Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Elza Huzaifah Nirmaliana
Peranan notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kredit pemilikan rumah melalui perjanjian baku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen = The role of public notary in providing legal protection for home loan customers through standart agreement based on Law No. 8 of 1999 on the costumer protection act / Elza Huzaifah Nirmaliana
" ABSTRAK
Dalam suatu perjanjian terdapat salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, dimana diharapkan dalam pembuatan perjanjian posisi tawar menawar para pihak adalah relatif seimbang. Sedangkan dalam perjanjian baku, posisi tawar menawar para pihak tidak seimbang, konsumen hanya dihadapkan pada satu pilihan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otekntik, dalam hal ini membuat perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, dituntut untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai ... "
2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurnia Fajariyati
Pembatalan akta pemberian hak tanggungan sebagai akibat hukum Pembebanan jaminan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berwenang : analisis Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2093 K/Pdt/2010 = Cancellation of mortgage as impact of law for reference right collateral installation of land that performed by unauthorized person : analysis of Supreme Court Decision no. 2093 K/Pdt/2010
" Kredit perbankan berperan penting dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya jaminan. Umumnya benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah tanah dan bangunan yang pengikatan jaminannya melalui lembaga hak tanggungan. Pengikatan jaminan dengan hak tanggungan diatur dalam UUHT. Ketidakwenangan debitur dalam membebankan jaminan tanah milik pihak ketiga pada saat pembuatan APHT menimbulkan akibat hukum dibatalkannya APHT oleh Putusan Pengadilan. Pemberian hak tanggunan seharusnya memenuhi Pasal 8 UUHT. Batalnya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32591
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Clara Riza
Tinjauan yuridis terhadap keberlakuan surat kuasa membebankan hak tanggungan pada saat meninggalnya debitur sebelum terpasang akta pemberian hak tanggungan : analisis terhadap akta surat kuasa membebankan hak tanggungan antara kreditur PT. BPR TKI dengan debitur BSL = Judicial review against charging enforcement attorney mortgage in today before death posted deed granting debtor mortgages : analysis of the power of attorney deed mortgage charge between creditor PT. BPR TKI and debtor BSL
" Tesis ini meneliti tentang keberlakuan surat kuasa membebankan hak tanggungan disaat debitur pelaksana kredit meninggal dunia sebelum terpasang hak tanggungan pada objek yang akan dijadikan jaminan kredit. Perekonomian yang sekarang berlangsung dinamis dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung berdampak pada roda perekonomian Indonesia. Salah satu ciri dinamisnya perekonomian adalah meningkatnya pinjaman kredit yang diberikan oleh Bank sebagai salah satu modal usaha. Dalam memberikan perjanjian kredit, terkadang kreditur dalam hal ini Bank memerlukan suatu jaminan untuk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32597
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aviliani Nur Aulia
Penjualan Objek Jaminan Dibawah Tangan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Kasus di Pt Bank ABC, Tbk) = Sale of Underhand Collateral Objects Based on the Perspective of Law Number 4 of 1996 concerning Land Liability Rights and Objects Related to Land (Case Study at PT Bank ABC, Tbk)
" Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur semula karena adanya perjanjian kredit dimana terjadinya pinjam meminjam oleh debitur kepada kreditur. Pada tahun 2020, usaha yang sedang dijalankan oleh debitur bankrut dan debitur juga telah meninggal dunia. Kreditur mengumumkan kepada ahli waris atas objek jaminan yang telah jatuh tempo agar segera melunasi pinjaman. Namun, ahli waris tidak sanggup melunasi utang-utangnya. Tindakan kreditur dalam menangani hal ini adalah dengan cara mendaftarkan objek jaminan di Kantor ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muliani Chandra
Pembebanan hipotik dan credit verband di daerah Jakarta Raya
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1982
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jaminan oleh seorang (borgtocht) atas fasilitas kredit pada Bank Umum Nasional di Jakarta
Universitas Indonesia, 1986
S19629
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elvira Suzana Eka Putri
Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Perum Pegadaian cabang Depok = Concerning the auction of collateral at Perum Pegadaian cabang Depok
" Lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang di bawah kekuasaannya. Sehubungan dengan hal di atas beberapa permasalahan yang akan di cari jawabnya yaitu (1) Bagaimana Praktek pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Perum Pegadaian, (2) Apakah proses pelaksanaan gadai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, (3) Apakah kendala yang dihadapi Perum Pegadaian cabang Depok dalam melakukan lelang barang jaminan gadai. Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43539
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Azmya Naufillia N
Pengikatan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Yang Dilakukan Atas Dasar Penipuan (Studi Putusan Nomor 165PK/PDT/2022) = Binding of Mortgage Rights on Land as Guarantees Repayment of Debt Made on the Basis of Fraud (Study of Decision Number 165PK/PDT/2022)
" Penelitian ini membahas tentang Pengikatan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Pelunasan Utang yang Dilakukan Atas Dasar Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 165PK/PDT/2022), terhadap putusan ini diperlukan kajian hukum mengenai analisis keabsahan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dengan cara penipuan dihubungkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bagaimana tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library