Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Dhinta Wulandari
"
Terciptanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjadi peristiwa penting dalam pembangunan hukum tanah nasional karena telah tercipta unifikasi hukum di bidang hak jaminan atas tanah yang tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para kreditur dan debitur, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sifat dan ciri Hak Tanggungan yang mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, menjadikan lembaga jaminan ini sebagai perlindungan hukum bagi kreditur dalam melaksanakan kegiatan perkreditan di Indonesia. Namun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47904
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Intania Selly
"
Pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, nilai limit ditentukan oleh kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Nilai limit yang ditentukan oleh kreditur terhadap objek eksekusi hak tanggungan dibawah NJOP adalah salah satu alasan debitur mengajukan gugatan terhadap pembatalan lelang. Salah satu putusan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 319/Pdt/2014/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah kewenangan penjual ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47913
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
R. Yismoyo Amanta
"
Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pdt.G/2017/PN.Bdg mengenai pemenang lelang yang belum terpenuhi haknya terhadap objek lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Tidak terpenuhinya hak pemenang lelang tersebut didasarkan pada pemilik objek lelang belum menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta penyelesaian hukum pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Sedangkan tipologi yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nura Soraya S
"
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris no. 2 Tahun 2014 (UUJN). Peraturan mana dibuat agar notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan penghadapnya. Namun pada praktiknya, ada notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Diantaranya pelanggaran terkait sikap tindak sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yakni tidak menjaga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54173
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mahariyani Guyandi
"
Proses kepemilikan rumah oleh masyarakat tidak lepas dari transaksi jual beli tanah dan bangunan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, termasuk Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPA telah ditetapkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Dalam masyarakat, jual beli tanah dan bangunan dilaksanakan secara terang dan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45946
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maria Elmina
"
Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan parate eksekusi pada objek hak tanggungan yang terikat perjanjian sewa menyewa dan bagaimana perlindungan hukum bagi penyewa beritikad baik pada objek hak tanggungan apabila terjadi parate eksekusi dengan menganalisa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 563/PDT.G/BTH/2013/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN JKT.BAR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.
Hasil dari penelitian tersebut pelaksanaan parate eksekusi pada objek jaminan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47095
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lutfiah
"
Di Indonesia dan di Korea Selatan, pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan yang terdiri dari sekumpulan piutang yang berasal dari pemberian fasilitas kredit perumahan. Sekuritisasi tersebut juga menyebabkan hak tanggungan-hak tanggungan yang melekat pada sekumpulan piutang tersebut beralih karena hukum kepada penerbit efek beragun aset sebagai kreditur baru. Namun, beralihnya hak tanggungan tersebut harus tetap didaftarkan ke instansi terkait. Di Indonesia, pendaftaran pengalihan hak tanggungan harus dilakukan satu per satu ke kantor pertanahan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
