Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mahesha Daru Mardhika
Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 02/permen-kp/2015 sebagaimana pelaksana undang-undang nomor 31 tahun 2004 berdasarkan rekomendasi ombudsman nomor 06/rek/0201.2015/pbp-24/vi/2015 = Regulation of the minister of marine affairs and fisheries number 02 permen kp 2015 as implementing regulation of law number 31 of 2014 pursuant to ombudsman recommendation number 06 rek 0201 2015 pbp 24 vi 2015 / Mahesha Daru Mardhika
" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang bentuk Maladministrasi dalam Implementasi Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Peraturan ini dinilai melampaui kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena dianggap melampaui ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan ini dalam proses penerbitan dianggap menyimpang dari prosedur karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan ... "
2016
T45766
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Berry Bahriansyah
Analisis pengaduan pelayanan publik terhadap maladministrasi pelayanan publik khususnya dibidang perizinan di Kota Semarang oleh ombudsman perwakilan Jawa Tengah = Analysis of public service complaints against public service maladministration, especially in the licensing sector in Semarang city by the ombudsman representative of central Java
" Meningkatnya laporan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan maladministrasi di DPMPTSP Kota Semarang pada tahun 2017-2019 menyebabkan menurunya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang. Hal ini dikarenakan adanya dugaan maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut, terjadinya pungutan liar, tidak melayani, dan penyimpangan prosedur.. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya perkembangan bentuk maladministrasi serta menganalisis efektivitas dari Rekomendasi Ombudsman pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif-empiris. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Arif
Peran Ombudsman Republik Indonesia terhadap dugaan maladministrasi pelaksanaan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil = The Role of Ombudsman Republic of Indonesia on maladministration potency CPNS selection process
" Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi dapat terjadi dalam bentuk Penundaan Berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, Penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak layat atau tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library