Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query
Soekardi R Mangoendiwiryo
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Erna N. Christin
"
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meskipun menyebutkan dalam pasal 29-nya, bahwa suami isteri berhak mengatur harta kekayaan dalam perkawinan mereka menyimpang dari ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang perkawinan dengan suatu perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan di langsungkan tidak mengatur secara tegas bentuk-bentuk penyimpangan itu atau dengan kata lain tidak mengatur secara rinci bentuk-bentuk perjanjian perkawinan itu. Dalam hal timbulnya suatu gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S20895
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tambah Gunawan
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S20885
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Samosir, Leony
Depok: Universitas Indonesia, 2006
S22219
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Indri Astuti
Tinjauan yuridis atas persetujuan suami atau istri dalam pembebanan jaminan hak tanggungan terhadap harta bersama : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pdt/2009, 342 PK/Pdt/2007, 3067 K/Pdt/2002, 3005 K/Pdt/1998, dan 1851 K/Pdt/1996, serta perbandingannya dengan Belanda = Juridical review of spouse consent to encumber collateral mortgage on marital community of property : case study: Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2117 K/Pdt/2009, 342 PK/Pdt/2007, 3067 K/Pdt/2002, 3005 K/Pdt/1998, and 1851 K/Pdt/1996, and its comparison to Netherlands
"
Skripsi ini membahas mengenai persetujuan suami atau istri dalam pembebanan jaminan Hak Tanggungan terhadap harta bersama, di mana yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengaturnya dan bagaimana akibat hukumnya jika persetujuan suami atau istri tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44979
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Prilly Wiashari
"
Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung, kini selama perkawinan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap keadaan harta benda perkawinan, karena pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk menyimpangi bentuk dasar harta perkawinan yang bercampur. Bukan hanya tentang harta benda perkawinan yang terpengaruh namun juga terhadap pihak ketiga. Dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69670
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Revialdi
"
Dalam kegiatan perjanjian kredit, tidak jarang kreditur meminta suatu jaminan guna antisipasi terhadap resiko dalam hal debitur cidera janji. Pada prakteknya, banyak debitur yang sudah menikah, menjaminkan suatu harta benda, akan tetapi harta benda tersebut merupakan harta bersama. Permasalahannya adalah penjaminan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan secara tegas dari pihak pasangannya, sehingga menimbulkan masalah baru kepada kreditur, oleh karena pihak yang tidak memberikan persetujuannya, menentang dan menuntut jaminan tersebut dikembalikan. Skripsi ini akan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Daniel Noegroho
"
Tesis ini membahas mengenai sejauh mana keabsahan pembuatan surat wasiat terbuka yang objeknya merupakan harta bersama yang dibuat tidak dengan persetujuan pasanganannya dan tanggung jawab notaris yang membuat akta hibah wasiat yang dibatalkan karena objeknya merupakan harta bersama yang dibuat tanpa persetujuan pasangannya. Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deduktif, dengan preposis 1 (satu) yaitu premis mayor berupa teori-teori hukum, preposisi 2 (dua) yaitu premis minor berupa analisis putusan pengadilan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bramandyo Yudha Pratama
"
Permasalahan dalam perkara gugatan ini Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dimulai ketika Tergugat tidak melaksanakan Akta Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Penggugat yang akhirnya berujung pada ditemukannya alat-alat bukti formil yang justru semakin melemahkan posisi Tergugat dalam persidangan atas gugatan dari Penggugat. Dan kesemuanya ini bermula atas pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara mandiri atas kesepakatan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ternyata ditemukan bukti-bukti formil yang menjadikan akta kesepakatan bersama tersebut harus dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69558
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siahaan, David Mangapul H.
"
Tesis ini membahas mengenai penetapan beberapa penyimpangan terkait persatuan harta kekayaan yang disepakati oleh pasangan suami dan istri, yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Kawin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dimana sebelum berlakunya Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin tertanggal 19 Mei 2017, Perjanjian Kawin hanya dapat dibuat sebelum dan pada saat Perkawinan, namun setelah keluarnya Surat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
