Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Harahap, Muhammad Hanafiah
Kedudukan Hak-Hak Buruh Dalam Proses Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain = The Position of Labor Rights in the Post-Constitutional Court Decision Bankruptcy Process and Comparison with Other Countries
" Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan hak-hak buruh ketika proses kepailitan pada perusahaan, terlebih pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013. Selain itu penelitian ini akan membahas perbandingan dari kedudukan para kreditur dalam perkara pailit, berkaitan dengan manakan kreditur yang harus didahulukan untuk dilakukan pembayarannya. Oleh karena hal tersebut penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah mengenai kedudukan hak-hak buruh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013, serta bagaimana perbandingan dari kedudukan tersebut di negara lain. Penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Linda Julaeha
Analisis yuridis kebutuhan hidup layak sebagai indikator untuk penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018 = Juridical analysis of eligible lifestyle needs as an indicator for determining the provincial minimum wage of DKI Jakarta in 2018
" Dalam menentukan upah minimum, Dewan Pengupahan Provinsi setiap kali perlu melakukan survei untuk mendapatkan nilai KHL. Namun setelah adanya PP 78. Tahun 2015 tentang Pengupahan, untuk menentukan upah minimum tidak perlu dilakukan survei setiap tahun, cukup menggunakan rumus untuk menghitung upah minimum. Ketiadaan survei yang dilakukan setiap tahun karena survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan Daerah tidak kredibel. Meskipun terdapat rumus penghitungan upah minimum, namun Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan survei setiap tahun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisya Putri Praja
Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/B/2022/PT.TUN.JKT) = The Establishment of DKI Jakarta Provincial Minimum Wage in 2022 (Case Study of The Decision of Jakarta State Administrative Court Number 11/G/2022/PTUN.JKT and State Administrative High Court Number 231/B/2022/PT.TUN.JKT)
" Upah Minimum Provinsi ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Apabila tidak maka akan mengakibatkan tujuan dari penetapan upah minimum tidak terpenuhi. Penelitian ini akan membahas tentang prosedur penetapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Penelitian ini juga akan membahas mengenai keberlakuan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 melalui analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT dan putusan Pengadilan Tinggi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Teuku Bastari
Peraturan upah minimum dengan ketidak patuhan: Apakah berpengaruh terhadap pekerjaan dan pendaftaran sekolah remaja? = Minimum wage law non-compliance: Does it affect teenage employment and school enrollment?
" ABSTRAK Dengan menggunakan Indonesian Family Life Survey 5 (IFLS5) untuk menyusun data panel tahun 2013 dan 2014, penelitian ini menganalisis apakah perubahan upah minimum mempengaruhi pekerjaan dan pendidikan untuk remaja berusia 15-19 tahun di Indonesia. Tiga spesifikasi yang berbeda untuk pengukuran upah minimum dengan pendekatan Difference-in-Difference, serta lagged effect dari upah minimum untuk pendekatan Fixed-Effects digunakan sebagai upaya untuk membandingkan hasil dari dua pendekatan ini. Pendekatan Difference-in-Difference dengan fraction below dan Fixed-Effects dengan upah minimum relatif ... "
2018
T52082
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Pratiwi
Analisis terhadap pelaksanaan upah minimum yang memenuhi asas kepastian dan keadilan hukum: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 847k/Pdt.Sus-PHI/2017 = Analysis of minimum wage implementation fulfilling principle of certainty of law and law of justice review of supreme stipulation number 847k/Pdt.Sus-PHI/2017
" Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan upah minimum Provinsi yang memenuhi asas kepastian dan keadilan hukum, dan menjelaskan bagaimana penerapan dan kedudukan asas kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan upah minimum Provinsi. Permasalahannya yang dibahas adalah proses penetapan upah minimum Provinsi yang berlaku di Indonesia dan pelaksanaan upah minimum Provinsi yang memenuhi standar kebutuhan dasar bagi buruh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian deskriptif. Data yang diambil untuk keperluan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Peraturan menteri tenaga kerja no. Per.03/Men/1997 tentang UMR (Upah Minimum Regional)1997
Jakarta: Sinar Grafika, 1997
331 PER (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Ilham
Upah minimum analisa atas surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri nomor 16/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1?M-IND/10/2008 dan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25460
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nadhila Amalina
Implementasi peraturan upah minimum dalam PP no. 78 tahun 2015 pada UMKM ditinjau dari hukum Islam = The implementation of minimum wage based on Indonesian government regulation number 78 year 2015 on MSME's in terms of Islamic law
" ABSTRAK
Upah minimum dibentuk sebagai jaring pengaman pemberian upah pada pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 satu tahun yang ditetapkan dengan formula tertentu dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan pengupahan ini dibentuk guna menciptakan keadilan bagi pengusaha dan pekerja. Pada lingkup UMKM, upah minimum sulit untuk diterapkan karena berbagai faktor. Antara lain adalah pendapatan UMKM tidak mencukupi dan adanya fasilitas tambahan yang diberikan. Namun demikian, UMKM adalah pengusaha yang menurut hukum ... "
2017
S69684
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pengupahan minimum regional, 27 propinsi di Indonesia dalam kesehatan dan keselamatan kerja : program tabungan tenaga kerja, Ins. Menaker no. 01 th. 1991 (K3-1991/1992) : supplemen
Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Keluarga dan Pekerja Indonesia , 1991
344.012 3 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library