Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Raditya Putra Nugraha
Pencabutan Izin Pertambangan oleh Bupati Kutai Timur (Kasus Pencabutan Izin PT. Ridlatama Tambang Mineral) = Revocation Mining License by Kutai Timur Regent (Case Study Retraction License PT. Ridlatama Tambang Mineral).
" Penelitian ini berdasarkan dari gugatan pada PT. Ridlatama Tambang Mineral pada Bupati Kutai Timur, PT. Ridlatama Tambang Mineral telah melakukan investasi cukup besar terkait dengan daerah di Kutai Timur akan tetapi terntaya investasi tersebut mempunyai masalah terkait dengan izin explorasi berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambagan, akan tetapi Bupati telah menerbitkan banyak izin terkait dengan Izin Ekplorasi dan Izin Eksploitasi pada berbagai pihak yang menimbulkan sengekta antara PT. Ridlatama Tambang Mineral dan Pemerintah ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T48757
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Samsia Gustina
Pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan umum sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah di Propinsi Sumatera Barat
" Kebijakan sektor pertambangan umum mengupayakan menarik minat investor dalam mengalokasikan modal usahanya dalam bidang pertambangan mineral dan batubara baik bagi PMA dan swasta nasional. Dengan ketersediaan prospek potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Negara Indonesia inilah yang akan diharapkan untuk dikelola oleh investor di dalam melaksanakan pembangunan. Kebijakan sektor pertambangan umum adalah suatu kontrak berupa perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan para investor di dalam mengembangkan potensi sumber daya alam. Namun kebijakan tersebut kemungkinan mengalami hambatan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10677
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Napitupulu, Amelia Devina Putri
Perbandingan perbuatan melawan hukum dalam perubahan iklim di Indonesia dan Belanda: studi kasus putusan pengadilan negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda dan putusan Rechtbank Den Haag No. C/09/456689 / HA ZA 13-1396 = Comparison on climate change tort law in Indonesia and Netherlands: case study Samarinda district court decision No. 55/ Pdt.G/2013/PN. Smda and Den Haag District court No. C/09/456689 / HA ZA 13-1396
" Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perbuatan melawan hukum dalam perubahan iklim di Indonesia dan Belanda. Di Indonesia perbuatan melawan hukum ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/Pn.Smda dan di Belanda dapat dilihat dalam Putusan Rechtbank Den Haag No. C/09/456689 / Ha Za 13-1396. Di Indonesia perbuatan melawan hukum ini dikarenakan pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap izin pertambangan batu bara, pascatambang dan reklamasi. Di Belanda perbuatan melawan hukum ini dikarenakan pemerintah menargetkan penurunan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65531
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library