Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Pendapatan asli daerah merupakan suatu wujud kemampuan masyarakat lokal untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan kepadanya. Pendapatan asli daerah terdiri dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BIMD, dan pendapatan lain-lain. Dari keempat komponen utama ini, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen yang penting bagi penerimaan PAD, karena merupakan sumber utama yang memberikan sumbangan yang signifikan dalam perolehan PAD sumber utama. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran 1993/1994-2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78 % per tahun dan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,89 % per tahun untuk komponen pajak daerah serta rata-rata kontribusi sebesar 47,58 % per tahun dan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,08 % per tahun untuk komponen retribusi daerah. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah, terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu Tahun Anggaran 1993/1994-2000 rata-rata per tahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81 % per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89 % per tahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dua komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61 % dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 5,08 % per tahun. Untuk meningkatkan porsi kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah dan sekaligius memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemerintah Daerah Kota Bogor, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, perlu dilakukan peningkatkan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diberlakukan. Intensifikasi ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan validasi wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang ada, penyesuian peraturan daerah yang mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan keterampilan aparat daerah yang mengelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, dilakukannya ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Ekstensifikasi ini dapat dilakukan antara lain dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dengan memanfaatkan kesempatan yang diberikan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 serta peraturan perundang-undangan lainnya."

"Penelitian tentang Analisis Penerimaan dan Administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk menggali-lebih mendalam mengenai penerimaan pajak-pajak daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode 1998/1999-2004 serta untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam mengelola pajak daerah yang diselenggatakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pajak-pajak daerah yang dianalisis terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan., Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Analisis terhadap penerimaan pajak dilakukan dengan cara : pertama menganalisis perkembangan setiap jenis pajak daerah dan total penerimaan pajak daerah Serta kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah. Kedua, menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah, laju perkembangannya dan varians penerimaan pajak daerah. Ketiga, menganalisis kinerja pajak daerah, dan trend perkembangannya serta yang keempat adalah pengukuran efektivitas pajak daerah (Tax Effectiveness) dengan menggunakan Tax Performance Index, Sedangkan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan daerah dengan mengkaji secara kualitatif terhadap unsur-unsur administrasi pajak yaitu lembaga (institution), pegawai (person) dan kegiatan (activities).Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pejabat terkait mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan daerah di dinas pendapatan daerah kabupaten Bogor. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari Biro Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan cara studi kepustakaan dan Studi lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan perkembangan rata-rata total penerimaan pajak daerah sebesar 23,17%. Sedangkan kontribusi masing-masing jenjs pajak daerah adalah sebagai berikut : Pajak Penerangan Jalan sebesar 49,3 5%, Paiak Penggalian Bahan Galian Golongan C sebesar 29,56%, Pajak Hotel dan Restoran sebesar 15,34%, Pajak Reklame sebesar 2,94%, dan Pajak Hiburan sebesar 2,81%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah selama periode 1998/1999 - 2004 secara rata-rata adalah sebesar 49.35%. Sedangkan varians penerimaan pajak daerah memperoleh angka sebesar 33,24%. Kemudian, analisis kinerja pajak yaitu Tax Effort yang terdiri dari Elastisitas pajak daerah (tax elasticity) sebesar sebesar 0.10% sedangkan Tax Ratio yang diperoleh selama periode tahun 1998/1999-2004 berkisar antara 0.14% hingga 41%, kinerja pajak yang lainnya yaitu Tax Effectiveness berkisar antara 1.01 hingga 1.16 dan Tax Efficiency 20.36% sampai dengan 22.49%. Adapun hasil analisis atas pelaksanaan administrasi pajak daerah adalah sebagai berikut: pertama, tidak adanya penjabaran tugas pada masing-masing seksi dan subseksi, kurangnya koordinasi antar seksi, serta masih ada unit yang pengaturannya belum jelas; kedua., kuantitas dan kualitas pegawai masih dirasakan kurang. Secara kuantitas dan kualitas adalah kurangnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan perpajakan atau akuntansi sebanyak 57 orang; ketiga kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam pendataan dan pendaftaran.Rekomendasi yang diberikan : Dinas Pendapatan Daerah agar lebih menggali lagi penerimaan pajak daerah dengan cara rnelaksanakan intensifikasi pajak daerah dengan cara : memperluas basis- penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, menlngkatkan efektivitas administrasi. selain itu, disarankan: pertama, membuat penjabaran tugas secara lebih terperinci untuk masing-masing seksi dan subseksi serta membuat pengaturan yang jelas kewenangan dan tugas unit penyuluhan. Kedua, meningkatkan kualitas pegawai yang ada dengan pendidikan formal maupun non formal yang berlatar belakang pendidikan perpajakan atau akuntansi. Ketiga, meningkatkan koodinasi dengan instansi lain yang datanya berkaitan dengan pajak daerah.

---

The research regarding revenue analysis and local tax administration in Bogor Regency has purpose to gain more tax revenue obtained by Bogor Regency during 1998/1999-2004 periods and to know the implementation of tax administration in managing local tax performed by The Income Service of Bogor Regency. The Local taxes analyzed are Hotel and Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, and Mineral Removal and Processing Tax. Analysis of tax revenue was carried out by : first, analyzing thr development of every local tax and total local revenue tax and contribution of every local tax toward local revenue tax. Second, analyzing contribution of local tax toward original local revenue; its development and variants of local tax revenue. Third, analyzing local tax performance. Fourth, to know the implementation of local tax administration is by studying tax administratively namely institution, employees and activities.

Data used are primary and secondary data. Primary data were gained by interviewing high officials related concerning the implementationof local tax administration at local income service office of Bogor Regency. Whereas secondary data that the writer gained were from central statistical bureau and local income service offices of Bogor regency by conducting library research and field study. Analytical technique used is descriptive qualitative and quantitative methods.

The result of the research shows that the development of average total tax revenue is 23.17%. Whereas the contribution of each kind local tax is as follows: Street ligthing tax is 49.35%, Mineral Removal and Processing Tax is 29.56%, hotel and restaurant tax is 15.34%, advertising tax is 2.94% and entertainment tax is 2.81%. The contribution of local tax toward local original revenue during 1998/ 1999-2004 periods is on average 49.35% whereas variant of local tax revenue is 33.24%. Then, the analytical result of local tax performance that consist of Tax Effort, Tax Effectiveness and Tax Efficiency. Tax Effort consist of Tax Elasticity which its value is 0.1% and Tax Ratio that its range value from 0.14% untill 41%. Another peforrnance local tax is Tax Effectiveness that its range value from 1.01 untill 1.16 and Tax Efficiency that its range value is from 20.36% untill 22.49%. The analytical result of the implemntation of local tax administration is as follows : first, there is no job description at each section and subsection. Second, lack of quantity and quality of employees. It lacks of coordination of education and training that are tax and accounting base. Third, lack of coordination with other institution in collecting data and registration.

The writer suggest that the local income service office explore more tax revenue by carrying out local tax intensification by enlarging revenur basis, strengthening levy process, improving supervison, improving administrative effectiveness. Futhermore, it is suggested that : first, making more specific hob description for each section and subsection and making clear rules of authority and duties for guidance unit. Second, improving the quality employee at formal and non formal education with taxation and accounting education base. Third, improving coordination with other institutions which have data related to local tax."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan urgensi yang diangkat pada proses formulasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dikenalkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kuantitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan pihak pembuat kebijakan, pengawas kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pihak yang terdampak kebijakan. Penelitian dilakukan dengan mengadaptasi erangka kerja EMMIE oleh Croci, Laycock, & Chainey (2022) dengan dimensi the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, dan the economics of an intervention. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepentingan dan urgensi yang diangkat dalam kebijakan PBJT berada pada PBJT sebagai kebijakan pajak daerah yang mendukung kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan penerimaan daerah.

---

This research aims to determine the importance and urgency raised in the process of formulating the Certain Goods and Services Tax (PBJT) policy which was introduced by Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. This research uses a post-positivist approach with quantitative data collection methods through literature study and in-depth interviews. Interviews were conducted with policy makers, policy supervisors, policy implementers, and parties affected by the policy. The research was conducted by adapting the EMMIE framework by Croci, Laycock, & Chainey (2022) with the dimensions of the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, and the economics of an intervention. The results of the analysis show that the importance and urgency raised in the PBJT policy lie in PBJT as a regional tax policy that supports the authority of regional governments in managing regional revenues."

"Tesis ini membahas evaluasi kebijakan Pajak Rokok terutama mengenai alokasi penerimaan Pajak Rokok. Pajak Rokok merupakan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Alokasi Pajak Rokok terhadap masing-masing Pemerintah Provinsi merupakan hal yang krusial. Alokasi Pajak Rokok sangat bergantung kepada formula perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Rokok. Semakin besar jumlah Pajak Rokok yang dibagikan ke daerah, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah Provinsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pajak Rokok dari tahun 2014 hingga 2017 dinilai telah berjalan cukup baik. Terdapat hambatan pada alokasi penerimaan Pajak Rokok yang diakibatkan oleh keterlambatan pelaporan bagi hasil Pajak Rokok oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Formula yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam menghitung pembagian Pajak Rokok belum sesuai dengan basis Pajak Rokok yaitu atas dasar konsumsi, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dalam kebijakan Pajak Rokok daerah tidak memiliki kewenangan karena pengelolaan berada di Pemerintah Pusat, sehingga perlu dilakukan pemindahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

---

This thesis discusses the evaluation of Cigarette Tax policy especially regarding the allocation of Cigarette Tax revenue. Cigarette Tax is a regional tax administered by the Central Government. Cigarette Tax Allocation to each Provincial Government is crucial. Cigarette Tax Allocation is highly dependent on the formula for calculating the revenue share of the Cigarette Tax. The greater the number of Cigarette Taxes distributed to the regions, the greater the impact on the fiscal capacity of the Provincial Government. This research was conducted by using post positivism approach with qualitative research method through in depth interview and literature study.

The results of this study illustrate that the implementation of the policy of Cigarettes Tax from 2014 to 2017 is considered to have been implemented quite well. There is an obstacle to the allocation of Cigarette Tax revenue due to the delay in reporting the profit sharing of the Cigarette Tax by the Provincial Government. The formula used by the Central Government in calculating the allocation of Cigarette Tax has not been in accordance with the Cigarette Tax base that is based on consumption, thus causing injustice. In the Local Tax Policy, the regional government does not have the authority because the management is in the central government, so it is necessary to transfer the authority to the regional government."

"PT Freeport Indonesia telah melakukan aktifitas pertambangan pada sungai yang telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah. Oleh karena itu Pemda Papua menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan No. 973/1783 kepada PT Freeport dan mewajibkannya membayar Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 33.384.960.000. Namun PT Freeport merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak tersebut dengan alasan dasar hukum dalam SKPD tidak sesuai dengan pengaturan dalam kontrak karya. Setelah melalui proses pengadilan sampai pada Mahkamah Agung, PT Freeport akhirnya dibebaskan dari segala kewajiban pajak air permukaan. Skripsi ini membahas dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam memungut Pajak Air Permukaan bagi perusahaan tambang di Provinsi Papua? Kedua, apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PT Freeport Indonesia telah tepat? Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui dan mengidentifikasi persoalan hukum yang terjadi pada sengketa ini. Kedua, mengetahui bagaimana pengaturan pajak daerah dan kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak air permukaan. Ketiga untuk mengetahui dan mengidentifikasi persoalan hukum yang ada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berwenang memungut Pajak Air Permukaan kepada PT Freeport berdasarkan kewenangan yang diperolehnya secara Atribusi dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

PT. Freeport Indonesia has carried out mining activities on rivers that have been designated as objects of regional taxes. Therefore, the Papua Regional Government issued Regional Tax Assessment Letter (RTAL) on Surface Water Tax Number 973/1783 to PT. Freeport and oblige them to pay Surface Water Tax as much as Rp 33.384.960.000. But PT. Freeport felt that it has no obligation to pay the Tax on the grounds that legal basis in the RTAL is not accordance with the regulations in the Contract of Work. After going through trial proceedings to the Supreme Court, PT. Freeport is exempt from any obligation for Surface Water Tax. This thesis discusses two main problems. First, how are the regulations and authorities of the regional government in collecting local taxes for mining companies in the Papua Province? Second, Is Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018 which granted PT. Freeports Reconsideration right. This thesis was conducted in a juridical-normative method. The purposes of this thesis are, first, to know and identify legal issues that occur in this dispute. Second, knowing how the regional tax regulations and government authorities on Surface Water Tax collection. Third, to know and identify legal issues that occurs on Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018. The result of this thesis shows that Papua Government has the authority to collect the Surface Water Tax on PT. Freeport based on Attribution from Regional Tax and Retribution Act. Then the deliberation of the judges on Supreme Court decision Number 319/B/PK/Pjk/2018 doesnt have a strong juridical basis and is not based on applicable laws and regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem closed list dan penambahan jenis pajak baru yang diatur dalam Undang-Undang (UU) 28/2009 terhadap upaya pemungutan pajak daerah di Indonesia. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi upaya pemungutan pajak tersebut juga dianalisis dalam penelitian ini. Upaya pemungutan pajak daerah dicerminkan dengan rasio antara realisasi pendapatan pajak daerah dengan kapasitas pajak daerah. Dengan menggunakan data dari 31 provinsi dan 372 kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2005-2019, upaya pemungutan pajak daerah dianalisis dengan menerapkan metode regresi random-effect pada tingkat provinsi dan fixed effect pada tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem closed list dalam UU 28/2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya pemungutan pajak provinsi, namun berpengaruh negatif pada upaya pemungutan pajak kabupaten/kota. Sementara itu, penambahan jenis pajak baru yang diatur dalam UU 28/2009 berpengaruh positif terhadap upaya pemungutan pajak daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Selain itu, beberapa faktor lain juga memengaruhi upaya pemungutan pajak daerah seperti DAU yang berpengaruh positif di kabupaten/kota, DAK yang berpengaruh negatif di provinsi, kepadatan penduduk yang berpengaruh positif di provinsi, serta opini BPK WTP/WDP yang memberikan pengaruh positif hanya di kabupaten/kota. Disamping itu, di tingkat kabupaten/kota pengaruh positif juga ditunjukkan oleh wilayah perkotaan.

---

This study investigates the effect of the closed list system and the new tax assignment stipulated in Law 28/2009 on local tax efforts in Indonesia. It also examines the other influential factors affecting local tax efforts. The local tax effort is a ratio of the actual (collected) local tax revenue to its potential tax capacity. A random-effect regression model is applied to the province's tax effort analysis, while a fixed-effect regression model is applied to the municipalities' tax effort analysis. The dataset consists of local budget and socio-economic indicators of 31 provinces and 372 municipalities in Indonesia during 2005-2019. The results show that the closed list system has a negative impact on municipalities' tax efforts, while the new tax assignment in Law 28/2009 positively affects both provinces and municipalities. This study also finds other influential factors on local tax efforts. Block grant positively affects the municipality's tax effort, while categorical grant negatively affects the province's tax effort. Additionally, population density positively affects the province's tax efforts, but the results of audited subnational financial reports only affect the municipality's tax efforts. Municipality's tax effort is also affected by urban area factors."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman pada tempat hiburan di DKI Jakarta dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi pemungutan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman pada tempat hiburan di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pengenaan pajak hiburan terhadap penjualan makanan dan minuman di tempat hiburan DKI Jakarta belum memenuhi asas kepastian hukum dan tidak sesuai dengan isi kebijakan terkait pajak hiburan itu sendiri. Selain itu, berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan menunjukkan bahwa akan lebih sulit untuk mengimplementasikan pengenaan pajak hiburan atas jasa penyelenggaraan hiburannya saja dimana atas penjualan makanan dan minuman di tempat hiburan dikenakan pajak restoran.

---

This study aims to analyze the implementation of local tax collection on food and beverage sales at entertainment venues in DKI Jakarta and to analyze the factors that influence the implementation of local tax collection on food and beverage sales at entertainment venues in DKI Jakarta. The research approach in this thesis is post positivism using descriptive methods. The results of this study are that the imposition of entertainment tax on the sale of food and beverages in entertainment venues in DKI Jakarta has not fulfilled the principle of legal certainty and is not in accordance with the content of policies related to entertainment tax itself. In addition, based on the factors that influence the implementation of the policy, it shows that it will be more difficult to implement the imposition of entertainment tax on entertainment services where food and beverage sales in entertainment venues are subject to restaurant tax."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Implementasi Tapping Box Pada Pajak Restoran di Kota Bogor. Jumlah restoran di Kota Bogor dalam perkembangannya terus meningkat khususnya sejak tahun 2012 hingga 2014. Namun meskipun penerimaan pajak restoran selalu meningkat tiap tahunnya, persentase angka pencapaian antara target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2013 dan 2014 menurun sehingga dapat dikatakan bahwa pajak restoran yang diterima belum optimal, oleh karena itu pemerintah Kota Bogor pada tahun 2015 mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori Edwards III dengan hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan implementasi tidak seluruhnya terpenuhi, serta terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan dari wajib pajak itu sendiri dan hambatan dari fiskus yang mengakibatkan implementasi tapping box terhambat dalam pelaksanaannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of the Tapping Box on Restaurant Tax Bogor. Number of Restaurant in Bogor city keep on increasing especially since 2012 to 2014, but though the tax revenue always increase every years, the percentage of tax revenue enhancement on 2013 and 2014 suprisingly decrease so it can be called that the tax revenue not on optimum condition therefore on 2015 government of Bogor city initialized implementation of tapping box policy. This research used a post positivist approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in depth interviews. Analysis of the implementation of this study used the theory of Edwards III to the result that every dimension of implementation are fulfilled, but there were still obstacles in the implementation, such as the obstacle from the tax payer and technical obstacles resulted in less optimized tapping box implementation in Bogor city."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal atas pengelolaan Piutang PBB-P2 di Kabupaten Majene berdasarkan 5 Unsur SPI COSO. Pemerintah Kabupaten Majene mendapat kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam melakukan pengelolaan Piutang PBB-P2 sejak tahun 2014. Dalam praktiknya mengalami kendala diantaranya jumlah Piutang PBB-P2 macet mencapai 61,29% dari total piutang PBB-P2 berdasarkan klasifikasi umur piutang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan wawancara dengan 2 Narasumber dan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 5 Responden, menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal BAPENDA Kabupaten Majene dalam pengelolaan Piutang PBB-P2 belum efektif dengan adanya kelemahan pada unsur lingkungan pengendalian dan pemantauan. Selain itu, hal yang menjadi penghambat pelaksanaan pengendalian internal adalah kepatuhan wajib pajak yang rendah karena kurangnya informasi yang memadai mengenai Piutang PBB-P2, dan perhitungan Piutang PBB-P2 yang kurang akurat karena tidak didukung dengan rincian yang jelas dan belum adanya pemutakhiran NJOP

---

This study aims to evaluate the effectiveness of the internal control system for the management of PBB-P2 Receivables in Majene Regency based on the 5 Elements of COSO's SPI. The Majene Regency Government has received authority from the Central Government in managing PBB-P2 Receivables since 2014. In practice, it has experienced obstacles including the number of non-performing PBB-P2 receivables reaching 61.29% of total PBB-P2 receivables based on the age classification of receivables. This research was conducted using a qualitative descriptive method with a case study method. Based on interviews with 2 informants and the results of questionnaires distributed to 5 respondents, the results show that the internal control system for the Majene District BAPENDA in managing PBB-P2 receivables has not been effective due to weaknesses in the control and monitoring environment elements. In addition, things that hinder the implementation of internal control are low taxpayer compliance due to a lack of adequate information regarding PBB-P2 Receivables, and the inaccurate calculation of PBB-P2 Receivables because it is not supported with clear details and there is no NJOP update."