Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Marpaung, Leden

Tindak pidana korupsi masalah dan pemecahannya; Bagian ke-2

Jakarta: Sinar Grafika, 1992

345.023 MAR t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Loebby Loqman

Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dep. Kehakiman RI, 2000

345.023 LOQ m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lamintang, P.A.F., 1926-

Delik-delik khusus kejahatan jabatan & kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi

Jakarta : Sinar Grafika, 2009

364.132 3 LAM d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lamintang, P.A.F., 1926-

Delik-delik khusus kejahatan jabatan & kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi / P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang

Jakarta: Sinar Grafika, 2012

364.132 3 LAM d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

C.F.G. Sunaryati Hartono, 1931-

Kompendium etika kehidupan berbangsa

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008

174 SUN k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Salahuddin Luthfie

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi = The authority of the prosecution service in the investigation of corruption

" Tesis ini membahas tentang dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, tugas dan wewenang kejaksaan di negaranegara lain, dan mekanisme penanganan perkara korupsi di kejaksaan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus dilihat dari aspek historis, sosiologis, lingkungan strategis, dan yuridis; peranan jaksa berkaitan dengan penyidikan, ada empat kelompok yang dianut oleh berbagai negara, yaitu: jaksa memiliki wewenang penyidikan tindak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29212

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pamela Bianca. L

Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572 K/PID/2003 dan surat dakwaan dalam perkara terdakwa IR. Akbar Tandjung

" Kasus Buloggate II bukanlah kasus yang istimewa, namun dalam kenyataannya mampu menyedot perhatian publik secara luas, sehinga publik pers/media massa cetak maupun elektronika turut meliputnya secara meluas pula. Hal ini disebabkan karena kasus ini melibatkan salah seorang terdakwa sebagai publik figur, yaitu Ir. Akbar Tandjung selaku Terdakwa I. Permasalahan kasus Buloggate II ini sebenarnya bermasalah hanya pada pelaksanaannya. Pihak yang paling bersalah dalam kasus ini sesungguhnya adalah Wimfred Simatupang, Dadang Sukandar dan orang yang seharusnya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library