Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Erlin Yuliastuti

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu illegal dalam sistem peradilan pidana

" Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan banyak manfaatnya bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kayu tersebut ditebang dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan kayu ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16617

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rini Utami

Pendekatan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam rangka memberantas illegal logging = The approach of money laundering law in order to combat the illegal logging / Rini Utami

" ABSTRAK
Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan berfungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, sehingga setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang besar untuk memanfaatkannya. Kondisi ini memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Tindak pidana illegal logging sangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas illegal logging, karena illegal logging termasuk dalam kategori kejahatan terorganisasi. Para pelaku tindak pidana illegal logging akan berupaya agar kejahatan yang dilakukannya tidak terdeteksi oleh ... "

2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nando Nicolas Shristian

Penerapan asas pengaturan sistematis mengenai kekhususan (lex systematische specialiteit) undang-undang kehutanan terhadap undang-undang pemmerantasan tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus kejahatan di bidang kehutanan (illegal Logging)

" ABSTRAK
Maksud utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya cara penerapan pasal yang akan disangkakan atau di dakwakan ketika ada perbuatan pidana di bidang kehutanan, apakah menggunakan delik di Undang-Undang Korupsi atau delik di Undang-Undang Kehutanan. Selain itu akan dianalisis apakah memang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat eksklusif mengingat adanya pasal 14 pada Undang-Undang tersebut atau sebenarnya pasal 14 sendiri tidak menghalangi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan pada Kejahatan di bidang kehutanan yang ... "

2011

T29254

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library