/PN Kla

" Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutang terhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yang dimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan Hak Tanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tahun 2018 tentang Peyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dyah Ayu Andini Permata Sari

Implementasi pelayanan hak tanggungan secara elektronik di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten (Studi terhadap peraturan menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik) = Implementation of electronic mortgage services at Tangerang City, region, Banten Province (Study on the regulation of the minister of agrarian affairs and spatial planning/national land agency number 5 of 2020 concerning electronically integrated mortgage services).

" Pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik wajib dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan sejak 8 Juli 2020. Adanya sistem layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik, secara tidak langsung berdampak pada PPAT yang memiliki peran penting dalam pendaftaran Hak Tanggungan sehingga menimbulkan adanya suatu tanggung jawab. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan dan dokumen lainnya dilakukan melalui sistem elektronik dan dalam bentuk dokumen elektronik. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah pelayanan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wa Ode Adhinda Putri Syara Lestari Syahbuddin

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Hilangnya Sertipikat Hak Milik Saat Proses Pendaftaran Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Kdi) = Responsibilities of a Notary/Land Deed Official (PPAT) for Loss of Property Rights Certificate in the Mortgage Registration Process (Study of Act Number 14/Pdt.G.S/2020/PN Kdi)

" Kerjasama antara bank dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi hal yang biasa saat ini. Melalui akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT diharapkan dapat melindungi kepentingan bank dan nasabahnya. Namun kemudian muncul sejumlah persoalan di lapangan mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT dalam melakukan pengikatan agunan yang berada diluar wilayah kerjanya. Apalagi ketika objek yang menjadi agunan kemudian hilang saat proses pendaftaran pembebanan hak tanggungan di kantor pertanahan. Riset ini membahas mengenai analisis tentang tanggung jawab Notaris/PPAT utamanya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bagus Dwi Prasetyo

Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga pinjaman perumahan pada 17 Negara di Asia, Australia, Eropa dan Amerika = Factors affecting the mortgage rate in 17 countries of Asia, Australia, Europe, and America

" Penelitian ini mengkaji hal-hal yang menyebabkan tinggi dan rendahnya suku bunga pinjaman perumahan di suatu negara dengan menggunakan data panel dari 17 negara di Asia (China, Hongkong, Indonesia, India, Japan, Singapore, South Korea, Thailand), Australia (Australia), Eropa (France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom) dan Amerika (Canada, United States) untuk melihat bagaimana kondisi di negara tersebut dan sistem pembiayaan perumahannya secara institusional. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat hubungan simultan pada mortgage rate yang merupakan hubungan dua arah, ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Caroline Syah

Perlindungan hukum bagi pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga dalam kaitannya dengan keabsahan akta pemberian hak tanggungan (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 1910 K/pdt/2005) = Legal protection for mortgage giver, mortgage holders and third parties in relation to the validity providing mortgage deed (analysis of supreme court of the Republic of Indonesia No. 1910 K/Pdt/2005)

" Globalisasi mendorong perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga diperlukan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga ekonomi, khususnya bagi lembaga pemberi piutang seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk menjamin kembalinya haknya. Untuk kegiatan tersebut diperlukan adanya jaminan yang memiliki kepastian hukum, baik bagi pemegang hak atas tanah sebagai pemberi hak tanggungan maupun kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang nantinya akan memperoleh kedudukan yang diutamakan atau mendahului (droit de preference). Namun dalam prakteknya banyak kasus-kasus pelanggaran baik yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30014

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Diah Warastuti

Eksekusi hak tanggungan berdasarkan UU No.4/1996 tentang hak beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, pelaksanaan dan hambatanya dalam praktek

" Salah satu ciri hak tanggungan sebagai lembaga hak jaminan yang kuat adalah mudah dan pasti pe1aksanaan eksekusinya . UUHT memberikan 3 (tiga) pelaksanaan eksekusi bagi kreditur dalam rangka memperoleh pengembalian piutangnya apabila debitur cidera janJi, yaitu : Parate eksekusi; eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan dan menjual objek hak tanggungan di bawah tangan. Dalam prakteknya saat ini berdasarkan SE . No. 23/PN/2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan, kreditur telah dapat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

S21000

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Antaridadi

Tinjauan pengaturan lembaga jaminan pesawat udara dalam Hukum Perdata Indonesia

" ABSTRAK
Dalam hukum perdata Indonesia belum diatur secara pasti lembaga jaminan, untuk pesawat udara dan status hukumnya. Padahal berdasarkan keriyataan dan perhitungan diatas kertas usaha penerbangan komersiil di Indonesia akan semakin maju dan memang dituntut untuk maju guna mewujudkan wawasan nu-. antara balk dalam bidang sosial budaya, ekonorni dan pertahanan keamanan. Dalam bidang pertahanan keainanan armada penerbangan sipil - merupakan cadangan yang sangat potensial. Untuk mewujudkan usaha penerbangan komersiil yang baik, dengan berpegang pada dalil yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Elvi Hidayati

Tinjauan hukum tentang pelaksanaan hipotek atas kapal laut di Indonesia sebagai suatu jaminan kebendaan

" Hipotek adalah salah satu hak kebendaan sebagai jaminan pelunasan utang. Ketentuan hipotek diatur dalam Buku II KUHPerdata Bab XXI pasal 1162 sampai dengan pasal 1232. Sejak diberlakukannya Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) maka hipotek atas tanah dan segala benda benda yang berkaitan dengan tanah itu menjadi tidak berlaku lagi. Namun di luar itu berdasarkan Undang-Undang No . 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

S20988

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian