Ditemukan 112 dokumen yang sesuai dengan query
Maghfirotun
"
ABSTRAK
Dalam penelitian ini dianalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap perbuatan
melawan hukum yang dilakukan dokter bukan pegawai rumah sakit, penerapan
teori central responsibility dan analisis putusan No. 18/Pdt.G/2006/PN.PLG,
62/PDT/2006/PT.PLG, 1752 K/Pdt/2007 dan 352/PK/PDT/2010. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Rumah
sakit bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi di
rumah sakit. Penerapan teori Central Responsibility memberikan kepastian
hukum bagi pasien dan rumah sakit dimana rumah sakit bertanggung jawab
secara terpusat terhadap semua kejadian di rumah sakit. Pada putusan No.
18/Pdt.G/2006/PN.PLG, ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
J. Guwandi
Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006
346.033 GUW d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
E.M. Alfalesa
"
Perkembangan dunia kesehatan yang semakin cepat membuat sebagian dari pelaku usaha mengabaikan kepentingan-kepentingan dari konsumen. Apoteker selaku pelaku usaha tidak jarang mengabaikan kode etik yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Usaha pemerintah dalam menegakkan perlindungan konsumen dirasakan belum maksimal sehingga membuat konsumen bingung ketika kepentingannya dilanggar mereka harus melakukan apa. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, masih sangat sulit untuk dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan, pasien selaku konsumen, masih berada pada pihak yang lemah. Adanya Undang-Undang Kesehatan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S24892
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Mudakir Iskandar Syah
"
On law of medical malpractice in Indonesi ...
"
Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019
347.3 MUD t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Liliana Tedjosaputro
"
RINGKASAN
Tujuan pembangunan nasional berupa usaha menciptakan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya menuntut anya pembenahan dalam pelbagai kehidupan sosial, baik dalam bidang-bidang pembangunan maupun pada sektor-sektor pembangunan. Dalam era modernisasi ini maka tuntutan untuk menegakkan disiplin dan ketaatan hukum di lingkungan profesi merupakan salah satu bagian dari usaha untuk mencapai tujuan pembangunan di atas. Hal ini disebabkan karena stigma sosial terhadap profesi tidak hanya merugikan organisasi profesi, masyarakat, negara dan pihak-pihak yang bersangkutan.
Setiap sarjana hukum melihat ...
"
1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arinia Vitanti Achiral
"
Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16344
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bambang Tristianto
"
Pembuatan akte merupakan salah satu tugas Notaris selaku pejabat umum yang berwenang. Dalam kinerjanya seorang Notaris harus bertindak secara cermat dan teliti sehingga aktanya tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Penulisan Tesis yang berjudul "Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum" bertolak dari perbuatan melawan hukum seorang Notaris dalam pembuatan suatu akta yaitu dengan bertindak ceroboh pada saat pembuatan akte No. 8 tanggal 2 Oktober 1986 yang memiliki cacat hukum sepanjang mengenai identitas penghadap karena ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T16266
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fitri Christianti
"
Pada mulanya Perbuatan Melawan Hukum mempunyai pengertian yang sempit. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang hanya bertentangan dengan undang-undang saja. Aliran sempit ini ditandai oleh putusan Hoge Raad pada 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimachine. Pengertian sempit mengenai perbuatan melawan hukum bergeser menjadi lebih luas dengan adanya putusan Hoge Raad pada 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen versus Lindenbaurn yang kemudian diartikan sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16572
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Max mukarto Joskarmin
"
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pemahaman hukum dari penyidik dan penuntut umum dalam kaitannya dengan penanganan kasus/perkara medical malpractice, yang merupakan salah satu aspek di bidang hukum kedokteran yang ada korelasinya dengan hukum pidana. Selain itu juga untuk mendapatkan gambaran yang kongkrit mengenai keterpaduan antara penyidik dan penuntut umum yang diwujudkan dalam hubungan fungsional dan instansional pada penanganan kasus/perkara medical malpractice.
Guna menunjang penulisan tesis ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat menjelajah ...
"
1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Purnayenti
"
Profesi Notaris memiliki peraturan dan kode etik yang mengatur. Notaris sebagai pejabat yang tersumpah dan diangkat negara perlu menjunjung tinggi moral, terutama dalam menjalankan jabatan untuk menjaga kehormatan para notaris dan lembaga kenotariatan. Notaris yang terlibat dalam suatu kasus pidana dan telah dijatuhi putusan oleh hakim terkait dengan status dan kedudukan, serta keabsahan dari akta yang di buat oleh notaris yang bersangkutan dalam tenggang waktu proses pengadilan akan dipertanyakan.
Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Notaris yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
