Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query

Al Dhiya Adha

Penyalahgunaan Posisi Dominan Pada Kasus di Indonesia: PT. ABC, PT. Carrefour Indonesia, and PT. Forisa Nusapersada = Abuse Of Dominant Position On Indonesia Cases: PT. ABC, PT. Carrefour Indonesia, and PT. Forisa Nusapersada

" Posisi dominan secara ekonomi sesungguhnya diperbolehkan dan tidak dilarang. Namun posisi dominan dapat menjadi awal mula dari perilaku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Karena telah banyak sekali kasus-kasus tentang penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia, maka penelitian ini lebih difokuskan terhadap implementasi dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melihat dari unsur-unsur yang dimiliki oleh pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Marsekal Bimo Haritsetyo

Juridical Analysis of Monopoly in Downstream Electricity Industry In Indonesia = Analisis Yuridis Monopoli Pada Industri Hilir Ketenagalistrikan di Indonesia

" Natural monopoly refers to a situation where only one business or one group of businesses controls the production and marketing of a good or service that is important to many consumers. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) is a state-owned company that plays a dominant role in the electricity industry in Indonesia. The results of this research show that PLN has a natural monopoly position in the downstream electricity industry in Indonesia. This monopoly occurs because ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Abdul Haris

Analisis yuridis terhadap pengelolaan air bersih di pulau Batam oleh pt Adhya Tirta Batam ditinjau dari undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi kasus terhadap putusan KPPU nomor 11/KPPU-L/2008)

" Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S24896

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Henry Arianto

Pelaksanaan Larangan Penetapan Harga Sebagai Upaya Menciptakan Persaingan Usaha yang sehat

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

T36160

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sidauruk, Martua

Analisis Tentang Hak Monopoli PT. Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kebebasan Berkontrak (Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

T36155

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Abdul Hakim

Kajian Penerapan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?Studi Kasus Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam Oleh PT Adhya Tirta Batam?

" Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus Monopoli Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yang menyatakan hak monopoli yang dimiliki oleh PT Adhya ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T 28755

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Undang-undang Rebublik Indonesia nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Jakarta: Panca Usaha, 1999

343.072 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

ANALISIS EKONOMI TERHADAP PASAL-PASAL HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

" Analisis ekonomi atas hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam upaya meminimalisasi cost terhadapberoperasinya (aturan) hukum yang telah disusun agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dantidak efisien. Tulisan ini hendak membahas mengenai relevansi penggunaan pendekatan ekonomiterhadap praktik Hukum Persaingan Usaha Sebagai Undang-undang yang mengatur masalah ekonomiUndang-undang Persaingan Usaha memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain diluar hukum untuk menginterpretasikanmakna aturan hukum Penggunaan prinsip rule of reason dalam Undang-undang PersainganUsaha merupakan proses pembuktian yang membutuhkan bantuan faktor nonhukum (non legal ... "

340 ARENA 6:1 (2012)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Bambang Pancasilanto

Aspek Hukum Peran dan Fungsi Bulog sebagai Penyangga Stabilitas Harga Komoditas Beras dan Gula Berkaitan dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T21165

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Muiszudin

Monopoli Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi oleh Pertamina

2001

T36171

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian